Overtourism di Fujikawaguchiko, Konsekuensi Nation Branding Jepang
Mahasiswa Universitas Udayana
·waktu baca 7 menit
Tulisan dari Gavin Raditya Wibowo tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDalam era globalisasi, pariwisata tidak lagi dipandang hanya sebagai sektor ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi dan soft power negara. Menurut Nye (2004), soft power merupakan kemampuan suatu negara untuk memperoleh hasil yang diinginkan melalui daya tarik (attraction) daripada paksaan (coercion). Daya tarik tersebut dapat berasal dari budaya, nilai, maupun citra positif yang membuat negara lain secara sukarela tertarik terhadap suatu negara.
Dalam konteks ini, Jepang merupakan salah satu negara yang berhasil memanfaatkan pariwisata sebagai instrumen soft power. Melalui berbagai ikon nasional seperti Gunung Fuji, kuil-kuil bersejarah, budaya tradisional, hingga budaya populer, Jepang membangun citra sebagai negara yang modern namun tetap mempertahankan identitas budayanya. Salah satu simbol yang paling menonjol dalam proses tersebut adalah Gunung Fuji. Sebagai gunung tertinggi di Jepang dan situs Warisan Dunia UNESCO sejak 2013, Gunung Fuji telah menjadi representasi visual Jepang yang dikenal secara global (UNESCO, 2013).
Namun, keberhasilan tersebut juga memunculkan tantangan baru. Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan Fujikawaguchiko yang berada di sekitar Gunung Fuji mengalami peningkatan jumlah wisatawan yang memunculkan berbagai masalah seperti kemacetan, sampah, gangguan terhadap ruang privat warga, serta tekanan terhadap lingkungan lokal (Japan Forward, 2024). Fenomena ini menunjukkan adanya paradoks dalam praktik soft power melalui pariwisata: semakin berhasil suatu negara membangun daya tarik global, semakin besar pula potensi munculnya dampak negatif bagi komunitas lokal.
Artikel ini berargumen bahwa Gunung Fuji merupakan bagian penting dari strategi nation branding Jepang yang berkontribusi terhadap daya tarik internasional negara tersebut. Akan tetapi, meningkatnya arus wisatawan pasca-pandemi juga memunculkan fenomena overtourism di Fujikawaguchiko yang memperlihatkan adanya ketegangan antara pencitraan global Jepang dan realitas lokal yang dihadapi masyarakat setempat.
Menurut Nye (2004), sumber utama soft power terletak pada kemampuan suatu negara untuk menciptakan daya tarik yang membuat pihak lain tertarik tanpa harus menggunakan paksaan. Dalam konteks pariwisata, daya tarik tersebut dapat berasal dari lanskap alam, budaya, maupun simbol nasional yang membentuk persepsi positif terhadap suatu negara.
Gunung Fuji dapat dipahami sebagai salah satu sumber soft power Jepang karena memiliki nilai simbolik yang sangat kuat. Keberadaannya tidak hanya penting secara geografis, tetapi juga memiliki makna budaya dan historis yang telah melekat dalam identitas nasional Jepang selama berabad-abad. Gunung Fuji secara konsisten ditampilkan dalam kampanye promosi wisata, media internasional, karya seni, hingga materi diplomasi budaya Jepang. Melalui berbagai representasi tersebut, wisatawan tidak hanya mengenal Gunung Fuji sebagai objek wisata, tetapi juga mengasosiasikannya dengan citra Jepang sebagai negara yang harmonis, aman, dan memiliki hubungan yang erat antara budaya dan alam.
Dengan demikian, yang menjadi sumber daya tarik bukan hanya Gunung Fuji sebagai bentang alam, melainkan narasi yang dibangun Jepang mengenai identitas nasionalnya. Dalam perspektif soft power, Jepang memanfaatkan daya tarik simbolik Gunung Fuji untuk memperkuat reputasi internasional dan meningkatkan ketertarikan masyarakat global terhadap Jepang (Nye, 2004).
