Pariwisata Serengeti: Soft Power, Diplomasi, dan Ketimpangan di Panggung Global
Mahasiswa FISIP Universitas Udayana
·waktu baca 7 menit
Tulisan dari Steven Jeremia Simanjuntak tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarTaman Nasional Serengeti (TNS) di Tanzania adalah ikon wisata alam dunia. Dengan luas 1,5 juta hektar padang sabana, migrasi satwa besar-besaran di sana dianggap “salah satu pemandangan paling impresif di dunia”. Data resmi menunjukkan Serengeti adalah destinasi paling populer di Tanzania: pada 2023 tercatat 300.727 pengunjung internasional, tertinggi di antara taman nasional Tanzania. Industri pariwisata Tanzania sangat penting secara ekonomi; pada 2023 sektor travel dan tourism berkontribusi TZS 18,6 triliun (sekitar 9,5% PDB) dan menyerap 1,4 juta pekerja (WTTC, 2024). Namun, tirai indah Serengeti tidak sekadar tentang rupiah dan kunjungan wisatawan. Pariwisata di Serengeti juga diwarnai permainan kekuasaan, pencitraan negara, dan konflik sosial–lingkungan. Sejauh mana pariwisata Serengeti menjadi instrumen diplomasi dan soft power? Siapa yang diuntungkan dan yang terpinggirkan? Secara teori, pariwisata berfungsi sebagai alat soft power dan branding nasional. Menurut Yüksel (2025), pariwisata membantu membentuk image suatu negara di mata dunia, sehingga menjadi komponen soft power yang meningkatkan reputasi nasional. Tanzania misalnya menampilkan Serengeti dalam kampanye pariwisata global untuk menegaskan citra stabil dan ramah lingkungannya. Situs Kedutaan Besar Tanzania di Beijing menyanjung Tanzania sebagai negara “damai dan stabil” dengan atraksi global seperti Serengeti yang “ternama di seluruh dunia”. Pemerintah bahkan meluncurkan kampanye Destination Tanzania di event internasional (misalnya Piala Dunia 2026) dengan menampilkan pemandangan Serengeti guna menarik wisatawan asing. Dalam perspektif diplomasi pariwisata atau tourism diplomacy, kegiatan ini bertujuan memperluas pengaruh politik lewat pertukaran budaya dan kunjungan rakyat. Namun kenyataannya, antara citra indah iklan dan kehidupan masyarakat lokal ada ketidaksesuaian yang signifikan.
Secara ekonomi, Serengeti menghasilkan devisa dan pendapatan negara. Setiap wisatawan membayar tiket, tur, dan akomodasi berkelas, sehingga negara dan operator wisata meraup laba besar. Statistik Maliasili (Kementerian Sumberdaya Alam Tanzania) menegaskan Serengeti menerima setengah juta lebih pengunjung pada 2023 termasuk domestik, melonjak drastis pasca-COVID-19. Namun menurut survei Gayo dan Katonge (2025) terhadap penduduk desa di sekitar taman (termasuk Serengeti), hanya 56% warga terlibat dalam kegiatan pariwisata berbasis masyarakat (CBT), dan hanya 48% yang merasakan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Artinya, hampir setengah populasi lokal tidak merasakan manfaat langsung. Sebagian besar laba pariwisata justru dinikmati oleh pemerintah pusat dan investor besar (lodge mewah, tur operator asing). Beberapa perusahaan wisata multinasional (seperti OBC, TAASA, &Beyond) bahkan mendukung kegiatan perburuan terbatas di area konservasi komersial terdekat. Dalam konteks ini, konsep “nation branding” tampak lebih sebagai alat promosi ekonomi daripada altruisme global; negara memamerkan Serengeti untuk menarik modal dan wisatawan asing tanpa jaminan manfaat merata.
