Sekolah atau Bertahan Hidup? Dilema Anak dalam Jerat Kemiskinan
Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta Pendidikan Sosiologi yang tertarik pada politik dan isu sosial, dengan fokus pada dinamika interaksi masyarakat
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Sava Nur Azaria tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPendidikan sering dipandang sebagai jalan menuju kehidupan yang lebih baik dan cara untuk memutus lingkaran kemiskinan. Namun, bagi sebagian anak, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tidak selalu mudah untuk diperoleh. Ketika kebutuhan dasar sebuah keluarga belum terpenuhi, pendidikan mungkin harus dikesampingkan demi kebutuhan untuk bertahan hidup. Anak-anak dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi berisiko dihadapkan pada pilihan yang sulit: melanjutkan pendidikan atau membantu memenuhi kebutuhan keluarga.
Persoalan ini bukan sekadar dugaan. Dalam kajian mengenai kerentanan putus sekolah di tujuh provinsi, Kemendikdasmen mengidentifikasi faktor ekonomi sebagai salah satu faktor utama. Dari 6.972 anak yang teridentifikasi rentan putus sekolah hingga April 2025, sebanyak 60 persen tercatat menghadapi persoalan ekonomi (Kemendikdasmen, 2025). Data tersebut menunjukkan bahwa tekanan ekonomi merupakan salah satu hambatan nyata bagi keberlanjutan pendidikan anak.
Di balik angka-angka tersebut tersembunyi sebuah masalah sosial yang lebih luas. Kemiskinan tidak hanya membatasi kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dapat membatasi kesempatan anak-anak untuk mendapatkan pendidikan. Dalam situasi tertentu, anak-anak terpaksa bekerja, yang mengurangi waktu mereka untuk belajar dan bahkan membuat mereka berisiko putus sekolah. Jadi, ketika anak-anak harus memilih antara pendidikan dan membantu keluarga mereka bertahan hidup, sejauh mana keputusan itu benar-benar merupakan pilihan mereka sendiri?
Kemiskinan bukan sekadar soal pendapatan yang rendah, melainkan juga suatu kondisi yang dapat membatasi pilihan hidup sebuah keluarga. Ketika pendapatan orang tua tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, keluarga harus memutuskan kebutuhan mana yang harus diprioritaskan. Biaya makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya sering kali menjadi prioritas, sementara biaya pendidikan—seperti transportasi, perlengkapan sekolah, dan bahan pembelajaran—dapat terasa semakin memberatkan.
Dalam situasi seperti itu, anak-anak mungkin juga menjadi pihak yang paling terdampak oleh kondisi ekonomi keluarga mereka. Beberapa anak mungkin harus membantu orang tua mereka bekerja, mencari penghasilan tambahan, atau mengurangi waktu belajar mereka untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Situasi ini menunjukkan bahwa kesempatan seorang anak untuk bersekolah tidak hanya ditentukan oleh motivasi dan kemampuan akademisnya, tetapi juga oleh kondisi sosial-ekonomi tempat mereka tumbuh besar.
Dari sudut pandang sosiologis, situasi ini dapat dipahami sebagai salah satu bentuk ketidaksetaraan kesempatan. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga dengan sumber daya ekonomi terbatas tidak selalu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan seperti anak-anak dari keluarga yang lebih mampu. Oleh karena itu, ketika seorang anak menghadapi kesulitan untuk melanjutkan pendidikannya akibat tekanan ekonomi, tidaklah tepat untuk memandang masalah ini semata-mata sebagai kurangnya motivasi pribadi. Ada kondisi struktural yang juga membatasi pilihan-pilihan yang dimilikinya.
Dalam situasi seperti ini, anak-anak sering kali dinilai semata-mata berdasarkan keputusan yang mereka ambil—misalnya, ketika mereka memilih untuk bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Pada kenyataannya, keputusan-keputusan tersebut tidak muncul begitu saja tanpa alasan. Keadaan keluarga, kebutuhan ekonomi, dan lingkungan sosial semuanya berperan dalam membentuk pilihan-pilihan yang tersedia bagi mereka. Ketika seorang anak harus bekerja untuk membantu menghidupi keluarganya, penting untuk memahami keadaan yang mendasari keputusan tersebut, alih-alih sekadar mengaitkannya dengan kurangnya kemauan untuk bersekolah.
Perspektif ini penting agar beban masalah pendidikan tidak sepenuhnya ditimpakan kepada anak dan keluarganya. Memandang putus sekolahnya seorang anak semata-mata sebagai akibat kurangnya motivasi dapat mengabaikan masalah ekonomi yang mendasarinya. Anak-anak seharusnya memiliki kesempatan untuk belajar tanpa harus memilih antara memenuhi kebutuhan keluarga mereka dan melanjutkan pendidikan mereka.
