Mencapai SDGs Lewat Obligasi? Begini Peran Thematic Bonds dan Sukuk
mahasiswa di Politeknik Keuangan Negara STAN
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Rizki Nurhayati tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) membutuhkan pendanaan yang sangat besar. Di Indonesia, kesenjangan pembiayaan pembangunan (funding gap) masih menjadi tantangan utama karena harus membiayai seluruh target SDGs yang mencakup 17 tujuan dan 169 indikator. Untuk menjembatani kebutuhan tersebut, Sejak tahun 2018 pemerintah mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan inovatif salah satunya Obligasi tematik. Hal ini diwujudkan melalui penyusunan Republic of Indonesia Green Bond dan Green sukuk Framework, yang memungkinkan pemerintah menerbitkan tiga seri Global Green sukuk dan dua seri Green sukuk ritel. Melalui kedua kerangka ini, Pemerintah telah berhasil menerbitkan sukuk hijau baik yang dipasarkan di pasar internasional maupun domestik sebesar US$6,6 miliar melalui bookbuilding Global Sukuk, dan Rp35,7 triliun melalui bookbuilding domestik serta Rp28,97 triliun melalui lelang (Kementerian Keuangan, 2024).
Pemerintah Indonesia telah meraih berbagai penghargaan internasional di bidang keuangan berkelanjutan, Environmental, Social, and Governance (ESG), dan Socially Responsible Investing (SRI) berkat sukuk hijau. Pencapaian ini diperkuat pada Agustus 2021, ketika pemerintah mencetak sejarah dengan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) Sustainable Development Goals (SDG) dalam mata uang Euro. Penerbitan ini menjadikan Indonesia salah satu negara pertama di Asia yang meluncurkan SDG bond konvensional sekaligus menempatkan Indonesia sebagai pemimpin dalam pembiayaan berkelanjutan.
Penerbitan SDG bonds ini didukung oleh SDGs Government Securities Framework yaitu sebuah kerangka kerja yang dikembangkan dari Green Bond and Green sukuk Framework tahun 2018. Seluruh dana yang diperoleh dari obligasi ini dialokasikan untuk mendanai proyek-proyek yang memenuhi kriteria Eligible SDGs Expenditures. Kerangka ini juga membuka peluang bagi pemerintah untuk menerbitkan instrumen tematik lainnya, seperti Social Sukuk/Bonds, Blue Sukuk/Bonds, atau tema-tema relevan lainnya di masa depan. Berikut penjelasan lebih lanjut terkait instrumen tematik tersebut,
1. Green sukuk
Green sukuk adalah instrumen investasi syariah yang dirancang untuk mendanai proyek atau investasi yang bertujuan melindungi lingkungan khususnya melalui pembiayaan energi bersih dan terbarukan. Instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai alat keuangan tetapi juga menjadi sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Green sukuk memiliki dua karakteristik utama yaitu harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki komitmen kuat terhadap perlindungan lingkungan. Berbeda dengan obligasi konvensional dimana pembagian keuntungan dari sukuk didasarkan pada kinerja aset.
Berdasarkan gambar tersebut, alokasi dana sukuk hijau di Indonesia secara dominan difokuskan pada sektor adaptasi perubahan iklim dan transportasi berkelanjutan, disusul oleh pengelolaan air bersih dan air limbah. Pemanfaatan ini diharapkan dapat menghasilkan pengurangan emisi karbon, peningkatan infrastruktur air dan irigasi, serta penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menggunakan pembiayaan hijau (green financing) untuk mendukung proyek-proyek yang memiliki dampak positif jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat.
2. SDG Bonds
SDG bonds merupakan surat utang negara yang diterbitkan untuk mendanai proyek-proyek pembangunan yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan seperti mengatasi kemiskinan, meningkatkan pendidikan, dan menjaga lingkungan. Instrumen ini tidak hanya menjadi sumber pembiayaan tambahan tetapi juga bukti komitmen kuat Indonesia terhadap pembangunan yang inklusif, adil, dan ramah lingkungan. Pada tahun 2022, pemerintah menerbitkan SDG Bonds sebesar Rp 3,23 triliun dengan jaminan pemerintah bahwa dana dari investor dialokasikan secara langsung untuk program yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Keberadaan instrumen ini juga memperkuat reputasi Indonesia di mata pasar keuangan internasional sebagai negara yang serius mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam kebijakan fiskalnya.
Berdasarkan gambar tersebut penggunaan dana SDG bonds sangat diprioritaskan untuk perlindungan sosial dengan alokasi sebesar 70,30%. Penerima manfaat dari sektor ini sebesar 3 juta keluarga kurang mampu. Hal ini mencerminkan fokus pemerintah pada upaya mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan sosial-ekonomi. Sedangkan, sektor pertanian juga menerima alokasi sebesar 17,34% yang berdampak pada 470.000 petani. Hal ini menunjukkan pentingnya ketahanan pangan dalam agenda SDGs. Selanjutnya, pada sektor pendidikan meskipun dengan porsi yang lebih kecil dana juga disalurkan untuk pembiayaan akses layanan dasar pendidikan.
3. Blue bonds
Blue Bonds merupakan salah satu instrumen inovatif dalam pembiayaan hijau berupa surat utang negara yang diterbitkan secara khusus untuk mendanai proyek konservasi dan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Dana yang diperoleh dari obligasi ini dialokasikan untuk mendukung inisiatif penting di sektor kelautan yang vital bagi ketahanan pangan, ekonomi, dan ekosistem global. Pada tahun 2023, total penerbitan Blue Bonds untuk investor asing sebesar USD 149,04 juta. Proyek-proyek yang dibiayai dalam obligasi ini mencakup pembentukan kawasan lindung laut, pengembangan perikanan berkelanjutan, pengurangan polusi dari limbah, dan program restorasi ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang.
Bedasarkan data alokasi Blue Bonds menunjukkan bahwa dana terbesar diarahkan untuk manajemen risiko bencana. Langkah ini penting untuk mengurangi dampak bencana alam yang kerap melanda wilayah pesisir, seperti tsunami, banjir rob, atau abrasi pantai. Sebagian besar anggaran lainnya digunakan untuk konservasi dan restorasi laut dan pesisir yang mencakup perlindungan terumbu karang, rehabilitasi mangrove, hingga menjaga keanekaragaman hayati laut. Sementara itu, porsi yang lebih kecil dialokasikan untuk pengelolaan limbah namun dampaknya tetap penting karena limbah terutama plastic merupakan salah satu ancaman terbesar bagi ekosistem laut. Menariknya, meskipun ada perbedaan proporsi pendanaan, ketiga sektor ini bersama-sama berkontribusi pada pencapaian 28 target SDGs.
Melalui obligasi bertema ini pemerintah dapat menarik modal dari investor domestik maupun internasional sekaligus memastikan dana yang terkumpul digunakan secara khusus untuk mendukung proyek-proyek yang selaras dengan isu lingkungan dan sosial. Strategi ini menutup kesenjangan pendanaan SDGs sekaligus memperkuat reputasi Indonesia sebagai pelopor thematic bonds di pasar global.
Daftar Pustaka:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Buku II). Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Republic of Indonesia SDG Bond allocation and impact report 2023. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Green Sukuk allocation and impact report 2023. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.