Belajar dari Newmont, Pemerintah Cegah Swasta Masuk ke Freeport

Kendaraan berat mengumpulkan bebatuan dengan endapan emas di kompleks pertambangan Grasberg Freeport McMoRan. (Foto: AFP PHOTO / Olivia Rondonuwu)

Pada 2009 lalu, pemerintah pusat dan badan usaha milik daerah (BUMD) Nusa Tenggara Barat (NTB) membeli 24 persen PT Newmont Nusa Tenggara. Namun, BUMD milik NTB yang bernama PT Multi Daerah Bersaing (MDB) ditunggani swasta. Padahal divestasi itu tujuannya agar hasil tambang dirasakan manfaatnya oleh rakyat setempat, bukan swasta.

Belajar dari pengalaman itu, pemerintah kini dalam proses divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) mencegah masuknya swasta lewat BUMD Papua.

Caranya, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum membentuk Joint Venture (JV) dengan BUMD Papua. PT Indocopper Investama (PTII) dijadikan Perseroan Khusus untuk menampung saham milik BUMD.

Indocopper sendiri merupakan perusahaan asal Indonesia yang saat ini memiliki saham sebesar 9,36 persen di PTFI. Saham Indocopper kemudian dibeli 100 persen oleh Inalum.

Fajar Harry Sampurno. (Foto: Dewi Rachmat Kusuma/kumparan)

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno menegaskan, pembelian 100 persen saham PTII oleh Inalum agar perusahaan memiliki kendali kebijakan, termasuk memproteksi porsi kepemilikan saham BUMD Papua agar suatu hari tidak dijual ke pihak lain.

Pemda Papua tak perlu menyediakan dana untuk memperoleh 10 persen saham PTFI, Inalum akan menalanginya. Nantinya pemda mencicil ke Inalum dari dividen.

Fajar tidak ingin kejadian BUMD NTB yang ditunggangi swasta terulang lagi. Hal itu membuat daerah tidak bisa menikmati hasil tambang di tanah mereka sendiri.

"Iya (agar kejadian Newmont tidak terulang lagi). Enggak boleh ada swasta, makanya ada Inalum di situ," tegas Fajar saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (26/11).

Foto bersama di rapat Gubernur Papua Lukas Enembe dengan Inalum, Kemenkeu, Kementerian BUMN,dan Kementerian ESDM. (Foto: Dok. Inalum)

Nantinya, PTII akan menguasai 25 persen saham PTFI. Di PTII, badan usaha milik daerah (BUMD) Papua-Mimika akan memiliki 40 persen saham (10 persen saham PTFI). Sedangkan 60 persen saham PTII dipegang Inalum (15 persen saham PTFI).

Sementara itu, kepemilikan BUMD Papua juga dibagi antara Pemprov Papua dan Pemkab Mimika. Sebanyak 30 persen saham BUMD dimiliki oleh Pemprov Papua dan 70 persen milik Pemkab Mimika.

Di luar PTII, Inalum juga memiliki 26 persen saham PTFI. Sehingga, total saham PTFI yang dimiliki pihak Indonesia mencapai 51 persen.