Sisi gelap pariwisata Serengeti tampak pada biaya sosial, budaya, dan lingkungan. Secara ekologis, peningkatan lalu lintas wisata mengganggu satwa. Laporan ATTA (2024) mencatat kemacetan hebat di pinggir Sungai Mara akibat mobil safari yang berlomba melihat kawanan gnu, sehingga migrasi hewan terganggu dan habitat terfragmentasi. Overcrowding kendaraan di titik-titik pendalaman, ditambah rencana pengaspalan jalan baru di pusat taman, berpotensi memperburuk stres ekologis. Aktivitas turis pernah dilaporkan menghalau induk wildebeest yang hendak melahirkan, atau mengepung cheetah dengan puluhan mobil. Menurut riset Oxford (dikutip oleh ATTA), pembangunan lodge dekat sumber air dan penarikan air untuk irigasi telah menurunkan kepadatan herbivora, berdampak pada pemangsa dan penurunan kepuasan wisatawan. Tampaknya, pariwisata justru mempercepat kelebihan beban ekosistem alih-alih melindunginya. Kerugian paling terasa dialami masyarakat lokal, terutama etnis Maasai. Sejarah panjang pertikaian lahan terjadi di Loliondo, wilayah sabana timur Serengeti. Laporan Amnesty International (2024) mengungkap bahwa otoritas Tanzania mengabaikan hak adat Maasai atas tanah leluhur mereka di Loliondo. Kawasan seluas 1.500 km² yang merupakan koridor migrasi hewan disulap menjadi cagar buru (Pololeti Game Reserve) tanpa konsultasi, menempatkan perusahaan tur (seperti OBC dan penginapan mewah) sebagai pemilik baru lokasi wisata perburuan berompet. Amnesty menekankan eviksi paksa Maasai demi “wisata” ini mengancam kelangsungan hidup komunitas lokal. Juga, ATTA (2024) mencatat hal serupa: penekanan pemerintah bahwa penggunaan lahan oleh Maasai dianggap mengancam pariwisata, sehingga banyak layanan publik (kesehatan, pendidikan) dipangkas dan penduduk dipindahkan. Kasus ini disoroti media sebagai contoh konflik konservasi-pemukiman (fortress conservation). Nyatanya, bukti biayanya adalah kekerasan, demonstrasi Maasai terpelanting, dan ketimpangan kekuasaan yang mencolok.
Dengan demikian, citra positif Serengeti sebagai soft power Tanzania banyak bertentangan dengan realitas lapangan. Menurut teori soft power, citra negara tercipta lewat budaya dan nilai yang menarik orang lain. Mempromosikan Serengeti memang membentuk persepsi Tanzania sebagai negara yang cinta alam dan stabil secara politik. Namun bila saat bersamaan konflik lahan dan kerusakan lingkungan dibiarkan, persepsi global justru bisa tergerus. Contohnya, Uni Eropa tahun 2023 sempat memotong dana konservasi Tanzania setelah kampanye Uni internasional menyorot kejanggalan penyingkiran Maasai. Artinya, sementara pariwisata berpotensi menambah “daya tarik kebangsaan”, jika disertai praktik tidak adil, hal itu bisa menurunkan soft power yang dibangun. Atau dengan kata lain, citra Nation Branding Serengeti bisa menjadi masalah saat diketahui ada kontradiksi antara narasi promosi dan kondisi sosial-ekologis di lapangan. Dalam tinjauan kritis, tampak ketimpangan kekuasaan mengakar dalam praktik pariwisata ini. Berbagai pihak berkonflik: pemerintah pusat vs komunitas lokal, perusahaan swasta vs konservasionis, bahkan negara tetangga (Kenya) yang berbagi migrasi hewan. Studi Ungaya (2021) menyelidiki ekosistem Serengeti-Mara transnasional, dan menemukan bahwa kompetisi politis-ekonomi soal pembagian pendapatan wisata melemahkan kerjasama lintas batas. Di sisi lain, pembebasan visa dan promosi turisme antar Afrika Timur belum membuahkan insentif merata; dana wisata sering mengendap di pemerintah pusat dan operator besar, tidak sampai ke desa-desa perbatasan. Dengan kerangka ekologi politik, kita dapat melihat bahwa konservasi dan pariwisata seolah menjadi “alasan” pelindung kepentingan kelas elit dan investor asing (misalnya investasi jalan raya China menuju bandara Arusha). Implikasinya, penduduk yang paling rentan (petani, penggembala kecil) terpinggirkan dalam pengambilan keputusan pengelolaan ruang.
