Anies Ngotot Lepas Saham Anker Bir: Pemerintah Bekerja Tak Cari Untung

Produk dari PT. Delta Djakarta. Foto: Dok. deltajkt.thinkrooms.com

Proses pelepasan saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) masih belum mendapat restu dari DPRD DKI. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menegaskan pihaknya tetap berupaya melepas saham perusahaan Anker Bir tersebut pada tahun ini.

Anies menegaskan kengototannya dalam proses pelepasan saham ini bukan karena ingin mencari keuntungan. Sebab, kata Anies, tugas Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pembangunan.

“Prinsip dasar pemerintah itu bekerja untuk melaksanakan undang-undang, UUD, PP. Pemerintah itu bukan bekerja mencari keuntungan, karena apa? Nanti ada conflict of interest, di satu sisi pemegang modal, di sisi lain regulator, itu akan terasa. Karena itu pemerintah bukan pelaku bisnis dalam artian cari untung, pemerintah itu tugasnya melakukan pembangunan,” kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa, (12/3).

Anies merasa selama ini tidak ada kegiatan pembangunan dari dana sebesar Rp 1,2 triliun yang ditanam oleh Pemprov DKI di DLTA. Sehingga ia menegaskan saham tersebut harus segera dilepas. Meski begitu, Anies meminta masyarakat tidak terlalu sensitif seperti saling menyalahkan dalam menanggapi proses pelepasan tersebut.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Foto: Kevin Kurnianto/kumparan

“Ini sudah 49 tahun yang lalu jadi enggak usah terlalu sensitif, ini bukan mengkoreksi siapapun. Ini adalah untuk kita uangnya Rp 1,2 triliun itu bagi rakyat. Pilihannya sederhana Rp 1,2 triliun dipakai untuk membantu usaha produksi bir atau dipakai untuk membantu usaha yang lainnya,” ujar Anies.

Lebih lanjut mengenai proses persetujuan di DPRD DKI, Anies mengharapkan proses pelepasan ini segera diagendakan pembahasannya. Ia menginginkan persetujuan dari DPRD DKI segera didapatkan.

“Jadi suatu yang normal saja yang penting dimasukkan kedalam agenda pembahasan, begitu agenda pembahasan lalu didiskusikan, kalau tidak dimasukkan agenda pembahasan ya tidak ada diskusi. Jadi jangan dibalik diskusi dulu baru agenda, justru surat itu kan meminta agar dijadikan agenda lalu dibahas sama-sama,” tutup Anies.

Sebagai catatan, saat ini, Pemprov DKI Jakarta memiliki 26,25 persen kepemilikan atau 210.200.700 lembar saham DLTA. Di tahun 2017 lalu Pemprov DKI Jakarta mendapatkan dividen dari DLTA sebesar Rp 48,57 miliar. Sedangkan di tahun 2016 lalu jumlah dividen yang diterima mencapai Rp 33,63 miliar