Masyarakat dan Transisi Energi: Dari Advokasi ke Aksi

Advokasi masyarakat untuk upaya transisi energi. Sumber ilustrasi: Ilustrasi dibuat dengan bantuan DALL-E (OpenAI) berdasarkan arahan pengguna.

Advokasi masyarakat dalam mendorong pemerintah untuk berkomitmen pada upaya transisi energi perlu digalakkan. Dengan tidak tercapainya target bauran energi yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) 2017 sebesar 23% pada 2025, yang hanya tercapai 13% pada 2023, masyarakat perlu bersikap skeptis terhadap komitmen pemerintah Indonesia dalam transisi energi. Sebagai respons, dorongan dari masyarakat kepada pemerintah untuk lebih serius dalam mewujudkan target ini sangat penting. Selain itu, masyarakat juga harus berperan aktif dalam transisi energi dalam kehidupan sehari-hari, seperti menggunakan energi dengan bijak dan mendukung penggunaan energi terbarukan.

Masyarakat Indonesia telah memahami dampak dari krisis iklim yang sudah terjadi. Fenomena seperti kenaikan suhu permukaan bumi, peningkatan tinggi permukaan air laut, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati sudah menjadi perhatian global. Bahkan sejak tingkat pendidikan dasar, pada pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), konsep-konsep mengenai ekologi dan permasalahan lingkunga telah diperkenalkan. Survei yang dilakukan oleh ISEAS (Institute of Southeast Asian Studies) pada 2024 terhadap 357 responden Indonesia menunjukkan bahwa 40,5% menganggap krisis iklim sebagai masalah yang sangat serius, sementara 51,7% menganggap masalah ini penting dan layak untuk dipantau. Pada pertanyaan tentang siapa yang paling bertanggung jawab atas krisis iklim di negara ini, 52% responden mengatakan pemerintah pusat, diikuti oleh industri dan bisnis sebanyak 29,3%. Pada pertanyaan mengenai upaya yang telah dilakukan oleh pemertinah dalam mengatasi krisis iklim, presentase terbesar menyatakan bahwa pemerintah memahami ancaman krisis iklim, namun pemerintah belum mengalokasikan cukup sumber daya untuk mengatasinya. Meski dengan tanggapan seperti itu, desakan masyarakat terhadap pemerintah masih tergolong minim. Ini menunjukkan adanya kekurangan pemahaman lebih lanjut tentang kontribusi masyarakat dalam transisi energi.

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong transisi energi, baik sebagai konsumen energi maupun sebagai aktor yang mempengaruhi kebijakan publik. Masyarakat yang terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari individu hingga kelompok sosial, berpotensi besar untuk memengaruhi kebijakan pemerintah dan sektor industri dalam menjalankan upaya transisi energi. Kesadaran lingkungan yang dimiliki masyarakat, yang sudah diterjemahkan dalam tindakan penghematan energi seperti penggunaan lampu hemat energi, penggunaan transportasi umum, dan pemasangan panel surya, seharusnya dapat mendorong perubahan pada tingkat kebijakan.

Dalam konteks ini, teori partisipasi publik yang dikemukakan oleh Sherry Arnstein dalam model "Ladder of Citizen Participation" menunjukkan betapa pentingnya peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik. Arnstein menggambarkan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai tingkatan, mulai dari manipulasi hingga pemberian kekuasaan pada tingkat yang lebih tinggi, seperti dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh langsung pada kehidupan mereka. Dalam hal transisi energi, partisipasi ini bisa terwujud dalam berbagai bentuk, seperti advokasi untuk pengembangan energi terbarukan dan desakan terhadap pemerintah untuk merealisasikan kebijakan transisi energi yang lebih ambisius.

Advokasi publik sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Saul Alinsky dalam bukunya Rules for Radicals, mengedepankan pentingnya gerakan sosial yang terorganisir untuk mempengaruhi kebijakan publik. Alinsky berpendapat bahwa untuk berhasil melakukan advokasi, gerakan masyarakat harus membangun kekuatan kolektif melalui organisasi, dengan tujuan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terpinggirkan dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi mereka. Dengan demikian, masyarakat Indonesia, melalui gerakan advokasi yang terstruktur, dapat mendorong pemerintah untuk memenuhi komitmennya terhadap transisi energi, serta mempercepat implementasi kebijakan energi bersih.

Seiring dengan penggalakan advokasi terhadap pemerintah, masyarakat juga dapat mempengaruhi kebijakan dari dalam. Dalam hal ini, teori manajemen perubahan yang dikemukakan oleh John Kotter memberikan wawasan penting mengenai bagaimana individu dapat menjadi agen perubahan di dalam pemerintahan atau industri. Kotter menekankan bahwa perubahan yang efektif dapat terjadi jika individu di posisi kunci mampu menciptakan visi perubahan yang jelas, mengkomunikasikan tujuan tersebut secara efektif, dan memberdayakan pihak-pihak terkait untuk mengambil tindakan. Dengan penerapan teori ini, individu dalam sektor pemerintahan dan industri dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi perubahan kebijakan menuju transisi energi yang lebih berkelanjutan.

Meskipun masyarakat memegang peran strategis, pemerintah dan industri juga harus berperan secara maksimal. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyusun kebijakan yang dapat mendorong transisi energi, seperti mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Kebijakan yang dapat mendukung hal ini termasuk penghapusan subsidi energi fosil, pemberian insentif untuk pengembangan energi terbarukan, serta pembukaan peluang investasi di sektor energi hijau. Pemerintah juga harus mendorong dan memfasilitasi proses transisi ini dengan memastikan bahwa infrastruktur pendukung tersedia dan memberikan pembiayaan yang cukup bagi pengembangan energi terbarukan.

Di sisi lain, sektor industri juga berperan penting dalam menjalankan transisi energi. Industri dapat berkontribusi dengan melakukan efisiensi energi, berinvestasi dalam teknologi yang lebih ramah lingkungan, serta mengurangi emisi karbon melalui penerapan praktik keberlanjutan yang ketat. Selain itu, industri dapat memainkan peran dalam menyediakan teknologi dan solusi yang dibutuhkan untuk mengurangi jejak karbon di sektor lain, misalnya dalam sistem transportasi dan pembangkit energi.

Masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mendorong transisi energi yang lebih cepat. Selain berperan sebagai pengguna energi yang bijak, masyarakat juga dapat menjadi penggerak utama bagi kebijakan energi yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah, meskipun memiliki tanggung jawab besar dalam menetapkan regulasi dan kebijakan, juga perlu mendengarkan desakan dan advokasi dari masyarakat. Sebagai aktor dalam sistem demokrasi, masyarakat berhak untuk menuntut pemerintah menjalankan transisi energi dengan komitmen yang lebih serius. Pemahaman masyarakat tentang transisi energi dan dampaknya terhadap keberlanjutan hidup bersama harus terus digalakkan agar mereka dapat berperan aktif dalam mengkritisi kebijakan pemerintah, bukan hanya pada level individu tetapi juga dalam forum-forum publik yang lebih besar.