Peringatan dari KPK di Kasus Gus Muhdlor: Halangi Penyidikan Bisa Dijerat Pidana

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor deklarasi dukungan untuk Prabowo-Gibran, Kamis (1/2/2024). Foto: Farusma Okta Verdian/kumparan

KPK menyatakan tak segan menjerat pidana jika ada pihak yang menghalangi proses penyidikan kasus dugaan korupsi pemotongan uang insentif ASN di lingkungan pemerintah Sidoarjo, khususnya terkait penyidikan terhadap Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor.

Hal itu bukan tanpa sebab. KPK pernah memanggil Muhdlor untuk diperiksa tetapi Muhdlor meminta ditunda dengan alasan sakit. Kemudian, pemeriksaan dijadwalkan pada 3 Mei 2024, tetapi Muhdlor kembali mangkir. Kali ini bahkan tanpa alasan.

"Penyidik KPK tentu tidak bisa menerima konfirmasi ketidakhadiran yang tidak disertai dengan alasan tersebut," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (3/5).

Menurut Ali, jika Muhdlor menghormati proses hukum, seharusnya dia menghadiri pemeriksaan yang telah dijadwalkan tersebut.

KPK. Foto: Hedi/kumparan

Ali juga meminta kuasa hukum Muhdlor bisa berperan untuk mendukung kelancaran proses hukum di KPK. "Bukan justru memberikan saran-saran yang bertentangan dengan norma-norma hukum," kata dia.

Pasal 21 UU 31 Tahun 1999 tentang Tipikor bunyinya adalah:

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000 dan paling banyak Rp 600.000.000."

Sekilas Kasus

Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, Selasa (16/4/2024) Foto: Dok. Istimewa

Gus Muhdlor merupakan tersangka kasus dugaan suap pemotongan tunjangan pegawai di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.

Dalam kasus ini, Muhdlor menjadi tersangka menyusul dua orang sebelumnya: Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo Ari Suryono dan seorang pejabat bernama Siska Wati.

KPK belum membeberkan konstruksi perkara yang menjerat Muhdlor.

Namun, merujuk ke kasus dua tersangka tersebut, diduga mereka melakukan korupsi dengan cara memotong dana insentif pajak ASN pada BPPD Sidoarjo. Nilai pungli untuk tahun 2023 mencapai Rp 2,7 miliar.

Diduga, uang Rp 2,7 miliar itu dinikmati oleh para tersangka— termasuk Muhdlor.