Berkat Program B20, Pemerintah Hemat Devisa Rp 28,4 Triliun di 2018

Ilustrasi biodiesel. (Foto: AFP/Pornchai Kittiwongsakul)

Perluasan program mandatori biodiesel 20 persen (B20) ke sektor Non Public Service Obligation (PSO) sejak 1 September hingga Desember 2018 mampu menghemat devisa negara sebesar Rp 28,4 triliun. Penghematan terjadi karena pencampuran 20 persen minyak kelapa sawit ke dalam solar telah mengurangi impor BBM.

Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, penghematan Rp 28,4 triliun tahun lalu berasal dari penggunaan B20 sebesar 4,02 juta kiloliter (KL) selama empat bulan.

"(B20) sedikit banyak tujuannya kurangi impor solar. Impor solar pasti perlu devisa. 4,02 juta KL yang gunakan B20 mampu hemat biaya sampai Rp 28,4 triliun, lumayan," kata Rida Mulyana di kantornya, Jakarta, Selasa (8/1).

Ilustrasi biodiesel 20 persen (B20). (Foto: Nicha Muslimawati/kumparan)

Dengan penghematan yang lumayan besar, Rida menganggap program perluasan penggunaan B20 sejauh ini berhasil. Dia pun berharap penggunaannya bisa meningkat pada tahun ini.

"B20-nya sendiri yang jadi konsen kita bisa menyerap 4,02 juta KL, baik karena perluasannya pemanfaatan FAME, tadinya PSO saja, sekarang termasuk Non PSO. Tahun ini dengan target lebih besar dari 4,02 juta KL," jelasnya.

Untuk produksi bahan bakar nabati (BBN) alias biodiesel sendiri sepanjang 2018 mencapai 6 juta KL. Angka tersebut, kata Rida naik dibandingkan volume pada 2017 sebesar 3,4 juta KL.

Produksi tahun lalu juga melampaui target 2018 sebesar 5,7 juta KL atau mencapai 105 persen dari target. Sementara untuk produksi biodiesel tahun ini ditargetkan 6,2 juta KL. Jika target itu tercapai, pemerintah bisa kembali menghemat devisa negara sebesar USD 3 miliar.

"Produksi BBN, tidak serta merta yang diserap untuk B20. Pemanfaatannya untuk dalam negeri dan ekspor. Dalam negeri ada yang untuk B20, ada yang digunakan untuk pabrik itu sendiri," kata dia.