BI Khawatir Game Online PUBG Cs Bikin Neraca Pembayaran Tekor
PerbesarAplikasi game online impor dikhawatirkan dapat membebani Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). Sebab setiap unduhan yang dibayar masyarakat, uang tersebut akan langsung lari ke luar negeri.
Game online impor tersebut juga menawarkan sejumlah karakter dan perlengkapan lainnya yang bisa dibeli. Adapun contoh game online tersebut yaitu PUBG, Free Fire, Mobile Legends, dan lainnya.
Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter memberikan perhatian lebih pada hal tersebut. Apalagi saat ini Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk membereskan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD).
NPI merupakan statistik yang mencatat transaksi ekonomi antara penduduk Indonesia dengan bukan penduduk pada suatu periode tertentu. Transaksi NPI terdiri dari transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi finansial. Data NPI ini dicatat dan dipublikasikan oleh BI per tiga bulan.
Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengatakan, game online impor yang menawarkan aksesoris pelengkap dalam permainan memang ditawarkan dengan harga yang relatif murah, hanya setengah dolar AS atau sekitar Rp 7.000-10.000 per item. Namun jika hal ini dilakukan secara terus-menerus oleh banyak gamers, maka dampaknya bisa melebarkan defisit NPI.
Meskipun saat ini BI belum memasukkan komponen barang digital seperti game ke dalam NPI, namun Mirza meyakini hal tersebut cukup berdampak.
"Kalau kita main game itu, kelihatan enggak ke NPI kita? Mudah-mudahan kelihatan. Tapi kalau pun belum kelihatan, yang pasti itu uang Indonesia keluar. Setengah dolar kalau yang main 2 juta orang, itu keluar, ada uang keluar," kata Mirza saat sesi panel peluncuran buku Laporan Perekonomian Indonesia (LPI), Selasa (27/3).
Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menuturkan, game berbayar saat ini tumbuh pesat di Indonesia. Apalagi penetrasi internet mencapai lebih dari 50 persen.
Jika pertumbuhan game online ini semakin meningkat, dia sependapat dengan kekhawatiran bank sentral kondisi tersebut dapat mengganggu NPI.
"Jadi penetrasi dan pertumbuhan game online ini bisa dipastikan sangat tinggi. Kalau ini dibiarkan akan mengganggu neraca pembayaran," kata Piter kepada kumparan.
Regulasi Pemerintah
Piter menjelaskan, maraknya aplikasi game online seperti PUBG tersebut seharusnya mendapat perhatian pemerintah. Item ini juga termasuk dalam kategori impor barang digital.
Sayangnya, sampai saat ini pemerintah belum mampu mengatur keberadaan impor barang digital. Otoritas bea dan cukai, hanya mengatur impor barang digital yang melalui e-commerce.
"Pemerintah harus memikirkan regulasi penetrasi game online ini. Saya kira itu pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Mirza, saya sependapat. Pemerintah perlu aware dan segera meregulasi untuk membatasi derasnya unduhan game online ini," katanya.
Startup Lokal Tingkatkan Neraca Pembayaran
Kebalikan dari game online impor, maraknya startup lokal justru dapat meningkatkan NPI. Pemerintah juga diminta untuk makin agresif mendorong startup asal Indonesia untuk masuk daftar unicorn dunia.
Unicorn merupakan perusahaan teknologi yang dinilai memiliki ide dan model bisnis tak biasa dengan valuasi lebih dari USD 1 miliar.
Saat ini, baru ada empat perusahaan asal Indonesia yakni Traveloka, BukaLapak, GoJek, dan Tokopedia masuk dalam daftar unicorn dunia yang memiliki valuasi lebih dari USD 1 miliar.
Piter bilang, dengan maraknya unicorn asal Indonesia, bisa berdampak pada masuknya dana ke Indonesia. Ini lah yang diharapkan meningkatkan neraca pembayaran.
"Di sisi lain mendorong tumbuhnya startup yang fokus di bidang ini. Kalau bisa punya unicorn, sangat membantu neraca pembayaran, setidaknya mengurangi defisit di neraca perdagangan," jelasnya.
Bank Indonesia (BI) mencatat neraca pembayaran Indonesia (NPI) sepanjang 2018 defisit USD 7,1 miliar, anjlok dari 2017 yang mencatatkan surplus USD 11,6 miliar.
Penyebab utama dari anjloknya NPI selama tahun lalu yakni defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) yang jauh lebih besar dibandingkan surplus transaksi modal dan finansial. CAD tahun lalu sebesar USD 31,1 miliar atau 2,98 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara untuk transaksi modal dan finansial hanya mencatatkan surplus USD 25,2 miliar sepanjang 2018.