Bappenas: Ibu Kota Baru Harus Gunakan 100 Persen Jaringan Gas

27 September 2019 16:42 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Warga memasak dengan menggunakan jaringan gas untuk rumah tangga di Kota Cirebon, Jawa Barat, Kamis (21/3). Foto: ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
zoom-in-whitePerbesar
Warga memasak dengan menggunakan jaringan gas untuk rumah tangga di Kota Cirebon, Jawa Barat, Kamis (21/3). Foto: ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
ADVERTISEMENT
Pemerintah akan mengoptimalkan jaringan gas atau jargas di ibu kota baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
ADVERTISEMENT
Pembangunan jargas tersebut masuk dalam desain final pembangunan ibu kota baru. Saat ini, desain pembangunan masih difinalisasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan di ibu kota baru nantinya bakal menggunakan 100 persen jaringan gas kota untuk rumah tangga. Dengan begitu, tak ada lagi penggunaan LPG 3 kg di sana.
"Saya tekankan di ibu kota baru 100 persen jargas, tidak boleh lagi ada istilahnya LPG 3 kg di ibu kota baru. Jadi harus 100 persen jargas kota," kata dia dalam acara Hilir Migas Expo 2019 di JCC, Jakarta, Jumat (27/9).
Tak hanya di ibu kota baru, jargas di kota lain untuk sektor rumah tangga memang harus terus diperluas. Dengan begitu, konsumsi LPG khususnya yang disubsidi bisa dikurangi. Sebab penyalurannya selama ini kurang tepat sasaran.
ADVERTISEMENT
Bambang mengatakan, pembangunan jargas di berbagai kota di Indonesia, merupakan salah satu proyek besar pemerintah dalam lima tahun ke depan dalam mengoptimalkan penggunaan gas di sektor hilir.
"Jangan biarkan rumah tangga hanya masak beli LPG. Sudah saatnya rumah-rumah itu dilengkapi jargas. Jadi pembangunannya bertahap dan masif," jelas dia.
Proyek lainnya adalah pembangunan pipa gas di Trans Kalimantan. Menurut dia, ini perlu segera dilakukan agar masyarakat di sana bisa merasakan manfaat nilai tambah dari gas bumi yang selama ini banyak diekspor dari daerahnya oleh kontraktor.
Padahal, harga gas di luar negeri seperti Qatar dan Australia tergolong murah. Jadi, kata Bambang, daripada diekspor terus, lebih baik dialirkan lebih banyak lagi ke domestik.
Jajaran petinggi PT Perusahaan Gas Negara, Kementerian ESDM dan Pertamina meninjau langsung progres pembangunan jaringan gas (Jargas) kerumah-rumah warga. Foto: Phaksy Sukowati/kumparan
Dengan begitu, industri di dalam negeri bisa terbantu dari sisi penggunaan gas sebagai bahan baku ataupun bahan bakar.
ADVERTISEMENT
"Mekanismenya kalau mau dorong gas enggak lagi jadi devisa karena gas dari Qatar dan Australia murah-murah, kita pikirkan bagaimana gas harus optimal. Jangan di pulau ini hanya sebagai penghasil SDA tapi juga harus rasakan nilai tambahnya," ucapnya.
5 Juta Sambungan Jargas hingga 2025
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN mendapatkan penugasan dari pemerintah membangun hampir 5 juta sambungan jargas. Pembangunannya harus diselesaikan hingga 2025.
Direktur Utama PGN, Gigih Prakoso, mengatakan untuk menyelesaikan 5 juta sambungan jargas hingga 6 tahun ke depan, perusahaan membutuhkan dana sebesar Rp 12,5 triliun.
Dana sebesar itu berasal dari banyak kantong. Selain dari internal, ada juga dari kerja sama bisnis (business to business), dan partnership. Pemerintah sendiri menganggarkan dana dari APBN, tapi jumlahnya tak banyak.
ADVERTISEMENT