Urgensi Akses Air Bersih dan Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Keadilan Sosial

Ilustrasi Krisis Air Bersih (istockphoto.com)

Mengapa kebutuhan air bersih sangat penting? Keberadaan air sangat melekat dalam kehidupan manusia, dimana kebutuhan hariannya mencapai 60 liter per hari, yang dibutuhkan dalam berbagai aktivitas seperti mencuci, membersihkan diri, ataupun memasak. Apabila kebutuhan air pada setiap keluarga telah tercukupi, maka tingkat kesehatan akan lebih baik lagi. Kebutuhan air yang semakin meningkat, memerlukan adanya keadilan sosial terhadap semua lapisan masyarakat. Kondisi tersebut selaras dengan sila ke-5 dalam pancasila yang mana menjelaskan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mendapatkan air bersih ialah sebuah kebutuhan bagi seluruh masyarakat, sehingga adanya dukungan dari pemerintah diperlukan untuk menegakkan keadilan dalam mendapatkan air bersih. Kehadiran sumber daya air semestinya tidak akan menjadi hal yang dapat mengakibatkan kesenjangan, namun dapat menumbuhkan rasa adil antar sesama manusia. Adapun permasalahan mengenai sumber daya air tidak seharusnya menjadi suatu permasalahan yang sulit untuk diatasi apabila dilakukan kolaborasi dalam penanganan permasalahan dengan upaya yang tepat sasaran. Komitmen pemerintah dalam menangani krisis terhadap akses air bersih menjadikan harapan bagi masyarakat untuk dapat menikmati kemudahan akses air bersih. Kesejahteraan masyarakat Indonesia perlu diberikan keadilan tanpa terkecuali, sehingga perlu untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam masyarakat Indonesia, sehingga keadilan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat tercapai untuk memenuhi hakikat pancasila.

Adanya krisis air bersih yang melanda wilayah Indonesia ini menunjukkan adanya kegagalan pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang ada. Meskipun kebutuhan akan air bersih sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar mengenai sumber daya air yang mana menjelaskan bahwa negara akan menjamin kebutuhan atas hak masyarakat terhadap air bersih yang sehat dan tercukupi. Namun kondisi yang terjadi di lapangan menunjukkan keprihatinan yang dapat dikatakan sangat jauh. Hal tersebut menjadikan permasalahan bagi seluruh masyarakat yang terkena dampak. Sehingga kesejahteraan dan keadilan rakyat Indonesia masih saja belum dapat terpenuhi. Mengingat air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan data Badan Statistik Nasional, sekitar 19% warga Jawa Tengah masih mengalami kekurangan akses terhadap air bersih. Kebutuhan dasar yang paling utama adalah kesejahteraan masyarakat yang meliputi pendidikan dan kesehatan. Namun layanan yang paling mendasar adalah kesehatan, dan salah satu aspek utamanya adalah air bersih. sebagai cagub-cawagub Jawa Tengah Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Kota Pekalongan, Ahmad Luthfi menyebutkan masalah ini telah menjadi tantangan serius di provinsi dan harus segera diatasi oleh pemerintah yang akan datang. Oleh karena itu, Mendorong upaya inovatif seperti konversi air laut menjadi air tawar sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis air bersih, menjadi gagasan utama untuk ditangani.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2017 menyatakan satu dari empat orang mengalami kekurangan air minum layak di seluruh dunia. Ketidakmerataan ketersediaan air sebagai kebutuhan utama manusia dapat membawa dampak negatif pada kesehatan masyarakat. Di Indonesia, kondisinya tak kalah memprihatinkan. Menurut World Resources Institute, Indonesia berisiko tinggi mengalami krisis air pada tahun 2040. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan mengenai krisis akses air bersih yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Hal tersebut perlu diperhatikan dengan baik dan diperhitungkan mengenai perencanaan yang tepat dalam menangani krisis air bersih yang dialami beberapa wilayah tersebut. Begitu juga dengan masyarakatnya yang perlu untuk tetap menjaga kebersihan dengan dimulai tidak membuang sampah sembarangan. Hal tersebut perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk dapat mewujudkan perencanaan dengan baik dan berhasil.

