Hilirisasi dan BRICS: Diplomasi Pembangunan Indonesia di Mata Dunia
Export Business Owner & International Relations student at University of Muhammadiyah Malang
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Putri Sintawati tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarAkhir-akhir ini, saya merasakan ada semangat baru di tengah hiruk pikuk pembangunan Indonesia. Rasanya, kita semua sedang diajak untuk melihat ke depan, jauh ke tahun 2045, di mana Indonesia diharapkan sudah menjadi negara maju dan berdaya saing. Nah, omong-omong soal masa depan, saya jadi kepikiran tentang kebijakan strategis yang sedang digodok pemerintah. Ini bukan sekadar urusan teknis pembangunan domestik, tapi pertanyaan besarnya adalah seberapa siapkah diplomasi Indonesia mengawal dan menopang ambisi besar ini di panggung global?
Peta Jalan Baru dan Ambisi Global: RPJMN 2025-2029
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru saja menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Dokumen ini adalah peta jalan kita selama lima tahun ke depan, yang secara eksplisit mengatur delapan prioritas nasional, termasuk penguatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur merata, dan tata kelola pemerintahan yang bersih, di samping sektor ekonomi dan energi.
RPJMN ini menjadi fondasi krusial untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Ini menunjukkan pemerintah punya target jelas dan terukur. Namun, dari kacamata Hubungan Internasional, dokumen ini bukan hanya cetak biru pembangunan internal, melainkan juga blueprint tentang posisi Indonesia di era geopolitik dan geoekonomi yang kian dinamis. Setiap program di RPJMN ini pada akhirnya membutuhkan dukungan, pengakuan, dan ruang gerak di level internasional. Inilah tugas besar diplomasi pembangunan kita.
Hilirisasi dan Industrialisasi: Antara Keuntungan Ekonomi dan Ganjalan Diplomasi Hijau
Kebijakan hilirisasi sudah menjadi primadona, dan akan terus menjadi prioritas utama. Intinya, kita tidak mau lagi hanya jadi "penjual" bahan mentah. Sumber daya alam domestik kita, seperti nikel, bauksit, dan tembaga nilainya bisa berkali-kali lipat kalau diolah dulu di dalam negeri. Melalui hilirisasi, total nilai realisasi investasi di sektor pengolahan logam dasar, barang logam, dan non-logam mencapai Rp 375,4 triliun sepanjang 2023, dan menyumbang 26,5% dari total investasi nasional (Kementerian Investasi/BKPM, 2024). Hal ini merupakan langkah strategis untuk menjadikan ekonomi kita lebih kokoh dan tidak mudah goyah oleh fluktuasi harga komoditas mentah global.
Namun, dari kacamata diplomasi pembangunan saya, kebijakan hilirisasi ini juga datang dengan tantangan internasional yang kompleks. Contoh paling nyata adalah nikel. Meski menguntungkan secara ekonomi, praktik pengolahan nikel di Indonesia kerap dituding oleh organisasi lingkungan global (seperti WALHI dan Greenpeace) sebagai tidak ramah lingkungan, menghasilkan limbah dan emisi karbon yang lebih tinggi dari rata-rata global. Sehingga ini bisa menjadi "ganjalan" dalam diplomasi hijau kita, terutama saat berhadapan dengan pasar Eropa atau Amerika Serikat yang semakin ketat dalam standar lingkungan. Pertanyaannya, bagaimana diplomasi Indonesia meyakinkan dunia bahwa hilirisasi kita menuju praktik yang lebih berkelanjutan, atau bahkan menghadapi potensi hambatan non-tarif yang berbasis lingkungan?
Diversifikasi Pasar Ekspor: Menavigasi BRICS dan Geopolitik Multipolar
Dunia sekarang penuh ketidakpastian; perang dagang, pandemi, sampai konflik geopolitik bisa bikin ekonomi global bergejolak. Untuk menghadapi ini, Indonesia punya strategi jitu yaitu diversifikasi pasar ekspor. Kita tidak mau terlalu bergantung pada pasar tradisional saja. Makanya, pemerintah kini gencar menembus pasar non-tradisional dan memperkuat kerja sama dengan negara-negara di luar kebiasaan kita.
