Perspektif Politik US 2024 terhadap dampak Serangan Siber dalam Human Security
Seorang mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Brawijaya. Memiliki ketertarikan kuat pada isu-isu Internasional, ekonomi, sosial, politik, dan teknologi. Dengan latar belakang akademis yang mendalam dan aktif dalam menulis & membuat publikasi.
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Ahmad Rizky Ramadhani tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Pemilihan Umum Amerika Serikat pada tahun 2024 terjadi dalam situasi rumit karena ancaman siber tidak hanya merusak sistem teknologi, tetapi juga mengancam keamanan manusia secara mendasar. Ancaman ini meliputi stabilitas politik, kejujuran proses demokrasi, dan perlindungan data pribadi warga. Pada masa pemerintahan Joe Biden, saat itu Biden menanggapi dengan berbagai kebijakan untuk melindungi diri dan bekerjasama dengan pihak lain. Hubungan yang dinamis dengan China juga mempengaruhi strategi keamanan siber nasional.
PerbesarStrategi Hybrid Warfare dalam Kontestasi Teknologi
Pemerintah AS menganggap 5G, Kecerdasan Buatan (AI), dan Komputasi Kuantum ini sebagai area kunci untuk persaingan. Penguasaan teknologi ini dianggap penting untuk keunggulan ekonomi, militer, dan strategis di masa depan.
Kebijakan Biden melarang perusahaan dan investor AS untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan China yang mengembangkan atau memproduksi semikonduktor canggih. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menghambat kemampuan China dalam mengembangkan industri semikonduktornya, yang dianggap penting untuk perkembangan teknologi lain.
Kementerian Kehakiman mengadili eksekutif Huawei atas tuduhan pencurian teknologi yang mana ini merupakan upaya untuk melindungi kekayaan intelektual perusahaan-perusahaan AS dan mencegah perusahaan-perusahaan China memperoleh teknologi secara ilegal.
Serangan balik berupa kampanye disinformasi terstruktur melalui platform media sosial China seperti TikTok, yang menurut laporan CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) berhasil memengaruhi sentimen publik AS terhadap kebijakan luar negeri karena digunakan sebagai saluran untuk menyebarkan informasi yang salah atau menyesatkan. Hal ini mengindikasikan bahwa opini publik menjadi target dalam persaingan strategis ini.
Arsitektur Zero Trust dan Standardisasi Perangkat Lunak
Perintah Eksekutif Februari 2024 mewajibkan lembaga federal menerapkan model "zero trust" dengan verifikasi multifaktor dan segmentasi jaringan untuk semua akses. Contohnya, Departemen Pertahanan bermigrasi ke ICAM (Identity, Credential, and Access Management) yang memisahkan akses data berdasarkan klasifikasi. Vendor perangkat lunak kini wajib menyertakan SBOM (Software Bill of Materials), mendokumentasikan komponen kode untuk mengurangi risiko backdoor seperti insiden SolarWinds 2020. Hal ini mendorong pergeseran fundamental dalam postur keamanan siber pemerintah AS. Lebih dari sekadar menambal kerentanan, fokusnya kini adalah secara proaktif mengurangi permukaan serangan dan meminimalkan dampak dari potensi pelanggaran. ICAM yang diterapkan Departemen Pertahanan, misalnya, berarti bahwa jika seorang pengguna dikompromikan, akses mereka terbatas pada data yang telah diotorisasi secara eksplisit, mencegah pergerakan lateral ke sistem sensitif lainnya.
Kewajiban SBOM juga memiliki implikasi besar. Dengan transparansi yang lebih besar ke dalam rantai pasokan perangkat lunak, lembaga pemerintah dapat lebih efektif mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang terkait dengan kode pihak ketiga. Ini bukan hanya tentang mengidentifikasi kerentanan yang diketahui, tetapi juga tentang memahami komposisi perangkat lunak dan mengevaluasi risiko yang terkait dengan vendor dan komponen tertentu. Pemahaman yang lebih dalam ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat mengenai risiko penerimaan dan perbaikan.
Namun, tantangan implementasi cukup besar. Zero trust bukan hanya tentang menerapkan teknologi baru; ini membutuhkan perubahan budaya dan proses. Lembaga federal harus melatih tenaga kerja mereka, memperbarui kebijakan mereka, dan berinvestasi dalam infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung model keamanan baru ini. Vendor perangkat lunak juga harus berinvestasi dalam proses dan alat baru untuk menghasilkan dan memelihara SBOM yang akurat dan terkini.
Kolaborasi Sektor Publik-Swasta dalam Proteksi Infrastruktur Kritis
Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur/Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) meluncurkan Inisiatif Pertahanan Bersama/Joint Defense Initiative (JDI) yang menghubungkan 14 sektor kritis-mulai energi hingga transportasi-dengan sistem pemantauan real-time. Contoh suksesnya adalah deteksi dini serangan ransomware pada jaringan listrik Texas bulan Mei 2024, di mana CISA berkoordinasi dengan Microsoft dan CrowdStrike untuk mengisolasi ancaman dalam 43 menit. Namun, resistensi dari perusahaan kecil yang mengeluhkan biaya compliance tetap menjadi tantangan.
