Begini Strategi Pemerintah Agar SDM RI Bisa Bersaing di Era Digital

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam Indonesia Development Forum (IDF) di JCC Jakarta, Senin (21/7). Foto: Nurul Nur Azizah/kumparan

Di era digital, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) jadi hal kunci yang mesti diperhatikan. Pemerintah pun perlu meramu berbagai strategi untuk mendorong SDM berkembang.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, pihaknya bakal lebih masif mendorong program vokasi, politeknik, training, skilling, serta reskilling yang berbasis teknologi.

"(SDM) Membutuhkan kemampuan untuk penguasaan data, Artificial Intelligent (AI), ketiga berbasis Internet of things, berupa coding dan aplikasi," kata Airlangga di JCC Jakarta, Senin (22/7).

Untuk bisa mewujudkan itu, Airlangga mengatakan pemerintah sedang menggalakkan penerapan fasilitas super tax deduction, yakni insentif fiskal bagi perusahaan yang berinvestasi dalam program vokasi.

Insentif itu dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019, dengan memberikan insentif pajak hingga mencapai 200 persen dari nilai investasi program vokasi untuk pengusaha yang membantu program tersebut.

"Dan insentif pajak untuk investasi riset dan pengembangan (R&D) yang dilakukan perusahaan. Besarannya mencapai 300 persen," lanjutnya.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan perusahaan yang berinvestasi di Indonesia selama ini masih kurang dalam memberikan pelatihan atau pendidikan vokasi untuk masyarakat.

Dia mengungkapkan, saat ini tak lebih dari 10 perusahaan di Indonesia yang memberikan pelatihan SDM. Jumlah itu, kalah jauh dibandingkan dengan negara lainnya seperti Vietnam hingga China.

"Vietnam 20 persen, Filipina 60 persen, dan China 80 persen perusahaan yang ada," ujarnya.

Sejumlah buruh pabrik di Jalan Industri. Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya

Bambang melanjutkan, kolaborasi antara perusahaan dengan lembaga pendidikan juga perlu dihubungkan agar terjadi mitch match. Dengan begitu, pihaknya menilai hal itu bisa mendorong SDM bisa bersaing di era digital.

"Di RI selain membutuhkan coding, programming itu diperbanyak agar lulusannya punya sertifikasi di digital," katanya.

Penyiapan SDM ke depan, kata Bambang, juga akan lebih memperhatikan kelompok-kelompok yang selama ini acapkali terpinggirkan. Seperti, perempuan dan penyandang disabilitas melalui berbagai stimulus pelatihan digital.

"Perempuan dan penyandang disabilitas mayoritas di sektor informal. Maka perlu membangun kesiapan SDM, agar bisa menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya dan kesempatan kerja berkualitas," tandasnya.