Mengenai manfaat lokal, data dan laporan lapangan menunjukkan distribusi yang timpang. Di satu sisi program community-based tourism (CBT) diperkenalkan sebagai solusinya. Gayo & Katonge (2025) menggarisbawahi bahwa CBT di wilayah sekitar Serengeti baru melibatkan sebagian masyarakat saja, dan faktor-faktor seperti kurangnya kapabilitas lokal, infrastruktur, dan tata kelola lemah menjadi hambatan. Rekomendasi mereka adalah kebutuhan capacity building dan mekanisme pembagian manfaat yang transparan, agar dampak positif pariwisata dapat dinikmati secara adil. Namun tanpa implementasi nyata, saat ini manfaat ekonomi cenderung bocor ke luar komunitas lokal. Sebagai contoh, pembangunan jalan dan lodge mewah sering tidak mengalokasikan keuntungan kembali ke desa-desa sekitar. Justru masyarakat lokal menanggung biaya sosial (konflik satwa, kehilangan lahan, perubahan budaya) yang dianggap minor dalam “narasi keberhasilan” pariwisata.
Akhirnya, apakah pariwisata Serengeti benar-benar menghasilkan soft power bagi Tanzania? Secara jangka pendek, kunjungan wisata kelas atas meningkatkan pendapatan negara dan membantu diplomasi ekonomi, tetapi pengaruh psikologis dan kultural positif terhadap publik internasional tidak selalu berkelanjutan. Soft power bekerja jika pengunjung pulang dengan kesan positif jangka panjang. Jika sebaliknya mereka menjadi saksi ketidakadilan di balik kemewahan safari, citra baik tersebut bisa terkompromi. Dalam konteks nation branding, kampanye promosi Serengeti memang memosisikan Tanzania sebagai destinasi hijau dan eksotis, namun bila ketimpangan sosial terus terjadi, pariwisata berisiko hanya jadi “jubah” kampanye ekonomi. Singkatnya, pariwisata bukan instrumen netral, dalam kasus Serengeti menjadi pemicu perebutan pengaruh (antara elit nasional dan lokal), menguji konsistensi antara citra negara dan realitas sosial, serta menantang efektivitas strategi soft power Tanzania di panggung internasional.
Kesimpulannya pariwisata Serengeti adalah mata pisau bermata dua. Sebagai instrumen diplomasi dan “soft power”, ia memberikan platform global untuk citra Tanzania. Namun kenyataannya, keuntungan ekonomi dan reputasi nasional yang diraih bergantung pada struktur kekuasaan yang timpang. Masyarakat lokal kerap menanggung biaya sosial-budaya dan lingkungan dari kehilangan lahan hingga stres ekosistem sementara pencitraan positif di luar negeri tetap rapuh jika tidak mencerminkan keadilan di dalam negeri. Rekomendasi kebijakan: pemerintah Tanzania perlu memperkuat tata kelola pariwisata berkelanjutan dengan melibatkan komunitas lokal secara adil, menerapkan pembagian keuntungan yang transparan, dan memastikan pariwisata tidak merusak basis konservasi itu sendiri. Hanya dengan demikian, Serengeti dapat berfungsi sebagai sumber pembenaran politik dan soft power yang tulus, sesuai dengan citra yang dibangun di panggung dunia dan bukan hanya sekedar sumber daya ekonomi.