Pajak Karbon dalam Lintasan Keadilan Distribusi

Kota besar dengan industri yang mengelilinginya selalu berjuang dengan terpaan emisi yang menurunkan kualitas udara serta memunculkan masalah kesehatan di masyarakat (sumber: dokumen pribadi)

Setelah pernah disinggung perihal ‘carbon capture’ pada debat Pilpres lalu mungkin sudah saat nya untuk melirik kembali pajak karbon yang telah dulu mencuat di publik beberapa tahun lalu. Pajak karbon awalnya memiliki ide untuk “mempajakkan” luaran emisi dari kegiatan industri. Emisi karbon, pada dasarnya, merupakan eksternalitas negatif dari berbagai kegiatan yang menggunakan energi yang tidak ramah lingkungan. Industri jelas mendapatkan pengaruh yang cukup besar dari adanya kebijakan ini.

Pajak ini muncul karena diperlukannya ‘nilai pasti’ untuk mengganti kerugian dari pelepasan emisi yang dihasilkan yang menciptakan degradasi lingkungan. Emisi muncul karena saat ini energi tidak ramah lingkungan lebih efisien daripada energi bersih yang masih tinggi biaya pengadaannya. Alhasil dampak lingkungan terabaikan dan terciptalah ekternalitas negatif. Untuk mengurangi dampak ini, pajak karbon dapat diperkenalkan sebagai instrumen harga yang menginternalisasi eksternalitas negatif tersebut. Namun pajak karbon tidak hanya nilai kompensasi namun harus merefleksikan keadilan distribusi bagi semua kelompok industri.

Mengutamakan Keadilan Distribusi pada Pajak Karbon

Distributive justice (atau keadilan distribusi) perlu dilakukan, dimana berfokus pada distribusi sumber daya dan manfaat yang secara adil bagi semua. Pajak karbon ini akan mempengaruhi beragam kelompok industri baik industri kecil sampai industri besar. Sehingga ketidakadilan dalam proporsi pajak ini sangat mungkin terjadi, maka perhatian harus lebih pada kelompok industri yang rentan.

Penerapan pajak karbon perlu memperhatikan keadilan distribusi yang berlaku pada semua kelompok industri. Kuncinya adalah redistribusi pendapatan dari pajak karbon pada subsidi energi terbarukan bagi kelompok industri rentan dan berpenghasilan rendah. Subsidi dari pembayaran pajak karbon pun dapat menjadi pilihan. Secara bertahap baik industri kecil (yang rentan) dan besar akan sama-sama menuju arah keberlanjutan.

Untuk mewujudkan keadilan distribusi perlu ada nilai hitungan yang jadi patokan untuk mendistribusikan manfaat diantaranya melalui biaya sosial dan biaya mitigasi. Dengan terwujudnya keadilan distribusi ini akan mendorong industri untuk lebih produktif dalam koridor keberlanjutan dan menghindari kebijakan yang akan melemahkan efisiensi industri yang akan berdampak pada ekonomi secara luas.

Apa Itu Biaya Sosial dan Biaya Mitigasi?

Biaya sosial (atau lebih dikenal sebagai Social Cost of Carbon (SCC)) dapat didefinisikan sebagai nilai ekonomi dari dampak yang dihasilkan oleh setiap tambahan ton emisi CO2. Dampak dimaksud seperti dampak penurunan kesehatan manusia, kerugian ekosistem, dan produktivitas pertanian yang menurun akibat perubahan kondisi lingkungan. SCC mengukur biaya eksternal yang ditimbulkan oleh pembakaran karbon, nilai ini dapat dimasukan sebagai acuan untuk pajak karbon. Dengan demikian, SCC menjadi ukuran penting tidak hanya untuk ukuran pajak karbon namun juga untuk memperkirakan biaya dan manfaat dari kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan emisi CO2.

SSC menekankan biaya dari sisi dampak sosial, namun bisa juga kita lihat biaya dari sisi biaya ideal untuk memitigasi dampak yang dikenal sebagai biaya mitigasi. Biaya mitigasi (dalam konteks ini disebut sebagai biaya mitigasi CO2/ CO2 mitigation cost) mencerminkan nilai minimum insentif ekonomi yang diperlukan untuk menyetarakan biaya sistem mitigasi emisi dengan sistem referensi tanpa mitigasi.

Secara sederhana, biaya mitigasi adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk mengurangi dampak atau kerusakan akibat aktivitas industri sesuai target pengurangan emisi. Biaya ini seperti biaya teknologi, biaya kebijakan sampai pada biaya perubahan perilaku yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Baik biaya sosial dan biaya mitigasi ini relevan dengan pajak karbon, di mana pemerintah memiliki peran besar dalam menetapkan nilai biaya apa yang diperlukan sesuai standar minimum emisi yang dikeluarkan oleh industri. Pembuat kebijakan dapat menggunakan dua pendekatan ini untuk menentukan tingkat pengurangan emisi yang dapat diterima tanpa membebani industri secara berlebihan, serta menilai intervensi kebijakan yang tepat dan perlu dilakukan untuk mencapai target pengurangan emisi nasional.

Perhatian pada Kelompok Sektor Usaha Rentan

Pemerintah perlu mempertimbangkan subsidi untuk sektor usaha dalam penerapan pajak karbon, guna mendorong produksi rendah karbon yang tidak mengorbankan efisiensi produksi. Subsidi ini dapat diberikan dalam dua bentuk seperti kuantitas pengurangan emisi maupun biaya investasi pengurangan emisi. Walau perhitungan biaya ini masih belum pasti untuk digunakan dalam mengendalikan perubahan iklim, namun hitungan ini dapat digunakan bagi pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan pengukuran dampak emisi karbon.

Dua nilai biaya diatas akan jadi dasar yang cukup kuat untuk melihat ketimpangan distribusi dari kemampuan industri untuk mengurangi emisinya. Sektor usaha atau industri yang rentan harus mendapatkan perhatian pemerintah untuk dibantu dalam hal transisinya. Dengan konsep ini akan menjadi jauh lebih efisien guna meregulasi pajak karbon yang lebih adil bagi semua. Walaupun hal ini tidak mudah, namun baik biaya sosial dan biaya mitigasi ini dapat menjadi acuan pertama untuk menjadi patokan dalam mendorong keadilan distribusi dalam pajak karbon.

Pajak karbon jangan hanya dipandang sebagai ‘biaya’ bagi perusahaan tapi juga harus digunakan untuk ukuran transisi yang berusaha mendorong efisiensi produksi yang berkelanjutan. Dalam jangka panjang, pajak karbon dapat memotivasi perusahaan untuk berinvestasi dalam energi bersih, yang pada akhirnya berkontribusi pada penurunan emisi karbon.