Integritas Pemilu 2024 dan Ancaman Siber Multidimensi
Hardening Infrastruktur Pemilu dari Serangan Ransomware
Meskipun Easterly menyatakan keyakinan pada sistem pemilu 2024, laporan ReliaQuest mengungkap 37 serangan ransomware pada kantor pemilu negara bagian sepanjang 2024, termasuk kasus di Nevada yang mengakibatkan kebocoran data 1,2 juta pemilih. Respons CISA termasuk deployment sistem Albert Sensors di 89% lokasi pemungutan suara untuk mendeteksi lalu lintas mencurigakan, serta pelatihan "Cyber Navigator" bagi petugas pemilu di tingkat county.
Disinformasi Terstruktur dan Perang Kognitif
Operasi Doppelganger oleh Rusia berhasil membuat 1.200 akun media sosial palsu yang menyebarkan narasi "penipuan pemilu" dalam 15 bahasa lokal AS. AI deepfake digunakan untuk membuat video Biden menyatakan dukungan pada Israel, yang kemudian dimanipulasi untuk memecah suara Demokrat. Facebook melaporkan 2,3 juta konten disinformasi terkait pemilu yang dihapus per September 2024, 14% di antaranya berasal dari jaringan China yang terafiliasi dengan United Front Work Department.
Dampak Serangan Siber pada Hak-Hak Keamanan Manusia
Erosi Privasi dan Pengawasan Massal
Kebocoran data 6,7 juta pasien Medicare melalui serangan pada kontraktor CMS bulan Agustus 2024 tidak hanya mengancam informasi medis, tetapi juga memicu diskriminasi asuransi kesehatan. Kasus ini memaksa FTC merevisi aturan Health Breach Notification Rule, mewajibkan pelaporan dalam 24 jam. Program pengawasan PRISM yang diperluas pasca-serangan China pada 2023 menuai protes dari American Civil Liberties Union/ACLU atas pelanggaran Fourth Amendment yang isinya sebagai berikut:
Pelarangan penggeledahan dan penyitaan yang tidak wajar: Amendemen ini melindungi masyarakat dari penggeledahan dan penyitaan yang tidak masuk akal oleh pemerintah, baik di tingkat federal maupun negara bagian.
Perlu adanya surat perintah: Untuk melakukan penggeledahan atau penyitaan, pemerintah harus mendapatkan surat perintah yang sah dari pengadilan. Surat perintah tersebut harus didukung oleh alasan yang cukup, seperti bukti bahwa terdapat potensi kejahatan.
Perlu adanya spesifikasi: Surat perintah harus secara khusus menjelaskan tempat yang akan digeledah dan barang atau orang yang akan disita.
Pelindungan terhadap penyitaan pribadi, rumah, dokumen, dan harta benda: Amendemen ini melindungi semua aspek privasi masyarakat, termasuk rumah, dokumen, dan harta benda mereka.
Ancaman Terhadap Kebebasan Sipil Digital
Penerapan Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC) 3.0 pada kontraktor pertahanan menyebabkan 124 perusahaan kecil gulung tikar karena biaya compliance, mengurangi diversitas industri pertahanan. RUU RESTRICT Act yang ditujukan untuk memblokir aplikasi asing seperti WeChat justru digunakan untuk membatasi akses ke platform aktivisme digital seperti Signal di beberapa negara bagian.
Strategi Mitigasi dan Masa Depan Keamanan Siber
Penguatan Regulasi dan Diplomasi Digital
Biden memperluas yurisdiksi Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) untuk mengawasi investasi asing di startup AI bernilai di atas $10 juta, sementara Kementerian Luar Negeri meluncurkan Digital Solidarity Initiative yang menyatukan 34 negara demokrasi dalam berbagi intelijen siber. Di kancah PBB, AS memprakarsai resolusi larangan penggunaan AI otonom dalam senjata konvensional, meskipun ditolak China dan Rusia.
Inovasi Teknologi Pertahanan Proaktif
Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) mengalokasikan $3,4 miliar untuk proyek "Quantum Fortress" yang menggunakan kriptografi pascakuantum untuk melindungi data sensitif hingga 2040. Kolaborasi dengan MITRE menghasilkan framework MITRE ATT&CK v12 yang mencakup 196 teknik serangan spesifik negara, membantu organisasi mengidentifikasi ancaman berbasis motivasi politik
Dapat disimpulkan jika pada pemilu AS 2024 masih dibayangi oleh bentuk ancaman siber multidimensi yang menargetkan infrastruktur pemilu, opini publik, dan data pribadi. Respons pemerintah Biden mencakup kebijakan keamanan siber proaktif, kolaborasi publik-swasta, dan diplomasi digital. Namun, tantangan tetap ada dalam implementasi, biaya kepatuhan, dan potensi erosi privasi serta kebebasan sipil digital. Investasi dalam inovasi teknologi pertahanan dan regulasi yang adaptif menjadi kunci untuk mitigasi jangka panjang agar serangan cyber dapat dicegah.