Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.98.0
Ada 190 Proyek Mandek Akibat Masalah Lahan
10 Januari 2018 17:13 WIB
Diperbarui 14 Maret 2019 21:12 WIB

ADVERTISEMENT
Pemerintah mencatat masih ada 190 proyek mandek dengan nilai mencapai Rp 351,19 triliun yang berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan sebesar USD 54 miliar atau sekitar Rp 723 triliun (kurs Rp 13.400) dari penanaman modal asing (PMA). Hal ini disebabkan oleh beberapa masalah.
ADVERTISEMENT
Staf Khusus Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady mengungkapkan proyek-proyek tersebut tercatat dari tahun 2010 hingga 2017.
"Ini yang belum terealisir, ada di sektor industri, infrastruktur, pariwisata, pertambahan, dan perdagangan. Ini yang mau diselesaikan," ujar Edy usai Rakor di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (10/1).
Secara rinci, dari 190 proyek investasi tersebut, sebanyak 51 proyek berada di Jawa, sebanyak 35 proyek di Sumatera, 26 proyek di Kalimantan, 24 proyek di Sulawesi, 9 proyek di Bali dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua sebanyak 18 proyek. Sementara yang belum ditentukan lokasinya sebanyak 20 proyek, serta lebih dari satu lokasi sebanyak 7 proyek.

Edy menjelaskan, masalah utama dari belum terealisasinya proyek tersebut adalah persoalan tanah. Bahkan menurutnya ada beberapa proyek yang mandek akibat lahan selama lebih dari tujuh tahun.
ADVERTISEMENT
"Belum terwujudnya proyek investasi ini karena masalah perizinan, pertanahan, konsistensi peraturan karena terus berubah, dan janji-janji akan mendapatkan fasilitas, kemudian peraturan berubah," jelasnya.
Meski demikian, pemerintah terus berupaya menyelesaikan kasus percepatan berusaha yang ditangani Pokja IV, Pokja II, Klinik Standarisasi, Klinik Tata Ruang, Klinik Fasilitasi, Klinik Tanah, dan lainnya.
"Jadi kalau masalahnya tanah, masuk ke Klinik Tanah serta penyelesaian lainnya sesuai dengan kasusnya," tambahnya.