Keberlanjutan Proyek IKN di Program Pemerintahan Prabowo

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto meninjau langsung progres pembangunan IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Senin pagi, 12 Agustus 2024. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan salah satu proyek yang paling ambisius dan strategis dalam sejarah modern Indonesia. Digagas pertama kali oleh Presiden Joko Widodo, proyek ini mencerminkan keinginan untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke wilayah baru di Kalimantan Timur. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi tekanan yang selama ini dihadapi Jakarta dan memulai era baru yang lebih terdesentralisasi dan merata secara ekonomi. Ketika Presiden Prabowo melanjutkan proyek ini, ia mengisyaratkan bahwa pembangunan IKN adalah bagian penting dari visi masa depan bangsa yang lebih terukur, strategis, dan berkelanjutan.

Pembangunan IKN menjadi simbol perubahan dan transformasi bagi Indonesia. Jakarta, yang telah menjadi pusat pemerintahan selama lebih dari satu abad, menghadapi berbagai masalah serius yang tampaknya sulit diatasi tanpa adanya langkah-langkah radikal. Kota ini mengalami urbanisasi yang tidak terkendali, kemacetan lalu lintas parah, polusi udara yang semakin memburuk, serta banjir tahunan yang mengganggu kehidupan jutaan penduduknya. Pemindahan ibu kota dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mengurangi kepadatan di Jakarta, serta sebagai langkah strategis untuk menciptakan pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa.

Salah satu alasan utama di balik pemindahan ibu kota adalah upaya pemerintah untuk meratakan pembangunan ekonomi di seluruh Indonesia. Selama ini, Jawa menjadi pusat ekonomi dan pemerintahan, sementara pulau-pulau lain, termasuk Kalimantan, masih tertinggal dari segi infrastruktur dan kesejahteraan ekonomi. Dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur, pemerintah berharap dapat menciptakan pusat pertumbuhan baru yang mampu menarik investasi dan mendorong pengembangan wilayah yang selama ini kurang diperhatikan.

IKN dirancang dengan konsep kota hijau dan berteknologi modern. Pembangunan kota ini diharapkan menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia, sebagai model kota masa depan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. IKN akan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Konsep ini sejalan dengan tren global menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan, terutama di tengah meningkatnya kesadaran akan perubahan iklim dan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem.

Tantangan Pembangunan IKN

Di balik ambisi besar ini, proyek IKN juga menghadapi kritik dan kekhawatiran dari berbagai pihak. Isu yang paling banyak dibahas adalah besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru ini. Pembangunan infrastruktur skala besar, terutama yang melibatkan pembangunan kota baru dari nol, tentu membutuhkan dana yang sangat besar. Di tengah situasi ekonomi yang tidak pasti, termasuk dampak pandemi COVID-19 yang masih dirasakan, banyak yang mempertanyakan apakah anggaran besar yang dialokasikan untuk IKN seharusnya digunakan untuk prioritas pembangunan lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, atau pengentasan kemiskinan.

Selain itu, ada juga kekhawatiran terkait transparansi pengelolaan anggaran proyek ini. Beberapa pengamat menyoroti risiko korupsi dan pemborosan dana yang bisa terjadi dalam proyek sebesar ini. Beberapa kasus, proyek infrastruktur besar di Indonesia sering kali mengalami keterlambatan, pembengkakan anggaran, atau kualitas hasil yang tidak sesuai dengan rencana awal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap tahap pembangunan IKN diawasi secara ketat dan dilakukan dengan prinsip tata kelola yang baik.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah dampak lingkungan dari pembangunan IKN. Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, dikenal sebagai salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati yang sangat kaya. Hutan hujan tropis di Kalimantan memainkan peran penting sebagai paru-paru dunia, menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Meskipun IKN dirancang sebagai kota hijau, pembangunan infrastruktur besar-besaran di wilayah tersebut tetap berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem. Pembukaan lahan dalam skala besar dapat mengancam habitat satwa liar dan merusak keseimbangan ekosistem yang sudah ada.

Selain dampak lingkungan, pertanyaan juga muncul tentang manfaat langsung dari pembangunan IKN bagi masyarakat. Sebagian masyarakat mempertanyakan apakah proyek ini benar-benar akan membawa dampak positif bagi kehidupan mereka, atau hanya akan menjadi proyek prestisius yang lebih menguntungkan kalangan elit. Masyarakat lokal di Kalimantan, misalnya, bisa saja tidak merasakan manfaat langsung dari pembangunan ibu kota baru ini, terutama jika lapangan kerja yang diciptakan hanya bersifat sementara atau tidak berkelanjutan.

Di sisi lain, pemerintah berargumen bahwa pembangunan IKN akan banyak menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya. Infrastruktur yang dibangun, seperti jalan raya, pelabuhan, dan bandara, diharapkan dapat memudahkan akses ke wilayah-wilayah terpencil dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Selain itu, adanya ibu kota baru juga diharapkan dapat menarik lebih banyak investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang pada akhirnya akan membawa dampak baik bagi perekonomian negara.

Untuk memastikan bahwa proyek ini benar-benar memberikan manfaat yang berkelanjutan, pemerintah perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap setiap tahap pembangunan. Pemerintahan Prabowo Subianto yang baru dilantik memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa proyek ini dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan yang ketat dan keterbukaan informasi sangat penting untuk menghindari terjadinya penyimpangan anggaran atau pelanggaran hak-hak masyarakat lokal.

Langkah Presiden Prabowo untuk melanjutkan proyek ini juga mencerminkan pentingnya kesinambungan kebijakan dalam pembangunan nasional. Ketika sebuah proyek besar seperti IKN telah dimulai, penting bagi pemerintahan berikutnya untuk tetap berkomitmen menyelesaikannya, sambil melakukan evaluasi kritis terhadap pelaksanaannya. Ini bukan hanya soal meneruskan visi pemerintahan sebelumnya, tetapi juga tentang menjaga stabilitas dan kepentingan jangka panjang bagi negara.

Meski demikian, kesinambungan ini harus disertai dengan pertimbangan yang matang terhadap kondisi aktual di lapangan. Pemerintah harus tetap fleksibel dalam menyesuaikan rencana-rencana pembangunan IKN agar sesuai dengan situasi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jika tidak, proyek ini berisiko menjadi beban bagi anggaran negara dan gagal memberikan manfaat yang diharapkan bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah proyek yang memiliki potensi besar untuk mengubah wajah Indonesia di masa depan. Namun, proyek ini juga penuh tantangan dan risiko yang harus dikelola dengan bijak. Di satu sisi, IKN dapat menjadi simbol kemajuan dan modernisasi Indonesia, tetapi di sisi lain, kegagalan dalam mengelola proyek ini bisa menimbulkan dampak negatif yang luas, baik dari segi ekonomi, lingkungan, maupun sosial.

Presiden Prabowo dan timnya memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa proyek ini tidak hanya sekadar selesai, tetapi juga memberikan dampak positif yang nyata bagi rakyat Indonesia. Transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat harus menjadi prinsip utama dalam setiap langkah pembangunan IKN. Jika dikelola dengan baik, IKN bisa menjadi warisan yang berharga bagi generasi mendatang, tetapi jika tidak, proyek ini bisa menjadi simbol kegagalan ambisi besar yang tidak terwujud.