Menjembatani Kesenjangan Ekonomi untuk Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2024

ilustrasi kesenjangan ekonomi di Indonesia (sumber:https://www.pexels.com/id-id/foto/atap-tanaman-pandangan-mata-burung-fotografi-udara-7234974/)

Indonesia Emas 2045 merupakan cita-cita ambisius untuk menjadikan Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045. Gagasan ini berupa harapan untuk kemajuan yang berlanjutan dalam berbagai sektor, dengan fokus pada pengembangan ekonomi yang inklusif guna meningkatkan kesejahteraan rakyat serta melakukan pemeraataan pembangunan yang hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Apakah Indonesia mampu mencapai Indonesia Emas 2045 di tengah banyaknya kesenjangan ekonomi di negeri ini?

Rasio Gini tercatat sebesar 0,388 pada Maret 2023, menurun menjadi 0,379 pada maret 2024, namun angka ini masih jauh dari target APBN-P 2016 yang sebesar 0,39. Pada 2021, rasio kesenjangan pendapatan menunjukkan bahwa kelompok ekonomi teratas memiliki pendapatan rata-rata 19 kali lipat lebih tinggi dibandingkan kelompok ekonomi terbawah. Selain itu, akses terhadap pendidikan dan kesehatan mengalami kendala, kontribusi kelompok 20% terkaya terhadap total pengeluaran masyarakat meningkat, sedangkan kelompok 40% terbawah justru mengalami penurunan. Distribusi kekayaan yang berbeda berdampak pada akses kesehatan, di mana sebagian besar fasilitas medis hanya dapat diakses oleh segelintir orang kaya.

Laporan Global Wealth Report menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat keempat dalam kesenjangan ekonomi di dunia, dengan 1% orang terkaya menguasai 49,3% dari total kekayaan nasional. Meskipun tingkat kekayaan di Indonesia telah meningkat sejak 1999, ketimpangan kekayaan tetap hampir tidak berubah.

Dampak Kesenjangan

Kesenjangan ekonomi memberikan dampak besar pada visi Indonesia Emas 2045, yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada tahun ke-100 kemerdekaannya. Tidak ada pergerakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan akibat ketidakmerataan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 5% per tahun, padahal untuk keluar dari "middle income trap" diperlukan pertumbuhan antara 6% hingga 8%. Rasio GNI per kapita juga belum mencapai standar negara maju, yaitu antara $10.000 hingga $15.000. Ketimpangan pendapatan yang besar membuat daya beli masyarakat menurun, yang selanjutnya memperlambat perputaran ekonomi dan inovasi, karena konsumsi domestik yang lemah tidak cukup untuk mendorong investasi dan produksi yang berarti.

Tingginya ketimpangan sosial-ekonomi dapat menimbulkan ketidakpuasan sosial, meningkatkan kriminalitas, dan memicu potensi konflik. Masyarakat yang merasa terpinggirkan berisiko menjadi radikal atau kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Ketimpangan yang berlarut-larut bisa memecah belah masyarakat dan mengancam persatuan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi masalah akibat kesenjangan dalam akses pendidikan dan kesehatan. Hal ini menghasilkan generasi yang tidak kompetitif, sehingga sulit bersaing dalam era global. Tanpa tenaga kerja yang berkualitas, Indonesia akan kesulitan menghadapi persaingan global, di mana negara-negara maju sudah memiliki sistem pendidikan dan kesehatan yang solid.

Di sisi lain, krisis kepercayaan terhadap pemerintah mulai muncul. Ketidaksetaraan ekonomi yang terus berlanjut bisa mengurangi legitimasi pemerintah. Masyarakat yang merasa tidak adil dan tidak sejahtera mungkin kehilangan kepercayaan pada institusi pemerintah. Kurangnya kepercayaan ini dapat melemahkan semangat nasionalisme, sehingga menghambat upaya mencapai visi Indonesia Emas dari dalam dan luar.

Apa yang harus dilakukan?

Di tengah tantangan ketimpangan yang semakin mencolok, pemerintah telah menerapan pajak yang lebih tinggi bagi setiap individu dan perusahaan dengan penghasilan tertinggi dalam upaya redistribusi pendapatan yang lebih adil di Indonesia. Reformasi kebijakan pajak yang progresif ini merupakan langkah yang sangat penting untuk mengatasi kesenjangan ekonomi yang meresahkan. Dengan langkah ini, pemerintah dapat mengumpulkan sumber daya yang diperlukan untuk mendanai program-program sosial dan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan. Meskipun dalam penerapannya terjadi penurunan pada tahun sebelum 2023, data terbaru menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2023. Dalam hal ini pemerintah harus dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak dan pengguna dana publik agar tidak terjadi penurunan.

Selain itu, pemerintah juga telah memberikan subsidi kepada masyarakat. Subsidi difokuskan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, seperti keluarga kurang mampu, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan pengawasan secara ketat agar subsidi pemerintah lebih tepat sasaran.

Namun dalam penerapannya, banyak fakta yang menunjukkan bahwa subsidi sering kali dinikmati oleh kelompok mampu. Jelas bahwa sistem penyaluran dan pengawasan perlu diperbaiki. Ketidakakuratan data penerima menjadi salah satu akar masalah yang harus diatasi melalui pembaruan basis data dan mekanisme seleksi yang lebih transparan. Maka dari itu, untuk meminimalkan penyalahgunaan, pemerintah perlu melakukan reformasi kebijakan subsidi, termasuk penyaluran melalui bantuan langsung tunai, serta pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas. Selain itu, edukasi masyarakat dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan subsidi juga dapat membantu memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Dengan mengatasi isu-isu ini, subsidi pemerintah dapat lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus mengurangi potensi korupsi.

Melalui kebijakan pajak yang lebih adil dan penargetan subsidi yang tepat, Indonesia tidak hanya dapat mengurangi ketimpangan antara kaya dan miskin, tetapi juga membangun fondasi yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah-langkah ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, serta mendukung visi Indonesia Emas 2045. Sebagai generasi muda, kita harus mendorong kebijakan ini agar tercipta masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.

Anggilia Eka Puspadewi, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara UNESA.