Alasan KUA-PPAS Ternate Salah Ketik, DPRD: Kok Jauh Sekali Sampai Sumatera Utara

Dokumen KUA-PPAS APBD Perubahan Pemerintah Kota Ternate yang terdapat KUA Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara. Foto: Istimewa

DPRD Kota Ternate akan memasukkan persoalan dokumen KUA-PPAS 2022 yang tercantum nama Provinsi Sumatera Utara, dalam daftar inventarisasi masalah (DIM).

Wakil Ketua DPRD Ternate Heny Sutan Muda mengatakan, pemkot akan diminta menjelaskan ihwal munculnya nama Sumatera Utara dalam dokumen tersebut.

"KUA-PPAS itu dokumen resmi, yang akan menjadi acuan dalam perda, jadi munculnya nama provinsi lain merupakan kesalahan serius," ujarnya.

Menanggapi keterangan Sekretaris Kota Jusuf Sunya bahwa persoalan itu hanya salah ketik dari staf, dinilai Henny, alasan itu tak dapat diterima.

"Kalau alasannya hanya salah ketik, kok jauh sekali sampai Sumatera Utara," ujar politisi Demokrat tersebut.

Ia menegaskan, langkah DPRD memasukkan KUA-PPAS ke dalam DIM, agar pemkot lebih serius menyusun dokumen perencanaan, bukan bersikap sebaliknya.

Terpisah, Ketua DPRD Ternate Muhajirin Bailussy mengatakan, selain KUA-PPAS, belanja dan program kegiatan juga akan menjadi catatan DPRD melalui DIM.

"Nanti akan dibahas pada tingkat RAPBD Perubahan 2022. Mungkin pembahasannya lebih bersifat umum," singkat politisi PKB tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Dokumen yang disusun Pemkot Ternate itu, pada Bab I alinea kedua bagian pendahuluan tertulis nama Sumatera Utara.

Hal ini diakui Kepala BPKAD Pemkot Ternate, Abdullah H. M Saleh. Tapi Abdullah membantah jika pihaknya melakukan plagiat secara keseluruhan.

"Tapi hanya pada narasi pendahuluan. Karena staf menambah referensi dari daerah lain," katanya.

Menurutnya, penambahan KUA-PPAS Perubahan Sumatera Utara untuk mengatur tahapan dan tata cara penyampaian dan pembahasan KUA-PPAS APBD-P Ternate.

Ia bilang, penambahan referensi dari Sumatera Utara karena staf yang menyusun dokumen sudah diganti. "Semua dokumen penting sudah dihapus," katanya.

Sehingga, staf lama harus mencari referensi dari daerah lain, termasuk Sumatera Utara. "Tapi itu hanya di narasi pendahuluan," ucapnya.

"Bukan pada pidato wali kota maupun lampiran program dokumen KUA-PPAS dalam hal ini angka-angka," ujar Abdullah menambahkan.

Dengan demikian, Abdullah menyimpulkan dokumen Sumatera Utara tidak mengubah substansi KUA-PPAS APBD-P 2022 Pemkot Ternate.

"Karena program dalam dokumen itu tidak dicopy paste, tapi disusun sesuai tahapan. Jadi intinya tidak ada yang berubah," ujarnya.

Namun, keterangan berbeda datang dari Sekkot Jusuf Sunya. Ia bilang, itu bukan plagiat. "Setelah kami konfirmasi BPKAD, ternyata staf salah ketik," katanya.

---

Sansul Sardi