Salah satu fokusnya adalah penguatan hubungan dengan negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, yang kini diperluas dengan negara-negara baru seperti Arab Saudi, Iran, Ethiopia, Mesir, dan Uni Emirat Arab). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor nonmigas Indonesia ke lima anggota pertama BRICS saja sudah menembus US$84,37 miliar pada 2024, menyumbang lebih dari sepertiga total ekspor nonmigas nasional. Ini adalah langkah cerdas untuk menyebarkan risiko dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas.
Sebagai lulusan Hubungan Internasional, saya melihat manuver ke BRICS ini sebagai langkah taktis yang cerdas dalam menghadapi lanskap multipolar. Namun, ia juga membawa implikasi diplomatik yang perlu dikelola dengan hati-hati. Bagaimana Indonesia bisa meraup keuntungan ekonomi dari BRICS tanpa terjebak dalam dinamika blok politik baru atau mengorbankan hubungan baik dengan mitra tradisional di Barat? Ini adalah seni menyeimbangkan diri yang sangat rumit, yang menuntut keahlian diplomasi tingkat tinggi agar prinsip bebas aktif kita tetap relevan dan menguntungkan.
Mengawal 'Global Readiness' Kita: Peran Diplomat dan Masyarakat
Melihat kebijakan strategis RPJMN, fokus pada hilirisasi, dan upaya diversifikasi pasar ekspor, saya pribadi merasa ada optimisme besar. Menurut saya, ini merupakan upaya untuk memastikan Indonesia tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tapi juga kualitas, dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Namun, setiap kebijakan besar selalu datang dengan tantangannya sendiri.
Hilirisasi: Butuh investasi sangat besar, teknologi canggih, kesiapan SDM, dan mitigasi dampak lingkungan yang ketat. Kekhawatiran WALHI dan Greenpeace terkait dampak limbah dan emisi nikel harus direspons dengan diplomasi yang transparan dan komitmen nyata pada praktik berkelanjutan.
Diversifikasi Pasar: Bukan perkara mudah; butuh diplomasi ekonomi yang kuat, pemahaman pasar mendalam, dan produk yang berdaya saing global. Kesenjangan digital di daerah 3T (17,4% masyarakat di daerah tertinggal belum akses internet - APJII 2024) juga menghambat transformasi ekonomi digital yang merata dan perlu perhatian dalam diplomasi pembangunan kita untuk menarik investasi infrastruktur.
Pertanyaan besarnya dan fokus saya sebagai seorang yang mendalami hubungan internasional adalah seberapa siap aparat diplomasi kita, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Investasi, untuk menjadi "ujung tombak" yang efektif? Mereka harus mampu membela kebijakan hilirisasi di forum iklim, menegosiasikan akses pasar di tengah proteksionisme, dan menjaga keseimbangan di antara kekuatan-kekuatan besar yang tertarik pada potensi kita. Ini adalah upaya untuk memastikan Indonesia tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tapi juga kualitas, dengan nilai tambah yang lebih tinggi.
Merajut Jaringan Global Demi Indonesia Emas
Jadi, kalau kita bicara tentang kebijakan strategis Indonesia di era baru ini, sebenarnya kita sedang bicara tentang masa depan kita sendiri di panggung dunia. RPJMN 2025-2029, hilirisasi, dan diversifikasi pasar ekspor adalah pilar-pilar yang diharapkan bisa membawa kita menuju Indonesia Emas 2045. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan kita merajut jaringan global dan mengatasi tantangan diplomasi pembangunan yang tidak sepele.
Menurut kamu gimana? Apakah kamu optimis dengan kapasitas diplomasi Indonesia mengawal ambisi besar ini?Karena pada akhirnya, pembangunan Indonesia ini adalah tanggung jawab kita bersama, termasuk bagaimana kita memproyeksikan diri di mata dunia. Mari kita kawal dan berpartisipasi aktif!