Transformasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Iran Pasca Revolusi Islam 1979

Foto: Sima Ghaffarzadeh / PEXELS

Revolusi Iran tahun 1979 menandai titik balik yang signifikan dalam sejarah Iran, khususnya dalam hal Hak Asasi Manusia (HAM). Revolusi awalnya menjanjikan kebebasan dan mengakhiri rezim Shah yang menindas, namun pendirian Republik Islam kemudian membawa tantangan dan perubahan tersendiri terhadap kebijakan dan praktik HAM.

Setelah revolusi, lahirlah Republik Islam pertama di dunia, yang menyebabkan perubahan radikal dalam pemerintahan dan pembuatan kebijakan. Awalnya, ada harapan untuk masyarakat yang lebih terbuka, karena pemerintahan baru, yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini, menjanjikan kebebasan bagi seluruh rakyat Iran.

Namun, beberapa dekade terakhir ditandai dengan pelanggaran HAM yang terus-menerus. Tahun-tahun awal Republik Islam ini ditandai dengan pelanggaran-pelanggaran yang sangat parah, dan meskipun intensitas pelanggaran-pelanggaran ini telah menurun seiring berjalannya waktu, situasi HAM masih tetap suram.

Selama masa reformasi di bawah Presiden Khatami dari tahun 1997 hingga 2005, terdapat beberapa pelonggaran pembatasan kebebasan berekspresi. Namun, harapan akan adanya perbaikan yang berkelanjutan pupus dengan terpilihnya Presiden Mahmoud Ahmadinejad pada tahun 2005, ketika situasi bagi kelompok agama minoritas dan perempuan semakin memburuk.

Pasca-revolusi, Iran mengalami pengetatan kebijakan yang membatasi hak atas kebebasan berkeyakinan, berekspresi, berserikat, dan berkumpul. Mereka yang dianggap tidak setuju dengan kebijakan resmi akan menghadapi dampak yang sangat buruk. Perempuan, khususnya, terus menghadapi diskriminasi baik dalam bidang hukum maupun praktik, dan kelompok etnis dan agama minoritas menjadi sasaran dan menghadapi diskriminasi yang meluas.

Impunitas atas pelanggaran HAM tersebar luas, dan pemerintah gagal menyelidiki laporan pelanggaran atau penyiksaan yang dilakukan oleh polisi dan pasukan keamanan. Aktivis HAM yang walaupun menyuarakan secara damai sering kali ditangkap dan dijatuhi hukuman atas tuduhan keamanan nasional yang tidak jelas.

Maka dari itu, dampak dari revolusi terhadap HAM di Iran sangatlah masif dan kompleks, dengan janji awal akan kebebasan yang kemudian digantikan dengan berbagau pembatasan dan pelanggaran HAM yang terus berlanjut.

Kebijakan Pemerintah dan HAM Pasca Revolusi

Setelah revolusi, pemerintah Iran mengadopsi konstitusi yang berjanji untuk menjunjung tinggi hak dan martabat warga negaranya. Namun kenyataannya sering kali bertentangan dengan janji-janji tersebut. Pendekatan pemerintah terhadap HAM telah dikritik karena pembatasannya terhadap kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul. Perempuan, khususnya, telah menghadapi diskriminasi sistemik. Terdapat banyak laporan mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap perempuan, termasuk penyiksaan dan peradilan yang tidak adil.

Hak-Hak Perempuan di Iran Pasca-Revolusi

Hak-hak perempuan di Iran mengalami perubahan signifikan pasca Revolusi Islam 1979. Dalam konteks pendidikan, meskipun terjadi penurunan hak-hak tertentu, perempuan Iran telah berjuang untuk memperoleh pendidikan dan telah mencapai tingkat literasi serta kehadiran di universitas yang tinggi. Sebelum masa revolusi, di bawah rezim Shah Pahlavi, perempuan memiliki lebih banyak kebebasan, termasuk dalam pekerjaan, perceraian, dan partisipasi dalam pemerintahan. Namun, setelah revolusi, banyak dari kebebasan ini dibatasi.

Contohnya seperti dekrit yang dikeluarkan untuk mewajibkan seluruh perempuan di Iran menggunakan hijab dan pakaian tertutup (termasuk perempuan yang non-muslim dan bukan warga negara Iran yang hanya berkunjung ke Iran) pada awal tahun 1980-an. Undang-Undang Hukuman Islam Iran pun mulai diberlakukan pada tahun 1983 dengan hukuman 74 cambukan bagi perempuan manapun yang melanggar aturan pakaian tersebut.

Kaum perempuan Iran telah secara terus-menerus memperjuangkan kesetaraan, terutama menentang undang-undang yang mewajibkan untuk berhijab, akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta hak-hak yang lebih luas. Selain itu, terjadi pergeseran status sosial, peran, dan kebebasan perempuan.

