Adaro Akui Pinjam Uang Bank untuk Bangun PLTU Makin Susah

Foto udara PLTU Tanjung Power Indonesia di Tanjung, Tabalong, Kalimantan Selatan. Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Berdasarkan hasil Konferensi Perubahan Iklim atau Conference of Parties atau COP21 di Paris pada 2015, Indonesia ikut menyepakati komitmen mengurangi emisi, salah satunya ‎dengan mengurangi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Sebab, PLTU yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar dinilai tak ramah lingkungan.

Wakil Direktur Utama PT Adaro Power, Dharma Djojonegoro, menyampaikan bahwa atas dasar hasil konferensi itu, kini perusahaan makin kesulitan mencari kredit ‎dari bank untuk pembangunan PLTU.

"Banyak bank yang sudah ngomong enggak bisa financing PLTU batu bara," ujarnya saat ditemui di Cafe Loewy Kuningan, Jakarta, Kamis (27/6).

Namun demikian, menurut dia, terdapat beberapa bank yang masih mau mendanai proyek pembangunan PLTU, terutama dari China dan Malaysia. Tapi dikarenakan bank yang mau mendanai sedikit, bunga yang ditawarkan menjadi lebih tinggi.

‎"China dan Malaysia, bank-banknya masih mau. Cuma emang ini seperti nawarin kredit mobil, kalau yang nawarin 1-2 jadi lebih mahal," kata Dharma.

Dia menambahkan, saat ini sektor tambang berkontribusi terhadap hampir 80 persen pendapatan Adaro. Sementara 20 persen sisanya dikontribusikan oleh sektor logistik, listrik, dan jasa. Ke‎ depan, Adaro berupaya membuat kontribusi keempat sektor itu seimbang.

"Kontribusi per akhir 2018 nontambang itu hanya 20 persen terhadap EBITDA. Ke depan ini akan dibuat seimbang, ini masih bertahap ya," paparnya.

Adapun salah satu langkah yang ditempuh untuk merealisasikan rencana itu, yakni dengan mengembangkan bisnis energi terbarukan. Adaro Power tengah melakukan uji coba penjualan listrik tenaga matahari di 15 desa terpencil pada 5 kabupaten yang ada di Papua.