Konsep nation branding menjelaskan bagaimana negara berupaya membangun reputasi tertentu di mata dunia melalui berbagai simbol, identitas budaya, dan kebijakan publik (Anholt, 2007). Dalam konteks pariwisata, nation branding bertujuan menciptakan citra positif yang dapat meningkatkan daya tarik suatu negara sebagai destinasi wisata, investasi, maupun kerja sama internasional. Jepang secara konsisten menggunakan berbagai ikon nasional dalam strategi nation brandingnya, dan Gunung Fuji merupakan salah satu simbol yang paling penting. Penetapan Gunung Fuji sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO pada 2013 semakin memperkuat legitimasi internasional terhadap nilai budaya dan sejarah yang dimiliki destinasi tersebut (UNESCO, 2013).
Keberhasilan strategi tersebut dapat dilihat dari peningkatan kunjungan wisatawan internasional pasca-pandemi. Data resmi Japan National Tourism Organization (JNTO) menunjukkan bahwa Jepang menerima sekitar 36,9 juta wisatawan internasional pada tahun 2024, meningkat secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dan melampaui rekor sebelum pandemi (JNTO, 2025). Data JNTO juga menunjukkan bahwa jumlah wisatawan internasional ke Jepang meningkat secara konsisten sepanjang 2024 dan beberapa bulan mencatat lebih dari tiga juta kunjungan wisatawan internasional (JNTO, 2024).
Meskipun peningkatan tersebut tidak dapat dikaitkan secara eksklusif dengan Gunung Fuji, keberadaan Gunung Fuji sebagai ikon wisata global berkontribusi terhadap daya tarik Jepang sebagai destinasi wisata internasional. Dalam perspektif nation branding, Gunung Fuji berfungsi sebagai simbol yang membantu membentuk persepsi positif dunia terhadap Jepang dan memperkuat posisi negara tersebut dalam persaingan destinasi wisata global (Anholt, 2007).
Di balik keberhasilan pariwisata Jepang, muncul persoalan yang semakin mendapat perhatian, yaitu overtourism. Overtourism terjadi ketika jumlah wisatawan melebihi kapasitas sosial maupun lingkungan suatu destinasi sehingga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat lokal dan keberlanjutan kawasan wisata (Goodwin 2017).
Salah satu contoh paling nyata dapat ditemukan di Fujikawaguchiko. Kawasan ini menjadi sangat populer karena menawarkan pemandangan Gunung Fuji yang ikonik dan mudah diakses wisatawan. Popularitas media sosial semakin mempercepat arus wisatawan yang datang ke kawasan tersebut. Menurut laporan Japan Forward (2024), masyarakat lokal menghadapi berbagai permasalahan seperti kemacetan lalu lintas, parkir ilegal, penumpukan sampah, wisatawan yang memasuki area pribadi warga, serta gangguan terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat. Situasi tersebut menunjukkan bahwa ruang publik dan lingkungan lokal mulai mengalami tekanan akibat tingginya jumlah wisatawan.
Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah Fujikawaguchiko memasang layar hitam di salah satu lokasi foto paling populer untuk mengurangi kepadatan wisatawan dan melindungi kenyamanan warga setempat (Japan Forward, 2024). Kebijakan ini menjadi simbol dari paradoks yang muncul dalam praktik nation branding. Jepang secara aktif mempromosikan Gunung Fuji sebagai ikon wisata dunia, namun pemerintah lokal justru harus membatasi akses visual terhadap ikon tersebut demi menjaga kualitas hidup masyarakat lokal.
Serta respons terhadap meningkatnya tekanan wisatawan di kawasan Gunung Fuji, Pemerintah Prefektur Yamanashi mulai menerapkan kebijakan baru pada musim pendakian 2024. Kebijakan tersebut mencakup pembatasan jumlah pendaki hingga 4.000 orang per hari, penerapan gerbang pembatas di Stasiun Kelima (5th Station), serta biaya masuk wajib sebesar
2.000 yen bagi pendaki jalur Yoshida-Guchi. Selain itu, gerbang pendakian ditutup setiap hari mulai pukul 16.00 hingga 03.00 untuk membatasi praktik bullet climbing (pendakian yang mengacu pada aktivitas mendaki Gunung Fuji dalam waktu semalam tanpa menginap atau istirahat cukup di pondok gunung) dan mengurangi risiko keselamatan maupun tekanan terhadap lingkungan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah Jepang mulai menggeser fokus dari peningkatan jumlah wisatawan menuju pengelolaan pariwisata yang lebih berkelanjutan di kawasan Gunung Fuji (Fujiyoshida City, 2025).
