Di Balik Krisis Pangan Laos: Implikasi bagi Keamanan Pangan Regional ASEAN

Keamanan pangan merupakan suatu kondisi yang menjamin bahwa pangan tidak mengandung bahan berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit bagi konsumen. Pangan yang aman adalah pangan yang bebas dari cemaran biologis, kimia, dan fisik. Dalam konteks yang lebih luas, keamanan pangan juga mencakup aksesibilitas, ketersediaan, dan kualitas nutrisi pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang.

Di kawasan ASEAN, isu keamanan pangan menjadi semakin penting mengingat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan iklim yang mengancam produksi pangan. Laos, sebagai salah satu negara anggota ASEAN, menghadapi tantangan khusus dalam mencapai keamanan pangan. Letak geografis Laos yang sebagian besar berupa pegunungan dan hutan, serta ketergantungan pada pertanian subsisten, membuat negara ini rentan terhadap bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Selain itu, infrastruktur yang terbatas, terutama di daerah pedesaan, menjadi kendala dalam distribusi pangan dan akses masyarakat terhadap pangan yang aman dan bergizi. Akibatnya, banyak masyarakat di Laos, terutama di daerah pedesaan, masih mengalami kekurangan gizi dan kerawanan pangan.

Ilustrasi food crisis diibaratkan sebagai kentang yang dijeruji. Foto: Krasnikova Kat/shutterstock

Dampak Krisis Pangan di Laos terhadap Keamanan Pangan di ASEAN

Kasus krisis pangan di Laos, khususnya akibat perubahan iklim dan faktor-faktor lainnya, memiliki implikasi yang lebih luas bagi keamanan pangan di kawasan ASEAN. Dampaknya dapat dirasakan melalui beberapa aspek berikut:

1. Gangguan Rantai Pasok Global

2. Perubahan Pola Konsumsi

3. Kebijakan pemerintah yang berdampak pada produksi dan distribusi pangan dalam hal ini kebijakan proteksionisme yang dimana beberapa negara ASEAN mungkin akan memberlakukan kebijakan proteksionisme untuk melindungi produksi dalam negeri dari persaingan impor, yang dapat menghambat kerjasama regional dalam bidang pangan.

Fakta dalam data Global Food Security Index (GFSI)

GFSI mengukur ketahanan pangan suatu negara berdasarkan tiga pilar utama: affordability (keterjangkauan), availability (ketersediaan), dan quality and safety (kualitas dan keamanan makanan). Untuk memenuhi standar keamanan pangan global, negara harus:

Data presentase Global Food Security Index Laos. Sumber: impact.economist.com

Apakah Laos Memenuhi Standar GFSI?

Berdasarkan data di lapangan:

Pentingnya Pertanian Berkelanjutan dalam Menjaga Keamanan Pangan

Pertanian berkelanjutan merupakan pendekatan pengelolaan sumber daya alam yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan, sambil menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Di Laos, penerapan pertanian berkelanjutan sangat krusial untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi, seperti perubahan iklim, degradasi lahan, dan kemerosotan keanekaragaman hayati. Beberapa alasan mengapa pertanian berkelanjutan penting dalam menjaga keamanan pangan di Laos adalah:

Ilustrasi ketika lahan pertanian tidak dijaga akan mengalami kerusakan yang berdampak pada keamanan pangan. Foto: reisezielinfo/shutterstock

Mekanisme Kerjasama Regional ASEAN dalam Bidang Keamanan Pangan

ASEAN telah menyadari pentingnya kerjasama regional dalam menjaga keamanan pangan. Salah satu upaya konkret yang telah dilakukan adalah melalui ASEAN Plan of Action on Food Security. Rencana aksi ini menyusun kerangka kerja yang komprehensif untuk meningkatkan ketahanan pangan di kawasan ASEAN. Beberapa mekanisme kerjasama yang tercakup dalam rencana aksi ini antara lain:

Keamanan pangan di ASEAN, termasuk Laos, menghadapi tantangan besar akibat perubahan iklim, urbanisasi, dan keterbatasan infrastruktur, terutama di pedesaan. Meskipun Laos masih berjuang memenuhi standar Global Food Security Index (GFSI), dengan prevalensi stunting dan underweight yang tinggi serta HDI yang rendah, upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan terus dilakukan melalui pertanian berkelanjutan dan kerjasama regional. ASEAN telah merespons tantangan ini dengan mekanisme seperti pertukaran teknologi, investasi infrastruktur, dan harmonisasi kebijakan, yang semuanya bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan di kawasan.