Pemilu Prancis Tahun 2027: Berebut Kursi dan Demokrasi

Presiden Republik Prancis, Emmanuel Macron (kanan) dan Presiden Partai Rassemblement National, Marine Le Pen (kiri) dalam Debat Pemilu Prancis Tahun 2017. Publikasi oleh Lembaga Penyiaran Publik France24 (04/05/17).

Pemilihan legislatif dan presiden Prancis diselenggarakan terpisah. Pileg (30/06/24) telah digelar untuk memilih 577 anggota Majelis Nasional ke-17. Proporsi parlemen yang dihasilkan rupanya terpecah: koalisi kiri Nouveau Front Populaire unggul 182 kursi, disusul koalisi tengah pendukung Presiden Macron (168), dan koalisi sayap kanan Rassemblement National (143).

Sebab tak satu pun partai meraih 289 kursi sebagai mayoritas tunggal, maka Prancis menghadapi satu fenomena 'parlemen tergantung' atau hung parliament. Dengan demikian, kontestasi politik menuju Pemilu Presiden tahun 2027 bersifat sengit.

Yang pasti, Macron tak akan ikut berlaga sebab telah menjabat dua periode berturut-turut (2017 dan 2022). Sementara itu, pesaingnya, Marine Le Pen, dilarang menjabat selama lima tahun akibat penyalahgunaan anggaran.

Peta Politik Sementara

• Sentris: Partai Macron, La République En Marche! yang didirikan pada 2016 belum pernah punya kandidat lain selain dirinya. Lalu, siapa penerusnya? Beberapa nama mulai muncul seperti Édouard Philippe, mantan Perdana Menteri, masih jadi politikus terpopuler meski dipecat pada 2020. PM saat ini François Bayrou yang pernah maju pada 2002, 2007, dan 2012. Gabriel Attal, PM termuda sekaligus yang pertama kali menyatakan diri sebagai homoseksual. Serta Menteri Kehakiman Gérald Darmanin.

• Sayap Kanan Ekstrem: Marine Le Pen mulanya jadi perwakilan utama yang mencalonkan diri. Namun, dilarang menjabat selama lima tahun akibat vonis pengadilan pasca sidang penyalahgunaan anggaran partai. Wakilnya, Jordan Bardella (29) diprediksi menggantikannya. Nama lain seperti Éric Zemmour dan Marion Maréchal juga masuk dalam daftar.

• Sayap Kiri: Ada banyak kandidat, tapi belum pasti akan bersatu. Jean-Luc Mélenchon tetap memegang pengaruh utama, tetapi tokoh lain seperti François Ruffin dan Raphaël Glucksmann mulai dilirik sebagai calon potensial yang lebih moderat.

• Sayap Kanan: Partai Les Républicains yang dulu mencalonkan Chirac dan Sarkozy (1995-2012) kini kehilangan dukungan. Bruno Retailleau, presiden partai sejak Mei 2025, jadi kandidat terkuat. Nama Laurent Wauquiez dan Xavier Bertrand juga disebut-sebut.

Tak Boleh Menjabat, Le Pen Peroleh Kartu Merah

Pengadilan Prancis menyatakan Marine Le Pen bersalah dalam kasus penggelapan dana Parlemen Uni Eropa (31/03/25). Ia divonis empat tahun penjara, denda sebesar US$108.200, dan dilarang menduduki jabatan publik selama lima tahun.

Selain tak bisa maju pada kontestasi politik 2027, vonis ini juga menimbulkan kritik antara supremasi hukum dan hak politik. Di mata pendukungnya, Le Pen adalah korban dari manipulasi sistem politik padahal sengketa mestinya usai sejak tahun 2016. Sedangkan bagi lawan, ini bukti demokrasi melindungi negara dari pelanggar hukum.

Aktivis Dilarang Bersuara

Satu bulan setelah vonis Le Pen, Kementerian Dalam Negeri Prancis di bawah Menteri Bruno Retailleau membubarkan sejumlah organisasi aktivis (30/04/25). Salah satunya kelompok pro-Palestina Urgence Palestine, kelompok antifasis Young Guard, dan kelompok ultra-kanan Lyon Populaire.

Bruno menegaskan, langkah ini bertujuan menepis ekstremisme. Namun, langkah ini menimbulkan paradoks. Angka kekerasan rasis dan antisemit justru melonjak tajam. Komnas HAM Prancis (National Consultative Commission on Human Rights) melaporkan peningkatan rasisme sebesar 32% pada 2023 dan ledakan aksi antisemit hingga 284% dibanding tahun 2022.

Selain itu, pembatasan sipil di dalam negeri juga kontraproduktif dengan Kebijakan Luar Negeri Prancis bersama Kanada dan Inggris yang belakangan gencar mengkritik krisis demokrasi dan HAM konflik Israel-Palestina.

Pemerintah Berebut Kursi, Demokrasi Diuji

Pemilu Prancis tahun 2027 bukan soal kontestasi politik semata, tetapi ujian bagi proses konsolidasi demokrasi. Ketika satu pihak dibungkam lewat hukum dan kepentingan publik dibatasi demi menjaga "ketertiban", maka esensi demokrasi secara praktis berubah menjadi seremonial lima tahunan yang memperebutkan kursi kekuasaan. Dua tahun lagi, hasil pemilu ini tak hanya menentukan siapa yang memimpin Prancis, tetapi juga definisi demokrasi global sebagai norma atau mekanisme belaka.

Referensi

AP. (2025). France is banning activist groups as presidential rivals jockey for position ahead of 2027 poll. https://apnews.com/article/6b673a53b2f3b5c868b42ffeb92b9c62

CNCDH. (2024). Annual Report on Racism, Antisemitism and Xenophobia in France, 2023. Pemerintah Prancis: National Consultative Commission on Human Rights. https://www.cncdh.fr/

Khan, M. (2025). Marine Le Pen banned from standing for office for 5 years. Financial Times. https://www.ft.com/content/ad5dc553-0428-487a-995b-a190315fe064

Lough, R. (2024). Why Le Pen and 26 other far-right party members are standing trial in Paris in fake EU Parliament jobs case. Le Monde. https://www.lemonde.fr/en/les-decodeurs/article/2024/09/30/why-le-pen-and-26-other-far-right-party-members-are-standing-trial-in-paris-in-fake-eu-parliament-jobs-case_6727729_8.html

TNY. (2025). What Marine Le Pen's conviction means for French democracy. https://www.newyorker.com/news/q-and-a/what-marine-le-pens-conviction-means-for-french-democracy