Kasus Fujikawaguchiko menunjukkan bahwa keberhasilan soft power melalui pariwisata tidak selalu menghasilkan manfaat yang merata bagi seluruh pihak. Dari perspektif ekonomi, peningkatan jumlah wisatawan memberikan keuntungan yang signifikan bagi pemerintah Jepang, sektor perhotelan, restoran, transportasi, dan berbagai pelaku industri pariwisata lainnya (JNTO, 2025).
Namun, manfaat tersebut tidak selalu dirasakan secara langsung oleh masyarakat lokal. Sebaliknya, warga Fujikawaguchiko harus menghadapi berbagai konsekuensi sosial dan lingkungan yang muncul akibat meningkatnya arus wisatawan. Dengan kata lain, sementara keuntungan ekonomi dan reputasi internasional dinikmati pada tingkat nasional, sebagian biaya sosial justru ditanggung oleh komunitas lokal.
Kondisi ini menunjukkan adanya paradoks dalam praktik soft power. Keberhasilan Jepang membangun citra positif melalui pariwisata menghasilkan daya tarik internasional yang kuat, tetapi pada saat yang sama menciptakan tekanan terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat lokal. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan nation branding tidak dapat diukur hanya melalui peningkatan jumlah wisatawan atau pendapatan ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlanjutan destinasi dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Dari perspektif hubungan internasional, kasus ini memperlihatkan bahwa soft power bukanlah instrumen yang sepenuhnya bebas dari konsekuensi. Ketika suatu negara berhasil meningkatkan daya tariknya melalui pariwisata, negara tersebut juga memiliki tanggung jawab
untuk memastikan bahwa manfaat yang dihasilkan tidak mengorbankan kepentingan komunitas lokal yang menjadi bagian dari destinasi wisata tersebut.
Kasus overtourism di Fujikawaguchiko menunjukkan bahwa keberhasilan soft power melalui pariwisata tidak selalu menghasilkan dampak yang sepenuhnya positif. Di satu sisi, strategi nation branding Jepang berhasil menjadikan Gunung Fuji sebagai simbol yang dikenal secara global dan berkontribusi terhadap daya tarik internasional negara tersebut. Namun, di sisi lain, meningkatnya perhatian wisatawan terhadap kawasan Gunung Fuji juga memunculkan berbagai persoalan sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh masyarakat lokal.
Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan soft power tidak seharusnya diukur semata-mata melalui peningkatan jumlah wisatawan atau penguatan citra internasional. Ukuran keberhasilan yang lebih penting adalah sejauh mana manfaat pariwisata dapat berjalan beriringan dengan keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat setempat. Dalam konteks Fujikawaguchiko, muncul pertanyaan penting mengenai siapa yang sebenarnya memperoleh manfaat terbesar dari keberhasilan nation branding Jepang, dan siapa yang harus menanggung biaya sosial serta lingkungan yang ditimbulkannya.
Oleh karena itu, kasus Fujikawaguchiko menunjukkan bahwa tantangan utama pariwisata sebagai instrumen soft power pada masa kini bukan lagi bagaimana menarik lebih banyak wisatawan, melainkan bagaimana mengelola daya tarik tersebut agar tidak berubah menjadi beban bagi destinasi yang menjadi sumber daya tarik itu sendiri. Tanpa pengelolaan yang berkelanjutan, keberhasilan membangun citra positif di tingkat global justru berpotensi mengikis kualitas lingkungan dan kehidupan lokal yang selama ini menjadi fondasi utama daya tarik Jepang di mata dunia.