BPS Akui Ada Inkonsistensi Data Antara Pemerintah Daerah dan Pusat

Acara seminar internasional di Kantor BPS (Foto: Ela Nurlaela/kumparan)

Badan Pusat Statistik (BPS) sedang mengembangkan Sistem Data Statistilk Terintegrasi (SimDaSi), untuk mengatasi masalah data yang sering tak konsisten antara pemerintah daerah dengan di pusat. SimDaSi dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi internet, sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mengadopsi revolusi industri 4.0.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto menyatakan, pihaknya menyadari adanya kebutuhan integrasi data. Baik mulai dari pengumpulan, pengolahan, hingga penyajian data statistik. Apalagi diakuinya, saat ini di Indonesia telah terjadi inkonsistensi penyajian data.

“Dengan adanya industri 4.0 membawa dampak ke kantor statistik seperti BPS untuk bisa mengadopsi perubahan ini. Beberapa kajian data telah dilakukan di beberapa provinsi dan ditemukan adanya inkonsistensi penyajian data, baik di level nasional, provinsi, maupun kabupaten atau kota,” ungkap Suhariyanto di Hotel Swiss-Bell, Jakarta, Senin (26/11).

Suhariyanto mencontohkan, salah satu data penting yang dibutuhkan adalah kualitas sumber daya manusia yang diukur melalui indeks pembangunan manusia (IPM). Untuk mendapatkan nilai IPM tersebut maka dilakukan survei yang mencakup 3 dimensi yaitu pendidikan, kesehatan, dan daya beli.

Pada dimensi pendidikan, jelas dia, data yang dikumpulkan salah satunya adalah jumlah guru dan murid. Ternyata data tersebut seringkali mengalami perbedaan.

“Di Statistik Indonesia saya ambil Yogyakarta misalnya, jumlah guru SD pada 2015-2016 tercatat 20.809 orang. Masuk di (statistik) daerah, tercatat 19.897 orang. Ini ada selisih 900 orang. Kemana gurunya? Murid SD juga ada selisih 1.265 murid,” papar Suhariyanto.

Kepala BPS Suhariyanto (Foto: Nicha Muslimawati/kumparan)

Dengan adanya inkonsistensi penyajian data tersebut, Kepala BPS Suhariyanto menyadari bahwa diperlukan Satu Data Indonesia. Yaitu kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, data tersebut juga harus mudah diakses dan dibagikan antar kementerian/lembaga dan perangkat daerah melalui pemenuhan standar data, meta data, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk. 

Untuk itu Suhariyanto mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang mengembangkan Sistem Data Statistilk Terintegrasi (SimDaSi), sebuah implementasi dari penerapan prinsip-prinsip satu data dalam kompilasi data statistik sektoral, yang dapat menjadi solusi dalam mengatasi inkonsistensi data sektoral. SimDaSi dikembangkan menyesuaikan dengan kesiapan kementerian/lembaga/dinas/

“Untuk menuju ke sana (Satu Data), kita tak harus mulai dari nol. Penerapan prinsip satu data bisa dimulai dengan Simdasi. Sistem ini akan dibangun untuk harmonisias pengumpulan data daerah dan pusat,” tandasnya.