Langkah Perencanaan Kebijakan Publik dan Membangun Kerjasama Paradiplomasi

Setiap pemerintahan di berbagai negara mempunyai caranya masing-masing dalam kebijakan publiknya. Namun kita sering sekali melihat bagaimana betapa sulitnya dari perencanaan hingga hal yang paling penting dari esensi sebuah kebijakan adalah implementasinya. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan sebuah kebijakan ataupun Kerjasama yang ingin dibangun tidak maksimal, seperti perencanaan yang belum matang, tidak memerhitungkan dampak jangka panjangnya, hingga kurangnya sosialisasi di masyarakat. Pada tulisan saya kali ini, akan banyak mengutip satu jurnal yaitu berjudul “The public affairs plan: Seven steps to success rooted in science and practice” dari akedemisi Universitas Maastricht, Belanda Iskander De Bruycker dan Aaron McLoughlin. Dalam jurnal ini akan menjelaskan secara cukup rinci setidaknya tujuh Langkah dasar untuk menetapkan kebijakan public, dimana salah satunya adalah menjalin Kerjasama dengan berbagai pihak yang saya fokuskan disini adalah dengan berbagai kota di beberapa negara.

Tujuh Langkah tersebut diantaranya adalah Analisa situasi dasar, menempatkan tujuan awal, membangun koalisi dan Kerjasama (ini yang akan saya jelaskan lebih rinci), menargetkan “pasar” masyarakat, mengidentifikasikan pesan yang ingin disampaikan, menetapkan jalur komunikasinya, dan evaluasi atau memonitori dampak setelahnya. Walaupun terlihat hanya dasar saja, akan tetapi ini juga menjadi penting dalam merencanakan dan menjalankan kebijakan pemerintah yang juga berkaitan dengan Kerjasama dengan beberapa negara. Dari artikel ini selalu mengutamakan pada penulisan yang baik dalam awal perencanaan agar bisa leluasa dan lebih rinci lagi dalam Analisa kelebihan serta kelemahan yang akan dieksekusi (De Bruycker & McLoughlin, 2020).

Dua Langkah pertama yang disebutkan sebelumnya bermakna bahwa pemerintah harus mengetahui urgensi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat namun tidak bisa dijangkau oleh pemerintahan daerah. Misalnya pemerintahan DKI Jakarta yang membutuhkan alat Kesehatan dan obat-obatan yang lebih, maka bekerja sama dengan salah satu kota di Jerman menjadi jawaban dalam kebutuhan tersebut (terlepas dari hubungan yang cukup lama dari kedua kote tersebut). Analisa situasi yang mendasari apa saja perencanaan kebutuhan selanjutnya dan tujuan akhir dari kebijakan tersebut. Kemudian membangun bersama beberapa relasi, termasuk dengan luar negeri sekalipun. Seperti pemerintah Indonesia secara umum yang sudah lama berjalan bekerja sama dengan beberapa negara dan salah satu kerjasamanya adalah di bidang Pendidikan, melalui pemberian beasiswa. Secara spesifik pemerintahan dearah sering sekali melakukan inisiatif untuk melakukan Kerjasama Pendidikan dengan beberapa kota di negara Jepang, Eropa, dan AS. Berbicara tentang Kerjasama internasional antar kota, merupakan sesuatu yang harus dilakukan agar tidak terlalu menunggu dari pusat dan dengan kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah bisa leluasa memutuskan Kerjasama dengan beberapa kota di dunia, demi kebutuhan/kepentingan daerahnya. Kemudian tiga Langkah selanjutnya, berbicara tentang bagaimana ini dikomunikasikan dengan masyarakat agar bisa mengerti kebijakan dan Kerjasama yang dilakukan oleh Pemda dapat dirasakan oleh lapisan masyarakat juga. Hal ini juga penting, mengingat banyak terjadi kesalapahaman atau misinterpretasi antara pemerintah dan warga lokal, sehingga menimbulkan kecurigaan, permasalahan inilah yang selalu muncul secara umum oleh pemerintahan pusat sekarang.

Lalu mengidentifikasi melalui apa komunikasi untuk mengumumkan suatu kebijakan tersebut bisa di sebarkan. Untuk sekarang kebanyakan pemerintahan daerah dimanapun menggunakan sosial media sebagai media utama dalam penyebaran kondisi terkini untuk sebuah penyampaian kebijakan dan kerjasama dengan daerah ataupun negara lain. DKI Jakarta merupakan salah satu pemkot dengan penyampaian publik yang cukup baik.

Terakhir mengenai evaluasi dan selalu memonitori bagaimana sebuah kerjasama itu bisa dilaksanakan selama setidaknya setahun terakhir. Perlu ada komitmen dari pemerintah daerah untuk bisa mengobjektifikasi sesuatu untuk bisa bekerjasama dengan kota di negara lain, serta memang mengetahui apa saja yang dibutuhkan dan direncanakan untuk jangka panjang.