Peran Akuntan Sektor Publik dalam Pengendalian Korupsi

Ilustrasi berhenti korupsi. Foto : Freepik.com

Setiap negara mempunyai sistem akuntansi sektor publik, yaitu suatu sistem yang mengelola serta menyediakan data tentang transaksi keuangan, aset, serta catatan pemerintah. Akuntansi, pembukuan, pencatatan, serta pelaporan dibutuhkan untuk pengambilan keputusan, pengendalian, serta transparansi yang efisien. Data yang pas, akurat, serta mencukupi tentang arus pemasukan serta pengeluaran menguatkan kapasitas pemerintah untuk memutuskan serta mengatur total anggaran serta membantu dalam pengelolaan kesinambungan fiskal jangka panjang dan menjangkau kebijakan. Sistem akuntansi sektor publik yang akurat membenarkan jika pemerintah bisa memenuhi pembayaran.

Tetapi, tingkatan akurasi, ketepatan waktu serta transparansi bervariasi Sebagian sistem akuntansi sektor publik sangat modern, komprehensif, digital, serta susah untuk di manipulasi. Untuk lainnya bisa dikendalikan oleh sebagian pejabat di puncak aparat negeri dan bersifat sederhana, berbasis uang tunai serta bersumber pada prinsip uang masuk uang keluar. Apalagi zaman sekarang ini, banyak yang melakukan korupsi seperti para pejabat negara yang tidak mau bertanggung jawab dan hanya menerima uang rakyat saja serta hanya menerima jadi. Sehingga, untuk menembus kesalahan mereka harus di hukum sesuai UU yang berlaku.

Akuntansi kreatif serta penipuan murni dimungkinkan di sebagian besar sistem. Tetapi, semakin sederhana sistemnya, akan semakin besar pula kemungkinan manipulasi serta campur tangan dan didorong oleh kepentingan politik. Apalagi sistem yang canggih dan modern juga tidak kebal terhadap penipuan serta penipu yang terampil bisa menyedot beberapa uang.

Zona Berisiko

Walaupun akuntansi serta pelaporan tidak menawarkan banyak kesempatan untuk korupsi, pengelolaan dana senantiasa berisiko. Entitas publik bisa melaksanakan pelaporan keuangan palsu agar mengamankan alokasi anggaran, memperoleh pinjaman bank, agar meningkatkan pendapatan, serta eksekutif politik puncak bisa menuai keuntungan moneter yang luar biasa kala entitas milik pemerintah dijual ke tangan swasta. Pemerintah juga bisa ditipu oleh industri swasta yang mengajukan klaim palsu ataupun berlebihan.

Otorisasi untuk distribusi fasilitas keuangan (uang) merupakan zona risiko korupsi awal. Sebagian Departemen Keuangan membagikan anggaran mingguan ataupun bulanan sedangkan yang lain membuat segala anggaran ada di awal tahun, serta distribusi ke satuan kerja bisa dicoba secara rinci ataupun agregat. Dalam kedua permasalahan, wajib didasarkan pada otorisasi tertentu. Tetapi, distribusi bisa dicoba tanpa otorisasi yang pas ataupun bersumber pada kewenangan diskresi sebagian pejabat, yang bisa menimbulkan salah tempat serta penggelapan.

Kedua, kecurangan bisa terjalin pada tahap transfer dana dari kantor akuntan pusat ke tingkatan pelaksana, ke satuan kerja di departemen, tubuh publik, serta pemerintah wilayah. Dari rekening perbendaharaan tunggal di bank sentral (ataupun kantong kecil tempat uang pemerintah yang dioperasikan secara terpusat), uang ditransfer ke banyak satuan kerja yang berbeda yang setiapnya hendak mempunyai kantor kasir ataupun unit lain yang mengelola dana. Pada tahap ini, sebagian skema penipuan bisa diatur sebab kewenangan diskresi petugas. Misalnya, sebab pembayaran pendapatan serta upah kerap kali tidak dikenakan proses pengeluaran standar, kantor kasir bisa membayar pendapatan kepada karyawan hantu (fiktif maupun wafat), dan juga perbendaharaan kemungkinan kehilangan uang ataupun menunggak, prioritas pembayaran bisa digunakan untuk menunjang penerima manfaat tertentu serta mengambil suap dari orang lain.

Terkait dengan permasalahan pencairan ini merupakan permasalahan kontrol komitmen. Sumber daya untuk pembelian benda dan jasa wajib dicoba hingga jumlah yang dianggarkan, namun kelemahan dalam proses transfer bisa menimbulkan pengeluaran yang berlebihan serta pengeluaran yang salah. Secara internal, suap pula bisa didapatkan dari departemen serta lembaga pemerintah dalam proses transfer.

Opini

Menurut pendapat saya, tingkatan korupsi di akuntan sektor publik tidak cuma hendak tergantung pada penyalahgunaan politik serta salah urus, namun pula pada mutu audit. Auditor forensik ataupun investigasi hingga batasan tertentu bisa mengatakan penipuan, penggelapan serta korupsi dalam akuntan publik, namun kontrol institusional yang lebih luas (pertanggungjawaban horizontal), pengawasan media serta pengawasan serta kontrol warga sipil mungkin dibutuhkan (pertanggungjawaban vertikal).