Jika kemiskinan dapat menjadi hambatan bagi akses anak-anak terhadap pendidikan, masalah ini tidak boleh dibebankan sepenuhnya kepada keluarga. Pemerintah sendiri telah memiliki berbagai program untuk mengurangi hambatan-hambatan tersebut. Salah satu inisiatif tersebut adalah Program Indonesia Pintar (PIP), yang dirancang untuk membantu siswa dari keluarga berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses pendidikan dan mencegah mereka putus sekolah. Pada tahun 2026, cakupan PIP akan diperluas hingga mencakup pendidikan anak usia dini (PAUD), dengan target 19,48 juta siswa. Pemerintah juga sedang melaksanakan Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) bagi siswa yang menghadapi hambatan ekonomi atau geografis.
Namun, adanya program bantuan tersebut tidak berarti bahwa masalah pendidikan yang timbul akibat kemiskinan dapat diselesaikan sepenuhnya. Dalam pelaksanaan PIP, misalnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih menemukan penerima manfaat yang belum mengaktifkan akun mereka, sehingga pemerintah terpaksa memperpanjang batas waktu aktivasi dan meningkatkan upaya sosialisasi melalui sekolah-sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa masalah pendidikan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bantuan, tetapi juga tentang bagaimana bantuan tersebut benar-benar dapat diterima dan dimanfaatkan oleh anak-anak yang membutuhkan. Di sisi lain, faktor-faktor seperti keadaan keluarga, kebutuhan anak-anak untuk bekerja, dan lingkungan sosial juga dapat memengaruhi kelangsungan pendidikan mereka. Oleh karena itu, penanganan masalah-masalah ini memerlukan kerja sama antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat agar upaya yang ada dapat menjangkau anak-anak secara lebih menyeluruh.
Upaya menangani anak tidak sekolah menunjukkan bahwa persoalannya tidak hanya berkaitan dengan kemampuan keluarga membayar biaya pendidikan. Berdasarkan data Susenas BPS 2025 yang dikutip Kemendikdasmen, terdapat 2.922.607 anak usia 7–18 tahun yang tidak sekolah. Dari jumlah tersebut, alasan yang paling banyak disebut antara lain merasa pendidikan sudah cukup sebesar 21,78 persen, tidak memiliki biaya sebesar 20,35 persen, dan sudah bekerja sebesar 16,75 persen. Alasan lainnya mencakup pernikahan, disabilitas, jarak rumah ke sekolah, mengurus rumah tangga, hingga perundungan. Data tersebut menunjukkan bahwa anak tidak sekolah memiliki latar belakang yang beragam sehingga tidak dapat ditangani hanya melalui satu bentuk bantuan.
Karena itu, pemerintah mulai memperkuat penanganan melalui pendekatan lintas sektor. Pada 2026, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai kementerian/lembaga. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mengembalikan anak-anak yang telah putus sekolah, tetapi juga untuk mencegah anak-anak yang masih bersekolah agar tidak putus sekolah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga telah mengembangkan berbagai layanan, seperti sekolah satu atap di daerah terpencil, pembelajaran jarak jauh, Pusat Pembelajaran Berbasis Masyarakat (PKBM) melalui Paket A, B, dan C, sekolah terbuka, serta pendidikan inklusif untuk menyesuaikan layanan dengan kebutuhan anak-anak.
Namun, kebijakan yang ada saat ini masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menekankan perlunya memperkuat pengumpulan data mengenai anak-anak yang tidak bersekolah, meningkatkan koordinasi lintas sektor, menyediakan dukungan infrastruktur—terutama di daerah 3T—serta memastikan distribusi guru yang berkualitas secara merata. Dengan kata lain, masalah pendidikan tidak dapat diselesaikan hanya dengan memberikan bantuan keuangan. Sebagian anak membutuhkan dukungan finansial, sementara yang lain mungkin memerlukan akses yang lebih mudah ke pendidikan, jalur pendidikan alternatif, bimbingan, atau dukungan karena keadaan sosial tertentu. Oleh karena itu, upaya untuk memastikan anak-anak tetap bersekolah memerlukan kebijakan yang memandang kebutuhan mereka secara lebih komprehensif.
Pada akhirnya, pilihan antara bersekolah dan membantu keluarga memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seharusnya tidak menjadi beban yang harus ditanggung oleh seorang anak. Anak-anak berhak atas pendidikan, namun hak tersebut sulit diwujudkan ketika kondisi ekonomi keluarga mengharuskan mereka memprioritaskan kebutuhan sehari-hari. Karena itu, persoalan anak yang kehilangan kesempatan pendidikan akibat kemiskinan perlu dilihat sebagai persoalan sosial yang melibatkan keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat.
Kemiskinan seharusnya tidak menentukan sejauh mana seorang anak dapat mengakses peluang untuk belajar dan membangun masa depan bagi dirinya sendiri. Berbagai program pendidikan yang diluncurkan oleh pemerintah merupakan langkah-langkah penting, namun keberhasilannya tetap bergantung pada kemampuan untuk menjangkau anak-anak dari berbagai latar belakang. Pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi apakah anak harus memilih sekolah atau bertahan hidup, melainkan bagaimana menciptakan kondisi agar seorang anak tidak perlu memilih salah satunya. Sebab, setiap anak seharusnya memiliki kesempatan untuk belajar tanpa harus mengorbankan kebutuhan keluarganya untuk bertahan hidup.