Bappenas: Blockchain Kurangi Jurang Informasi Pemerintah dan Industri

29 Juli 2019 14:32 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro. Foto: dok. BAPPENAS
zoom-in-whitePerbesar
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro. Foto: dok. BAPPENAS
ADVERTISEMENT
Teknologi blockchain dinilai cukup penting bagi perkembangan informasi saat ini. Selain itu, teknologi ini juga bisa mengurangi jurang informasi antara pemerintahan dan industri.
ADVERTISEMENT
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan blockchain sebagai rantai blok berisi catatan data transaksi secara terverifikasi, bisa mendistribusikan informasi dengan transparan dalam satu ekosistem.
"Blockchain akan mengurangi jurang informasi antara pemerintah dan industri tentang teknologi dan bisa ambil keputusan terkait teknologi," kata Bambang di Global Blockchain Summit 2019, di Hotel Ritz Carlton SCBD, Jakarta, Senin (29/7).
Adapun blockchain merupakan rantai blok yang berisi catatan terkait data transaksi secara terverifikasi, terekam serta tanpa pihak ketiga bisa melacak, mengatur, dan mendistribusikan informasi dengan transparan dalam satu ekosistem.
Asosiasi Blockchain Indonesia. Foto: Ema Fitriyani/kumparan
Bambang mengatakan, teknologi blockchain bisa mengoptimalkan proses pemasaran dan rantai distribusi. Sehingga dengan adanya teknologi tersebut bisa menciptakan efisiensi, termasuk dalam bisnis.
ADVERTISEMENT
"Sektor produk hulu dan hilir ini bisa dihubungkan satu sama lain, sehingga blockchain bisa membuat industri lebih efisien," tegasnya.
Manfaat lainnya, blockchain bisa meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan seperti pembuatan kebijakan yang berbasis teknologi. Kebijakan tersebut mencakup peta jalan transformasi digital, dan harmonisasi peraturan perundangan.
"Selain itu kebijakan fiskal, kemudahan berusaha, juga kesediaan akses pendanaan dan tenaga kerja terampil. Infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi juga menjadi sasaran kebijakan, sekaligus perbaikan keamanan siber dan tata kelola," katanya.