5 Strategi KKP Genjot Produksi Perikanan Tangkap

Petugas Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Padang memeriksa ikan tuna yang baru dibongkar dari kapal, di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, Padang, Sumatera Barat, Senin (23/7). (Foto: ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan terus bekerja keras meningkatkan produksi perikanan tangkap Indonesia. Tahun ini, produksi perikanan tangkap ditargetkan bisa mencapai 9,45 juta ton dengan nilai Rp 209,8 triliun.

Angka ini naik 22 persen dibandingkan tahun 2017 lalu yang hanya 7,7 juta ton dengan nilai Rp 158 triliun. Perkara menaikkan produksi perikanan tangkap tentu tidak mudah tapi ini merupakan tantangan terbesar KKP.

Dirjen Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar mengungkapkan ada berbagai cara agar produksi perikanan tangkap bisa mencapai target yang diinginkan. Yang paling penting sekarang adalah, upaya KKP untuk gencar memberantas habis praktik illegal fishing.

"Ini dilakukan secara konsisten sehingga jumlah kapal asing di dalam negeri berkurang. Sebanyak 488 kapal sudah ditenggelamkan sejak tahun 2014," ungkap Zulficar kepada kumparan, Jumat (5/10).

Zulficar menyebut masih ada cara lainnya untuk menggenjot produksi perikanan tangkap. Berikut ini rinciannya:

Bantuan Alat Tangkap ke Nelayan Rembang (Foto: Dok. KKP)

1. Pembagian Alat Tangkap Ramah Lingkungan

Untuk menunjang satu dari tiga pilar yang dijalankan KKP, yaitu keberlanjutan, maka sejak tahun 2014, KKP gencar mensosialisasikan alat tangkap yang ramah lingkungan. Di tahun 2017, KKP tercatat telah menyalurkan sebanyak 7.255 paket alat tangkap ramah lingkungan kepada seluruh nelayan yang tersebar di 35 provinsi wilayah pengelolaan perikanan (WPP). Sedangkan, di tahun ini, pihaknya sudah menyalurkan sebanyak 1.702 unit alat tangkap ramah lingkungan.

Kapal Ting-ting yang Dipakai Nelayan Cilacap (Foto: Dok: Istimewa)

2. Pembagian Bantuan Kapal Penangkap Ikan dan Angkut

Meningkatkan produksi perikanan tangkap memang menjadi salah satu fokus utama kerja KKP. Hal ini terbukti dari meningkatnya data produksi perikanan tangkap KKP dari tahun ke tahun.

KKP secara konsisten membagikan kapal tangkap dan angkut kepada nelayan secara gratis. Pada tahun lalu, KKP telah menyalurkan sebanyak 755 kapal, dimana sebanyak 501 unit diserahkan pada tahun 2017 dan sebanyak 254 unit baru diserahkan pada awal 2018.

Untuk tahun ini, KKP menyalurkan sebanyak 565 unit kapal penangkap ikan dan kapal angkut kepada sejumlah nelayan. Hingga saat ini, pihaknya mengatakan telah menyalurkan sebanyak 244 kapal yang tersebar di sejumlah wilayah, seperti Jawa Barat, Sumatera Selatan, NTB, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.

Bimbingan Teknis Nelayan Merauke. (Foto: Elsa Olivia Karina L Toruan)

3. Pelatihan Bimbingan Teknis kepada Nelayan

KKP menganggarkan dana sebesar Rp 1,6 miliar untuk mengadakan pelatihan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk 100 nelayan di wilayah Merauke yang terbagi menjadi 4 angkatan dimulai pada Bulan Mei dan berakhir pada Bulan Agustus. Kepala Bagian Program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Perikanan (KKP), Ukon Furqon, memaparkan bahwa anggaran tersebut terbagi dalam komponen administrasi, biaya akomodasi, biaya pelatihan, biaya pendamping, serta uang saku Rp 2 juta per peserta. Dia juga mengatakan kalau setiap angkatan menghabiskan Rp 400 juta untuk pelatihan selama 5 hari.

"Bimtek ini akan difokuskan untuk nelayan lokal asli Merauke saja. Sebab, saat ini cara penangkapan mereka masih manual," katanya.

Pelatihan ini terbagi dalam 4 angkatan, yaitu angkatan I pada 21-26 Mei sebanyak 30 peserta dan 2 pendamping, selanjutnya angkatan II pada 2-7 Juli sebanyak 30 peserta dan 2 pendamping, selanjutnya angkatan III 23-28 Juli sebanyak 20 peserta dan 2 pendampaing, terakhir angkatan IV pada 6-11 Agustus sebanyak 20 peserta dan 2 pendamping.

ampung nelayan Dadap, Jakarta Utara. (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)

4. Penataan Perizinan Usaha Perikanan

Pada Rabu (5/9) lalu, Ditjen Perikanan Tangkap KKP menggelar sosialisasi sekaligus penyerahan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) kepada 583 kapal penangkapan ikan. Hal ini dilakukan karena KKP masih menemukan banyak nelayan yang melakukan pelanggaran dalam proses penangkapan ikan yang dilakukan dengan kapal di atas 30 GT. Sejak September 2017, setidaknya ada 1.636 pelanggaran yang ditemukan kementerian.

Selain itu, dengan diadakannya sosialisasi ini KKP juga melakukan sosialisasi implementasi logbook yang benar. Sebab, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Zulficar Mochtar mengatakan banyak logbook nelayan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Misalnya, data mark down kapal.

“Banyak kapal yang harusnya ukuran 100 GT (Gross Tonage) itu dibuat jadi 30 GT. Selain itu juga ada kapal-kapal besar yang dalam LKU dan LKP nya tertulis hanya sebesar 10 ton, padahal aslinya dia bisa menangkap ikan hingga ratusan ton,” ucap Zulficar.

Tempat pelelangan ikan di Natuna. (Foto: Angga Sukmajaya/kumparan)

5. Bangun Tempat Pelelangan Ikan Modern

Kepala Bagian Program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Perikanan (KKP), Ukon Furqon, mengatakan pihaknya tengah fokus untuk membangun sejumlah tempat pelelangan ikan (TPI), baik TPI Perairan Darat maupun TPI Higienis. Tahun ini, pihaknya mengatakan akan membangun TPI Perairan Darat di 4 lokasi, seperti Sumatera Selatan.

"Selanjutnya dibangun TPI Higienis di 11 lokasi. Itu semua provinsi, salah satunya di Jawa Barat," katanya.