Konten dari Pengguna

Sekolah Rakyat vs Sekolah Umum: Pendidikan atau Panggung Kasta?

Nelli Putri Widiyati

Nelli Putri Widiyati

Mahasiswa Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta

·waktu baca 4 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Nelli Putri Widiyati tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Ilustrasi Kebijakan Sekolah Rakyat di Indonesia (Sumber: https://ppg.dikdasmen.go.id/seleksi-guru-sekolah-rakyat).
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi Kebijakan Sekolah Rakyat di Indonesia (Sumber: https://ppg.dikdasmen.go.id/seleksi-guru-sekolah-rakyat).

Pendidikan adalah hak semua warga negara. Namun, dalam kenyataannya, hak tidak pernah benar-benar setara. Anak-anak belajar di ruang kelas yang memiliki pendingin udara, papan interaktif, dan akses internet cepat. Di sisi lain, ada anak-anak yang belajar di bangunan yang rusak, kursi yang patah, dan guru yang datang sambil mengeluh tentang gaji mereka yang tidak cukup untuk membeli bensin motor. Meskipun masing-masing sekolah memiliki siswa dari negara yang sama, Indonesia, mereka jelas tidak berasal dari dunia yang sama.

Dalam negara ini, istilah "sekolah rakyat" dan "sekolah umum" menjadi simbol yang mengungkap kenyataan bahwa sekolah bukan sekadar tempat belajar; mereka adalah tempat untuk memperluas kelas sosial. Pertanyaannya: Apakah pendidikan masih berfungsi sebagai pengikat bangsa atau justru menghalangi harapan generasi bawah?

Sekolah Rakyat Jalan Pintas yang Berujung Buntu

Anak-anak dididik untuk bertahan hidup di sekolah rakyat. Mereka diberi izin untuk bekerja di pasar kerja informal, seperti buruh pabrik, kuli bangunan, atau pedagang kaki lima. Bukan karena mereka bodoh, tetapi karena sistem pendidikan tidak memiliki tangga untuk naik sejak awal.

Sebaliknya, sekolah umum di kota-kota besar mempersiapkan siswa untuk masuk universitas terkenal, mendapatkan beasiswa luar negeri, dan pada akhirnya menjadi elite baru yang mempertahankan sistem lama. Sejak SMP atau SMA, mereka membuat jaringan sosial mereka: teman sekelas mereka mungkin menjadi menteri, pengusaha besar, atau pemilik modal di masa depan. Ini adalah "warisan tak tertulis" yang meskipun tidak diajarkan dalam buku pelajaran memiliki efek yang nyata.

Ilustrasi Guru Mengajar di Sekolah Rakyat. Foto: Kemendikdasmen

Label yang Menghambat Kesempatan

Meskipun label "sekolah rakyat" terdengar menyenangkan, hal itu membuat hati serasa sakit. "Rakyat" seolah menimbulkan kebanggaan, tetapi secara diam-diam melanggengkan stigma: rakyat berarti murahan, seadanya, dan tidak pantas bermimpi besar.

Sebaliknya, sekolah umum, meskipun disebut umum, jelas tidak dapat diakses; menjadi simbol status sosial. Hanya mereka yang memiliki kekayaan sosial, budaya, dan keuangan yang dapat benar-benar menikmatinya.

Seorang pengguna Tiktok dengan nama akun @innifree97 menuliskan, "Kesenjangan sosial pasti ada nantinya, tapi program ini lumayan loh. karena pake asrama dan semuanya ditanggung, otomatis lingkungan belajarnya juga baik. semoga saja programnya gak ada tikusnya."

Hal ini seakan menunjukkan bahwa anak-anak sudah dibagi menjadi kelompok sejak dini: "Kamu rakyat, cukup di sini; kamu umum, naik lebih tinggi." Inilah bentuk stratifikasi sosial yang paling halus, sangat teliti dan halus, tetapi menghancurkan masa depan.

Dari Perspektif Sosiologi

Pierre Bourdieu menambahkan melalui gagasan tentang habitus dan capital cultural. Anak-anak kaya membawa budaya yang kuat seperti bahasa formal, akses ke pengetahuan, gaya duduk, dan berbicara yang sesuai dengan standar sekolah. Padahal, sistem sebenarnya mendukung habitus mereka dan itulah yang membuat mereka "lebih pintar".

Louis Althusser lebih tegas mengatakan bahwa sekolah adalah instrumen ideologi negara. Sekolah rakyat mengajarkan anak-anak untuk taat dan puas dengan kehidupan sederhana melalui seragam, upacara, dan program pendidikan. Sementara itu, institusi pendidikan publik menyiapkan elite baru untuk mempertahankan dominasi mereka. Sekolah menggunakan politik kelas berlapis sebagai ganti netral.

Selain itu, dalam teori konflik Karl Marx pendidikan adalah alat untuk reproduksi sosial, bukan ruang netral yang mencerdaskan semua orang. Anak-anak kelas bawah diajarkan untuk merasa puas dengan status mereka sebagai kelas bawah, sementara anak-anak kelas atas dipersiapkan untuk menjadi orang yang akan memimpin di masa depan. Sayangnya, Indonesia tampaknya dengan berani membuktikan teori ini.

Ilustrasi guru mengajar di Sekolah Rakyat. Foto: Kemendikdasmen

Pendidikan: Penjara Kelas atau Janji Mobilitas?

Berhentilah berpura-pura. Jika sekolah adalah sarana mobilitas sosial, mengapa siswa dari institusi pendidikan rakyat jarang masuk universitas terkemuka? Untuk alasan apa anak sekolah umum lebih mudah mendapatkan beasiswa, pekerjaan yang mapan, dan bahkan posisi politik?

Jawabannya keras: pendidikan bukan tempat untuk bersatu, itu adalah tempat untuk menyebarkan kelas sosial. Sejak awal, sistem ini telah mengatur siapa yang dapat bermimpi tinggi dan siapa yang cukup puas di bawahnya.

Sekolah rakyat dan sekolah umum berbeda karena batas kelas. Sejak kecil, ia mengajarkan bahwa mimpi pun memiliki kasta: ada yang pantas untuk anak-anak pejabat dan ada yang terlalu mewah untuk anak-anak buruh.

Sekarang pertanyaannya sudah jelas: maju atau terjebak? Reformasi radikal diperlukan jika pendidikan terus mencerminkan ketidaksetaraan. Tanpa itu, anak-anak sekolah rakyat hanya memiliki satu nasib: tetap menjadi rakyat daripada menjadi pemimpin di masa depan.