Melihat dari program yang dilakukan di Pulau Bungin pada tahun 2023 yang mana dengan program Water for Women, Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) di Kabupaten Sumbawa, mengadvokasi penggunaan dana desa untuk mendorong penyediaan akses air bersih. Perusahaan daerah air minum yang menjadi bagian dari Forum Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (PSDAT) juga mengembangkan perpipaan dari Desa Labuhan Asahan dengan memanfaatkan mata air Marante untuk masuk ke wilayah Pulau Bungin. Melalui upaya tersebut, warga yang tadinya harus menempuh waktu 30 menit ke Desa Labuhan Asahan menggunakan perahu demi mendapatkan air bersih kini cukup memutar keran di depan rumahnya. Warga Pulau Bungin juga sudah memiliki fasilitas sanitasi, termasuk toilet, yang mudah diakses. Hampir 500 rumah tangga telah mengakses air bersih di rumah masing-masing. Oleh karena itu tercapainya kedamaian dan dapat mengatasi adanya krisis air yang telah menjadi permasalahan.

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat harus dapat mengalokasikan dana yang dimiliki untuk melakukan suatu program dalam mengatasi krisis air bersih yang ada, sehingga permasalahan krisis air bersih yang melanda di beberapa wilayah Indonesia dapat dilakukan penanganan dengan baik. Perlu adanya penanganan dan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan dengan terpadu. Hal tersebut dapat melibatkan seluruh pemegang kepentingan untuk memiliki tanggung jawab dalam penyediaan air bersih dan layak digunakan. Sehingga, akses air bersih dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan. Kesadaran akan kebutuhan akses air bersih perlu untuk diberikan edukasi mengenai air bersih dengan upaya melakukan penghematan dengan pemanfaatan air bersih yang secukupnya. Hal tersebut dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memanfaatkan persediaan air bersih dengan maksimal sesuai dengan kebutuhan.

Kenapa pemerintah perlu untuk turut ikut serta dalam menangani krisis air bersih? Sebagai negara hukum yang mana segala sesuatu dalam kehidupan sosial masyarakat telah diatur dalam aturan yang ditulis dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka pemerintah perlu mengontrol dan mengawasi segala sesuatu permasalahan yang ada pada masyarakat. Pemerintah memiliki kendali untuk menegakkan aturan yang ada. Oleh sebab itu, segala aturan mengenai kebijakan dalam mengadakan suatu kegiatan maupun program dalam upaya kebaikan bersama masyarakat membutuhkan perizinan yang harus diperhatikan. Upaya pemerintah dalam menangani krisis akses air bersih perlu ditegakkan dalam tujuan memberikan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan sumber daya air bersih mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakat dengan peningkatan pelayanan dan infrastruktur untuk membangun kebaikan bagi masyarakat, yang nantinya dapat dirasakan masyarakat. Pemerintah harus terus memperhatikan keadaan masyarakat Indonesia dengan memberikan bantuan dan memantau berbagai situasi masyarakat secara berkala dengan menjalankan tugasnya dengan baik. Mengingat keadilan dan kesejahteraan masyarakat sangatlah penting. Begitu juga dengan negara Indonesia yang mana dikatakan sebagai negara demokrasi, dengan sistem pemerintahan merupakan sistem yang ada dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Hal tersebut dimaksudkan bahwa peran masyarakat sangatlah penting bagi keberadaan negara Indonesia. Pemerintah pusat perlu bekerjasama dengan pemerintah daerah Jawa Tengah untuk mengatasi permasalahan krisis akses air bersih yang ada, sehingga keadilan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujudkan sesuai dengan hakikat pada pancasila terutama sila ke-5.