Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 ยฉ PT Dynamo Media Network
Version 1.93.2
BPH Migas soal BBM Satu Harga di Papua: Bupati Harus Ikut Mengawasi
21 Desember 2017 12:40 WIB
Diperbarui 14 Maret 2019 21:13 WIB
ADVERTISEMENT
Program BBM Satu Harga yang dibuat pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan menemui kendala di pelosok Papua, yaitu keberadaan pengecer atau pihak penjual di luar lembaga penyalur resmi Pertamina.
ADVERTISEMENT
BBM di SPBU Pertamina kerap diborong oleh pengecer sehingga masyarakat tak bisa memperoleh Premium dan Solar dengan harga Rp 6.450/liter dan Rp 5.150/liter. Terpaksa masyarakat membeli ke pengecer dengan harga puluhan ribu rupiah per liter.
Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan, peranan pemerintah daerah sangat vital dalam hal mengatur, mengawasi, dan mencegah pengecer agar tidak melakukan pembelian dalam jumlah yang banyak hingga menghabiskan stok di SPBU.
Fanshurullah meminta kepala daerah ikut mengendalikan supaya masyarakat di daerah terpencil bisa membeli BBM dengan harga sama seperti di Jawa.
"Enggak bisa dong bupati atau Pemda nantinya lepas tangan, ini mesti dikendalikan. Kalau tidak, sudah kita buat program BBM Satu Harga, orang beli pakai jerigen, mobil yang sudah dimodifikasi, dalam waktu 2-3 jam BBM di SPBU sudah habis. Kemudian itu dijual lagi ke pengecer-pengecer, dia mengambil untung. Ini jadi problem," kata Fanshurullah kepada kumparan (kumparan.com), Kamis (21/12).
ADVERTISEMENT
Agar BBM Satu Harga tak diselewengkan, ia mengusulkan agar dibuat kartu kendali. Hanya pemegang kartu yang boleh membeli BBM dan jumlahnya dibatasi supaya tak diborong.
"Makanya kita minta bupati dan Pertamina mesti mengendalikan pada saat pendistribusian tadi. Contohnya pakai kartu kendali, masyarakatnya didata, siapa saja yang bisa menggunakan ini," ucapnya.
Sementara itu, untuk memastikan masyarakat di Papua dapat menikmati program BBM satu harga, Pertamina berencana menggandeng Pemda aparat penegak hukum setempat.
"Kepolisian dan pemerintah daerah tentu kami akan gandeng untuk (mengatasi) ini," kata Direktur Pemasaran Pertamina M Iskandar.
Iskandar menyatakan, Pertamina terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk menjaga ketahanan energi di seluruh penjuru Indonesia.