Hasanah Berkomitmen Akan Ciptakan Pemerintahan yang Bersih Dengan Molototcom

Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dalam meningkatkan pencegehan korupsi terus digalakan di berbagai daerah. Seperti pada beberap waktu lalu, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) melakukan rapat kordinasi pengawasan pemberantasan korupsi yang terintegrasi dengan 10 provinsi. Dari sepuluh provinsi diantaranya, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat, yang diwakili oleh para Sekretaris Daerah dan jajaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Menjelang Pilkada serentak, kai ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berinisiatif melakukan pembekalan Antikorupsi kepada seluruh calon kepala daerah di Jawa Barat yang ikut dalam Pilkada Serentak 2018. Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo dan dirinya menghimbau kepada seluruh calon, untuk bersikap jujur kepada masyarakat, dan untuk berhati-hati dalam bertindak dan mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, hal tersebut ia sampaikan pada acara Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN pasangan calon kepala daerah se-Jawa Barat, di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (17/4/2018).

"Melalui forum ini, semua calon Kepala daerah harus memahami area rawan korupsi, apapun gerak dan langkahnya diiukuti oleh masyarakat, KPK, kepolisian, Kejaksaan. Jangan sampai tercoreng," imbaunya.

Seperti yang ia ungkapkan, bahwa calon kepala daerah harus mengetahui berbagai area rawan korupsi yang pada akhirnya menjurus kepada tindak pidana korupsi. Diantaranya, perencanaan anggaran sebagai kunci utama, dana Hibah dan Bansos, pajak dan retribusi daerah, pengadaan barang dan jasa, hingga jual beli jabatan. Lalu menurutnya, harus juga memahami perencanaan, APBD hingga perizinan. Bagi kepala daerah yang terilih nanti, hal tersebut harus decermati.

Dan Wakil Ketua KPK Basariah Panjaitan, juga menyampaikan bahwa kegiatan pembekalan Antikorupsi, sengaja dilakukan lebih awal kepada para calon kepala daerah, agar setiap calon memahami setiap perkara mana yang melanggar aturan hukum serta masuk dalam tindak pidana korupsi. Menurutnya, proses pilkada serentak, rawan akan tindak pidana korupsi yang berdampak kepada masyarakat. "Kita menginginkan pilkada berintegritas, agar niat dari paslon untuk membangun daerah masing-masing, supaya kita kawal, supaya ide yang dikatakan kepada masyarakat harus benar-benar terlaksana, Itu yang ingin kita kawal," paparnya.

Melihat pengalaman para di bebrap daerah, hingga saat ini, sudah ada 18 Gubernur dan 75 walikota dan bupati yang masuk dalam tindak pidana Korupsi. Menurutnya, salah satu penyebab masuknya pemimpin dalam tindak pidana korupsi, karena banyaknya biaya yang dikeluarkan selama proses pencalonan. Yang pada akhirnya, pemimpin melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya. "Petahana biasanya meminta iuran kepada kepala dinasnya, calon baru dengan memberikan janji-janji. Kalau sudah terpilih jangan sampai masuk kedalam grup tersebut, " jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 2 TB Hasanuddin (Kang Hasan) dan Anton Charliyan (Kang Anton) atau yang dikenal dengan pasangan Hasanah, menegaskan siap berkomitmen untuk memberantas korupsi di Jawa Barat dan tetap mematuhi aturan yang berlaku. Sejalan dengan apa yang digalakan KPK, Hasanah juga memilki program Molototcom, salah satunya bertujuan untuk media pengawasan dan untuk menjalankan pemerintahan yang transparan. Kang Hasan menjelaskan, Program tersebut nantinya, akan terintegrasi secara online. selain sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintah yang transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, juga sebagai bentuk pelayanan prima terhadap masyarakat Jawa Barat.

"Di era digital saat ini, pengawasan akan kita lakukan secara digital melalui Molototcom, masyarakat butuh cepat, dan molototcom hadir untuk melayani keluhan rakyat dengan solusi cepat dan kita bisa tahu mana aparatur yang kerja dan tidak," ungkapnya usai mengikuti kegiatan pembekalan tersebut. Pada kesempatan itu, kepala Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi, Forum FKPD, Ketua KPU Yayat Hidayat, serta seluruh paslon Kepala Daerah Se-Jawa Barat turut hadir.

Adanya gelaran ini merupakan bukti adanya sinergi antara sinergitas Paslon Gubernur Jawa Barat dan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi serta pemerintah Pusat, untuk sama sama saling menggalakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, agar masyarakat pun menjadi semakin percaya kepada pemerintah dan para pemangku kebijakan di daerah masing-masing khususnya di Jawa Barat. Dan dengan program yang digulirkan oleh Pasangan Hasanah melalui Molototcom. Ini akan membuka akses informasi terhadap masyarakat secara langsung dan akan menjadi sebuah ruang baru untuk saling mengawasi kinerja pemerintah, sehingga masyarakat pun semakin memilki kepercayaan yang tinggi terhadap penyelengaraan pembangunan di Jawa Barat.