Apindo: Jokowi Janji Kurangi Dominasi BUMN di Proyek Infrastruktur

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani. Foto: Ema Fitriyani/kumparan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut telah berkomitmen untuk mengurangi dominasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan mendorong sektor swasta dalam mengatasi kesenjangan infrastruktur. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani.

Rekomendasi pengurangan dominasi BUMN terhadap proyek pemerintah diutarakan oleh lembaga pemeringkat internasional, Moody's, agar pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,5 persen di 2022. Menurut lembaga yang berbasis di Amerika Serikat (AS) itu, pemerintah juga perlu melanjutkan kebijakan reformasi struktural agar pertumbuhan mencapai angka potensial.

"Oh iya sudah, sudah ada (komitmen kurangi dominasi BUMN)," ujar Hariyadi kepada kumparan, Minggu (21/4).

Menurut Hariyadi, pihak swasta selama ini belum banyak terlibat di pembangunan infrastruktur karena proyek-proyek tersebut dinilai kurang menarik. Apalagi, ada sejumlah risiko dan kekhawatiran yang menghantui swasta sebelum Pemilu.

"Pak Jokowi bilang ini masalahnya proyek-proyek yang dikerjain pemerintah emang enggak menarik untuk swasta. Kita juga akui, ada ketakutan dan kekhawatiran juga kan kemarin. Nah tapi mungkin nanti sosialisasinya juga harus ditingkatkan," jelasnya.

Hariyadi menilai, dominasi juga tak bagus untuk BUMN, karena membebani keuangan. Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah bisa menjual sejumlah infrastruktur kepada pihak swasta sehingga dananya bisa kembali digunakan untuk membangun infrastruktur ke sejumlah wilayah.

"Kalau dijual ya pasti investor mau, apalagi tolnya sudah jadi, pelabuhan jadi, wujud investasinya ada, pasti nilainya tinggi. Kalau dijual ke swasta, nah uang hasil penjualannya tadi bisa dibangun lagi untuk infrastruktur pemerintah selanjutnya," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Vice President Senior Analyst, Sovereign Risk Group, Moody’s Investors Service, Anushka Shah, mengatakan bahwa kebijakan reformasi struktural harus terus dilanjutkan agar perekonomian Indonesia bisa tumbuh lebih tinggi. Salah satunya dengan melibatkan lebih banyak pihak swasta dan mengurangi dominasi BUMN untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur.

Dia menambahkan, jika reformasi struktural tersebut terus dilakukan, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi mencapai 6,5 persen di 2022.

"Menurut perhitungan Dana Moneter Internasional (IMF), campuran kebijakan yang mengatasi kesenjangan infrastruktur, mengurangi peran dominan BUMN, menurunkan hambatan perdagangan dan investasi, dan meningkatkan SDM Indonesia, akan memungkinkan Indonesia mencapai potensi pertumbuhan PDB riil mencapai 6,5 persen di 2022," ujar Shah dalam laporannya yang diterima kumparan.