Kehidupan di Iran sebelum Revolusi Islam 1979. Foto: Pesala / PetaPixel

Perjuangan menyuarakan hak-hak perempuan di Iran selama ini kerap dilakukan dengan tindakan secara individu. Namun, kejadian kematian Mahsa Amini setelah ditahan polisi moralitas Iran karena dianggap tidak menggunakan hijab sesuai aturan pada tahun 2022 lalu, telah menjadi tonggak gerakan perlawanan oleh jutaan perempuan di Iran pasca Revolusi Islam terhadap aturan-aturan yang membatasi hak-hak perempuan terutama aturan hijab dan berpakaian.

Gerakan-gerakan dan bagaimana kehidupan perempuan di Iran telah menarik perhatian global terhadap perjuangan perempuan Iran untuk mendapatkan persamaan hak dan menantang kebijakan negara mengenai kewajiban pemakaian hijab, ketidaksetaraan gender, dan kontrol politik.

Demonstrasi atas kematian Mahsa Amini pada 20 September 2022. Foto: Ozan Kose / AFP

Tantangan dan Progress dalam HAM

Masih terdapat banyak tantangan dalam memajukan HAM di Iran. Tindakan keras pemerintah terhadap protes “perempuan, kehidupan, kebebasan” pada saat demonstrasi kematian Mahsa Amini pada tahun 2022 lalu merupakan pengingat akan perjuangan untuk kebebasan HAM. Ratusan orang terbunuh dan ribuan orang ditangkap, masih maraknya penyiksaan, penyerangan seksual, pasukan keamanan yang menikmati impunitas atas kekerasan berlebihan yang telah dilakukan, dan berbagai pelanggaran serius lainnya.

Penerapan hukuman mati juga masih sangat tinggi, dengan lebih dari 700 eksekusi dilaporkan antara bulan Januari dan November 2023, termasuk untuk pelanggaran yang dilakukan tanpa kekerasan.

Meskipun keadaannya demikian, terdapat beberapa kemajuan dalam beberapa aspek, meskipun sangat sedikit. Misalnya seperti reformasi hukum yang telah memungkinkan penafsiran ulang kitab suci untuk memperluas hak para janda untuk mewarisi harta milik suaminya. Namun secara keseluruhan, terdapat kemunduran yang signifikan, khususnya dalam perlindungan kebebasan sipil dan politik. Masih adanya pelanggaran HAM, ditambah dengan kurangnya kebebasan politik dan perlakuan brutal terhadap para pembangkang, menggarisbawahi sifat kompleks HAM di Iran.

Perspektif Internasional

Berbagai komunitas internasional sering kali memandang riwayat HAM di Iran dengan penuh kekhawatiran, khususnya terkait dengan perlakuan terhadap para pembangkang, perempuan, etnis dan agama minoritas, serta penerapan hukuman mati. Laporan dari organisasi seperti Amnesty International menyoroti pola pelanggaran HAM, termasuk tindakan keras terhadap kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul. Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah memperbarui mandatnya dan membentuk misi pencarian fakta untuk menyelidiki pelanggaran, yang mencerminkan pengawasan internasional yang sedang berlangsung.

Posisi Iran di panggung global terkait hak asasi manusia masih kontroversial. Meskipun negara ini telah menghadapi kritik dan sanksi dari negara-negara Barat karena catatan hak asasi manusianya, negara ini juga telah mencapai beberapa pencapaian. Misalnya, laporan misi pencarian fakta internasional independen yang dibentuk oleh UNHRC menuduh kepemimpinan Iran melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan selama penindasan protes. Selain itu, Uni Eropa telah menjatuhkan sanksi terhadap pejabat pemerintah Iran yang terlibat dalam pelanggaran keras HAM. Tindakan-tindakan ini menunjukkan upaya global untuk meminta pertanggungjawaban Iran atas praktik hak asasi manusianya.

Kesimpulan

Transformasi HAM di Iran pasca revolusi islam sangatlah kompleks. Walaupun terdapat potensi kemajuan, seluruh perkembangannya telah dirusak oleh berbagai tantangan yang signifikan. Tanggapan negara terhadap perbedaan pendapat dan bagaimana negara memperlakukan perempuan dan kelompok minoritas mencerminkan perjuangan HAM yang lebih luas di negara tersebut. Perspektif dan tindakan komunitas internasional telah memainkan peran penting dalam menyoroti permasalahan ini untuk mendorong perubahan. Masa depan HAM di Iran masih belum pasti, namun pertahanan masyarakatnya dan perhatian komunitas global memberikan harapan terealisasikannya penerapan HAM bagi masyarakat yang lebih adil dan setara.