China Mendorong Pernikahan Hemat untuk Genjot Angka Kelahiran

Ilustrasi pernikahan mewah. Foto: Shutterstock

Pernikahan hemat menjadi salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan para pengambil kebijakan di China, untuk mendorong angka kelahiran di Negeri Tirai Bambu.

Hal tersebut dilakukan mengingat angka kelahiran di China yang anjlok dalam dua tahun terakhir. Pemerintah China, saat ini tengah berjuang untuk masalah tersebut karena akan berdampak pada jumlah populasi di sana.

Mengutip Reuters, saat ini topik menikah "sederhana" tengah populer di kalangan pasangan muda China. Jamuan makan tradisional dengan ratusan tamu undangan, dinilai telah menghambat pernikahan.

Dalam sebuah artikel yang ditulis Federasi Wanita Seluruh China, yang ditampilkan di "daftar terpopuler" mesin pencari China, Baidu, pada hari Selasa, mengatakan para pasangan kelelahan karena biaya dan waktu yang diperlukan untuk pernikahan besar.

Perubahan tersebut mencakup mengabaikan ritual seperti menyewa mobil mewah, fotografer mewah, dan suvenir untuk para tamu, alih-alih memilih pesta skala kecil untuk keluarga dan teman dekat.

Sepasang suami istri yang diwawancarai mengaku menghabiskan sekitar 6.000 yuan atau USD 831 (sekitar Rp 12,8 juta dengan kurs Rp 15.500 per Dolar AS untuk pernikahan sederhana mereka.

Pasangan pengantin baru menghadiri upacara pernikahan massal pada festival es tahunan di kota utara Harbin, provinsi Heilongjiang, China, Minggu (5/1). Foto: REUTERS/Aly Song

Biaya itu jauh lebih rendah jika dibandingkan pesta pernikahan tradisional yang menghabiskan biaya lebih dari 200.000 yuan (USD 27.700) atau sekitar Rp 429 juta.

Postingan ini muncul ketika jumlah pernikahan baru di Tiongkok melonjak 12,4 persen pada tahun 2023, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini membalikkan penurunan hampir satu dekade karena banyak pasangan muda yang menikah setelah menunda pernikahan mereka karena pandemi COVID-19.

Adapun tingkat pernikahan di Tiongkok terkait erat dengan tingkat kelahiran, hal ini memberikan dukungan bagi para pembuat kebijakan bahwa peningkatan pernikahan dapat menghasilkan lebih banyak bayi yang lahir dan mengurangi penurunan populasi pada tahun 2024.

Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang berjanji pada bulan Maret bahwa negaranya akan berupaya mewujudkan “masyarakat yang ramah terhadap kelahiran dan mendorong pembangunan populasi yang seimbang dalam jangka panjang” serta mengurangi biaya persalinan, pengasuhan anak, dan pendidikan.