Beda Pendapat 2 Pejabat ESDM Soal B100 untuk Pembangkit Listrik PLN

Ilustrasi biodiesel. Foto: AFP/Pornchai Kittiwongsakul

Sejak tahun lalu, pemerintah telah mewajibkan penggunaan biodiesel 20 persen (B20) pada banyak sektor. Salah satu yang diwajibkan adalah pembangkit listrik PT PLN (Persero).

Di beberapa daerah, khususnya di Indonesia Timur, sudah ada pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang beralih dari solar menjadi B20. Dengan penggunaan B20, harapannya bisa mengurangi volume impor solar untuk pembangkit.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan, pihaknya akan mendorong penggunaan biodiesel yang lebih besar lagi. Ke depan PLN diharapkan dapat mengganti solar dengan biodiesel 100 persen alias B100. Katanya, B100 bisa menjadi salah satu energi alternatif yang efisien.

"Kita sudah kerja sama dengan Pertamina untuk produksi CPO (crude palm oil) 100 persen ke pembangkit listrik. Jadi ini alternatif mana yang lebih efisien bagus secara keseluruhan," kata dia dalam diskusi panel IndoGAS 2019 di JCC, Jakarta, Selasa (19/2).

Kerja sama Pertamina yang dimaksud adalah dengan perusahaan migas asal Italia, ENI. Tahun lalu, Kementerian ESDM dan Pertamina sudah bertandang ke kilang B100 (green diesel) milik ENI di Italia.

Kata Djoko, semakin baik jika penggunaan B100 ini bisa dipercepat, sejauh ini menurutnya tidak ada kendala untuk mewujudkannya.

"Kita kan sudah tanda tangan MoU dengan ENI, teknologi ENI sudah bisa 100 persen CPO kan, ya tinggal percepat saja. Kalau bisa lebih cepat di kilang kita untuk proses CPO ya lebih baik," jelas dia.

Dirjen Migas Kementerian ESDM, Djoko Siswanto Foto: Ema Fitriyani/kumparan

Namun pendapat berbeda disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy N Sommeng. Menurut Andy, pembangkit listrik yang tadinya menggunakan solar atau B20 tidak bisa begitu saja diganti dengan B100.

Saat ini sudah banyak pembangkit listrik yang terikat kontrak. Itu artinya, jika tiba-tiba diganti dengan B100 bisa melanggar kontrak yang ada.

"Gini lho, ada orang yang lihat (tenaga) air murah, ganti dengan (tenaga) air buat pembangkit. Ini negara lho, enggak bisa begitu. Power plant-nya, untuk bangun satu aja butuh pendanaan, PPA, jadi enggak mudah. Orang pingin ganti-ganti saja," kata dia saat ditemui di acara yang sama.

Andy menjelaskan, sebenarnya konversi dari B20 ke B100 sangat memungkinkan dilakukan, tapi butuh waktu. Alasannya, mesin pembangkit tidak bisa begitu menyesuaikan dengan bahan bakar yang baru.

"Mesinnya sudah ada, tapi kan harus ganti. Sudah ada tapi kan itu cuma dia saja. Dan dia kan belum mature. Kalau PLN itu kan tenaganya harus sudah mature, proven ya," tutur dia.

Dia justru mengusulkan agar penggunaan gas bumi yang lebih dimaksimalkan untuk pembangkit. Dengan harga gas yang lebih murah dibanding solar dan biodiesel, biaya pokok produksi (BPP) listrik bisa ditekan.

Tapi hingga kini, infrastruktur untuk penyaluran gas masih kurang. Jika ini sudah optimal, biaya operasional PLN di daerah timur bisa ditekan.

"Sekarang kan diesel kan mau dual fuel dengan gas, itu sudah berapa tahun lalu nganggur, itu mahal per kWh-nya. Usulan saya kan (harga gas untuk pembangkit listrik) USD 6 per MMBTU, maksimal USD 8 per MMBTU," kata dia.

Sementara untuk B100, menurut Andy, belum banyak pembangkit yang mengarah ke sana. "Saya kan tadi bilang, harganya diturunin, volumenya meningkat, kayak kulakan di Tanah Abang. Semakin banyak barang yang terjual, ya makin kompetitif. Kalau barangnya cuma satu ya susah. Iya dong, jadi kita enggak bisa semuanya diganti kan?" jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, dalam debat capres kedua Minggu (17/2), baik calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) maupun calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sama-sama mengajukan program pengembangan biodiesel sebagai solusi untuk menekan impor minyak dan BBM. Jokowi mengatakan ingin mendorong penggunaan biodiesel hingga ke level 100 persen atau B100.