Inisiatif Demokrasi Digital: Uni Eropa dan Denmark Mendorong Demokrasi Inklusif

Sumber: Freepik

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, dengan akar kata “demos” dan “kratos”. “Demos” yang memiliki makna rakyat dan kratos yang memiliki makna kekuasaan atau pemerintahan. Sehingga pengertian demokrasi yaitu sistem pemerintahan yang diperintah secara langsung oleh rakyat. Jika melihat demokrasi adalah rakyat, rakyat dipahami sebagai seluruh rakyat dalam semua keragamannya bukan sebagai kelompok dan homogen. Dari hal ini, demokrasi inklusif sangatlah penting. Demokrasi inklusif berfokus pada penerimaan dan apresiasi demokrasi terhadap keragaman sebagai hal yang penting bagi masa depan. Menurut Wolbrecht (2005), demokrasi inklusi atau inclusive democracy adalah penggabungan (incorporation), perwakilan (representation), dan mempengaruhi (influence) dari beragam kelompok sosial yang menghadapi ketidakadilan dalam institusi demokrasi. Untuk menciptakan demokrasi yang adil dan merata, maka diperlukan penerapan prinsip-prinsip demokrasi inklusif.

Pada 28 Maret 2023, Uni Eropa dan Denmark mempromosikan demokrasi inklusif di era digital ini dengan meluncurkan Digital Democracy Initiative. Platform pendanaan inovatif ini diluncurkan oleh Commissioner for International Partnerships Jutta Urpilainen and Dan Jorgensen, Danish Minister for Development Cooperation dan Global Climate Policy. Inisiatif ini diperkenalkan dalam acara virtual pada KTT kedua untuk Demokrasi, dengan tujuan mendukung aktor masyarakat sipil dalam melindungi serta mempromosikan demokrasi dan Hak Asasi Manusia melalui teknologi digital. Diluncurkan bersama dengan Denmark dalam pendekatan Team Europe, Uni Eropa berkontribusi sebesar €11 juta untuk inisiatif ini. Inisiatif Demokrasi Digital akan mempromosikan hak-hak digital, ketahanan dan inklusi, serta memberdayakan individu. Hal ini sejalan dengan strategi Global Gateway untuk koneksi yang berkelanjutan dan visi Uni Eropa untuk internet inklusif yang mempromosikan akuntabilitas, serta EU Action Plan on Human Rights and Democracy 2020-2024. Melindungi serta mempromosikan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi merupakan prioritas utama tindakan eksternal Uni Eropa serta menjadi satu nilai pendiri Uni Eropa (pasal 21 perjanjian Uni Eropa).

EU Action Plan on Human Rights and Democracy berfokus pada lima jalur aksi yang saling berkaitan yakni:

Kelima aksi ini akan dilaksanakan di tingkat negara, regional, dan multilateral dengan mempertimbangkan keadaan dan kekhususan lokal.

Program tematik Hak Asasi Manusia dan demokrasi merupakan salah satu program tematik di bawah Global Europe: Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDCI) yang merupakan program Uni Eropa untuk dana aksi eksternal untuk 2021-2027. Program ini memberikan dukungan berupa dana darurat untuk pembela Hak Asasi Manusia ketika berada dalam situasi yang berisiko, mendukungan prioritas Uni Eropa di bidang Hak Asasi Manusia seperti hukuman mati, penyiksaan, kebebasan beragama dan dan anti-diskriminasi. Selain itu, program ini juga mendukung melalui perang melawan korupsi, partisipasi politik, dan desentralisasi serta mendukung aktor seperti OHCHR, the International Criminal Court, lembaga Hak Asasi Manusia nasional, mekanisme Hak Asasi Manusia regional dan EU Election Observation Missions (EU EOMs). Program ini menjadi alat yang melengkapi instrumen bantuan eksternal Uni Eropa lainnya. Menawarkan independensi tindakan karena meramalkan kerjasama langsung dengan pembela Hak Asasi Manusia dan organisasi masyarakat sipil lokal tanpa perlu persetujuan dari otoritas nasional. NDICI memberikan anggaran dana sebesar €1.562 miliar untuk implementasi program ini.

Berdasarkan data hasil UE 2013-2019, program ini memberikan hasil signifikan, dengan 47.000 korban pelanggaran Hak Asasi Manusia diuntungkan dari bantuan yang diberikan oleh Uni Eropa. Sebanyak 3.156.000 orang diuntungkan dalam pembangunan perdamaian pasca-konflik dan pencegahan konflik. Dan di tahun 2018, sebanyak 22 negara didukung untuk melakukan pemilihan atau meningkatkan proses pemilihan mereka.

Inisiatif Demokrasi Digital berjalan dari tahun 2023 sampai 2026, yang dipimpin oleh Denmark, mendukung penggunaan teknologi digital untuk memperkuat ketahan digital dan keamanan aktor masyarakat sipil yang mendukung demokrasi serta meningkatkan keterlibatan sipil dalam konteks yang dibatasi. Inisiatif ini dapat digunakan sebagai alat oleh masyarakat sipil untuk melawan disinformasi dan polarisasi serta mempromosikan kebebasan berserikat dan berbicara. Dan juga membahas ketidaksetaraan dalam akses digital dan marginalisasi digital yang sangat jelas bagi perempuan dan laki-laki. Inisiatif Demokrasi Digital dilaksanakan melalui organisasi CIVICUS, Global Focus, Digital Defenders Partnership, Access Now, dan juga bersama 14 negara anggota Uni Eropa.

Dalam dunia yang semakin terkoneksi dengan teknologi digital, demokrasi inklusif menjadi sangat penting. Dengan penerimaan dan apresiasi terhadap keragaman, demokrasi dapat tumbuh menjadi lebih kuat dan lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Inisiatif seperti Digital Democracy Initiative yang diluncurkan oleh Uni Eropa dan Denmark menunjukkan komitmen global untuk mendukung Hak Asasi Manusia dan demokrasi melalui teknologi digital. Dengan upaya yang berkelanjutan dan kolaborasi internasional, kita dapat membangun masa depan dimana setiap individu memiliki suara dan hak yang sama dan dihormati. Melalui pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, demokrasi dapat terus berkembang dan beradaptasi, memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari sistem pemerintahan yang mereka dukung.