Bantuan Prancis Terhadap Negara-Negara Yang Berbahasa Prancis (Francophonie)

Bantuan luar negeri sering kali dipandang sebagai alat diplomasi untuk mencapai kepentingan nasional. Namun, hal ini berbeda dengan bantuan pembangunan internasional Prancis kepada negara-negara Francophonie di mana memberikan ilustrasi menarik tentang bagaimana identitas dan norma mempengaruhi kebijakan luar negeri.

Vive La France yang melambangkan nasionalisme Prancis (Foto: Polina dari Pexels)

Francophonie merujuk pada komunitas global negara dan wilayah yang menggunakan bahasa Prancis, baik sebagai bahasa resmi, bahasa utama, maupun bahasa budaya. Organisasi Internasional La Francophonie (OIF) adalah badan yang mengoordinasikan kerja sama di antara negara-negara berbahasa Prancis, dengan 57 negara anggota dan 20 negara pengamat. Bagi Prancis, Francophonie bukan sekadar kelompok negara berbahasa Prancis, tetapi juga representasi identitas dan pengaruh budaya Prancis di panggung global. Identitas ini mendorong Prancis untuk mempertahankan hubungan erat dengan negara-negara Francophonie melalui berbagai inisiatif, termasuk bantuan pembangunan.

Motivasi Prancis memberikan bantuan kepada negara-negara Francophonie berakar pada sejarah kolonialnya dan upaya mempertahankan pengaruh budaya serta politik. Sejak 1960-an, pasca dekolonisasi, Prancis secara aktif menyalurkan bantuan sebagai bagian dari kebijakan Coopération, yang bertujuan untuk menjaga hubungan erat dengan bekas koloninya. Selain mempertahankan pengaruh budaya, Prancis juga memandang bantuan ini sebagai sarana memperkuat posisi geopolitiknya, memastikan akses terhadap sumber daya alam, dan memperluas pasar bagi produk-produk Prancis. Dengan demikian, bantuan ini tidak hanya soal solidaritas atau kewajiban moral, tetapi juga terkait dengan kepentingan strategis dan ekonomi Prancis.

Negara-negara penerima utama bantuan Prancis meliputi Senegal, Pantai Gading, Kamerun, dan Madagaskar. Misalnya, di Senegal, Prancis berfokus pada sektor pendidikan dan kesehatan dengan menyediakan dana untuk pembangunan sekolah, pelatihan guru, serta fasilitas kesehatan. Di Pantai Gading, bantuan diarahkan pada proyek infrastruktur dan reformasi sektor publik, sementara di Kamerun, sektor pertanian dan pendidikan menjadi prioritas. Madagaskar, sebagai bagian dari Francophonie, menerima dukungan dalam proyek konservasi lingkungan dan pembangunan pedesaan. Bentuk bantuan yang diberikan sangat beragam, mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, dan lingkungan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan bantuan Prancis bukan hanya berorientasi pada pembangunan material, tetapi juga pada pemeliharaan dan penyebaran nilai-nilai budaya Prancis.

Bantuan ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Bagi negara-negara penerima, bantuan Prancis berkontribusi pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, serta penguatan sektor pertanian. Selain itu, negara-negara ini mendapatkan akses ke teknologi dan investasi Prancis yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Di sisi lain, bagi Prancis, keuntungan yang diperoleh meliputi penguatan pengaruh diplomatik, akses terhadap pasar dan sumber daya di Afrika, serta peningkatan citra sebagai pemimpin global yang peduli pada pembangunan internasional. Kebijakan bantuan ini juga membantu Prancis mempertahankan statusnya sebagai kekuatan menengah yang berpengaruh di kancah global, khususnya di Afrika.

Dari perspektif konstruktivisme, norma dan identitas berperan penting dalam membentuk kepentingan nasional. Dalam konteks ini, Prancis melihat dirinya sebagai penjaga dan promotor budaya serta bahasa Prancis. Kebijakan bantuan pembangunan kepada negara-negara Francophonie mencerminkan komitmen Prancis untuk mempertahankan dan memperkuat identitas bersama ini. Struktur normatif domestik Prancis, yang mencakup nilai-nilai seperti solidaritas dan universalitas, juga berperan dalam mendorong kebijakan bantuan ini. Selain faktor struktural, aktor domestik seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil di Prancis memainkan peran penting dalam mendorong kebijakan bantuan ini, yang dilihat sebagai perpanjangan dari nilai-nilai domestik dan identitas nasional.

Dengan demikian, melalui lensa konstruktivisme, bantuan luar negeri Prancis kepada negara-negara Francophonie dapat dipahami sebagai manifestasi dari identitas nasional, norma, dan hubungan historis. Identitas Prancis sebagai pemimpin Francophonie dan penjaga budaya Prancis mendorong kebijakan bantuan yang bertujuan memperkuat pengaruh budaya sekaligus mendukung pembangunan sosial-ekonomi di negara-negara penerima. Pendekatan ini menegaskan bahwa dalam hubungan internasional, faktor-faktor ideasional seperti identitas dan norma sama pentingnya dengan pertimbangan material dalam membentuk kebijakan luar negeri.