4 Fakta Terbaru Soal Ibu Kota Baru RI yang Siap Diumumkan 16 Agustus
PerbesarADVERTISEMENT
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mengumumkan lokasi ibu kota baru pengganti Jakarta pada Jumat (16/8). Adapun pengumuman itu akan dilakukan dalam pidato nota keuangan di DPR RI.
ADVERTISEMENT
Ada sejumlah fakta terbaru menyangkut pemindahan ibu kota Indonesia. Lantas apa saja? Berikut kumparan rangkum, Kamis (15/8).
1. Raja Properti Sydney Asal Indonesia Siap Bantu
Iwan Sunito, pengusaha kelahiran Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, menyatakan kesiapannya jika diajak pemerintah untuk bekerja sama membangun ibu kota baru di pulau kelahirannya.
Iwan merupakan salah satu diaspora Indonesia yang sukses berkarier di luar negeri. Bahkan ia dijuluki Raja Properti di Sydney lewat perusahaan yang dirintisnya, Crown Group.
"Saat ini belum (diajak) sih, but we'd love to," ujar Iwan saat acara Kongres Diaspora Indonesia di Kota Kasablanka, Jakarta, Sabtu (10/8).
Iwan yang telah berpengalaman membangun properti sejak 1994 ini pun memberikan masukannya kepada pemerintah soal pembangunan ibu kota baru. Menurutnya, pemerintah harus memiliki tema utama di ibu kota baru, apakah ingin menjadi terbaik se-Asia Tenggara, Asia, atau dunia.
2. Aset Jakarta Mau Dipakai untuk Bangun Ibu Kota?
ADVERTISEMENT
Pemerintah membuka opsi untuk menyewakan aset pemerintahan yang ada di Jakarta untuk 'ditukar' sebagai pembiayaan ibu kota baru Indonesia di Kalimantan.
Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Encep Sudarman membeberkan, total aset yang ada di seluruh kawasan Jakarta mencapai Rp 1.123 triliun.
Total nilai aset itu terdiri dari 17.834 unit bangunan yang mayoritas nilai tertingginya di Jakarta Pusat. Lokasinya berada di Central Business District (CBD) Jakarta (Kuningan-Sudirman-Thamrin) yaitu mencapai Rp 354 triliun.
"Jakarta segi nilai Rp 1.123 triliun di seluruh Jakarta, total nilai tanah dan bangunan. Tanah banyak di Jaktim, kalau nilai aset (tertinggi) Jakpus, bangunan 17.834 unit di Jakarta," ujar Encep di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (14/8).
ADVERTISEMENT
Sementara itu, Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata menegaskan, rencana pendayagunaan aset pemerintahan Jakarta saat pemindahan ibu kota baru, masih belum dipastikan.
"Aset di Jakarta jangan dihubungkan dengan (pemindahan) ibu kota. Kita tunggu instruksi Pak Presiden," tegasnya.
3. Pemerintah Punya Modal Rp 150 Triliun
Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menjelaskan perkiraan modal yang dimiliki pemerintah untuk membangun ibu kota baru sekitar Rp 150 triliun. Jumlah tersebut berdasarkan pemanfaatan aset-aset yang ada di Jakarta.
"Potensinya sangat kasar, kami lakukan pemetaan potensi aset di Medan Merdeka dan Kuningan, Sudirman, Thamrin perkiraan Rp 150 triliun. Ini bisa menambal kebutuhan APBN. Tadinya dari APBN butuh Rp 93 triliun. Artinya dengan Rp 150 trilliun bisa menutup untuk bangun istana, pangkalan TNI, dan kebutuhan rumah dinas," kata Bambang.
ADVERTISEMENT
Adapun, sejumlah kerja sama akan dijalin pemerintah dengan pihak lain agar biaya pemindahan ibu kota baru bisa tercukupi. Termasuk dengan memanfaatkan modal dari aset-aset tersebut.
"Kerja sama manajemen aset. Valuasi, kalau bisa ditukar guling ya bisa didapatkan langsung. Kerja sama dengan pengembang untuk membangun infrastruktur di ibu kota baru," jelasnya.
4. Biaya Pemindahan Ibu Kota Baru Capai Rp 466 Triliun
Berdasarkan perhitungan pemerintah, biaya pemindahan ibu kota baru mencapai Rp 466 triliun. Nantinya pembiayaan pembangunan ibu kota baru akan berasal dari APBN, BUMN, skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan fasilitas pendukung yang dibangun oleh pihak swasta.
"APBN, akan ada sumber dari APBN. Tapi kan ini sisi belanja yang harus dibiayai penerimaan. Kalau pakai pajak kan itu APBN murni. Nah kalau pakai aset di Jakarta bisa jadi sumber penerimaan baru alias PNBP," ucap Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
ADVERTISEMENT