Buwas Minta Anggaran BPNT Rp 20,8 Triliun untuk Salurkan Beras Bulog

Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR di gedung parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (20/6). Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Perum Bulog meminta anggaran bantuan pangan non tunai (BPNT) yang ada di Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp 20,8 triliun pada tahun ini dapat mengakomodir program penyaluran beras sejahtera (Rastra) Bulog. Sebelumnya mulai 2010-2017, anggaran rastra diserahkan ke Bulog.

"Mohon dukungan agar alokasi pada Kemensos untuk dapat mengakomodir‎ kegiatan bansos rastra sesuai usulan Bulog melalui mekanisme rastra, bukan BPNT," kata Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso atau Buwas, dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi IV DPR RI, Jakarta, Kamis (20/6).

Adapun permintaan Buwas itu berdasar. Stok beras Bulog saat ‎ini tercatat 2,25 juta ton, over stock di atas jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ditetapkan. Dalam kondisi tersebut, penugasan penyaluran rastra Bulog dikurangi.

Saat ini, penyaluran rastra dilakukan melalui program BPNT, yakni masyarakat penerima manfaat bebas membeli beras di pedagang. Hal tersebut membuat Bulog kesulitan menyalurkan beras hasil serapan dari petani.

Kepala Perum Bulog Sub Drive Meulaboh Hafizhsyah melihat proses pengemasan beras untuk Rakyat Sejahtera (Rastra). Foto: Antara/Syifa Yulinnas

‎"Di tahun ini, Bulog kembali mendapat tugas penyerapan hasil produksi petani dalam kondisi stok dalam volume tinggi," jelasnya.

Buwas menyebut, penyimpanan stok yang besar berpotensi menurunkan mutu beras dan meningkatkan biaya pengelolaan. Dia pun meminta agar pemerintah juga menerbitkan kebijakan penyaluran beras rutin untuk Bulog.

"Potensi kami rugi sangat besar bila kami tidak mendapatkan kegiatan supply. Hari ini kami mohon dukungan agar segera terealisasi. Anggota kami di lapangan mulai resah," tegas Buwas.

Dalam kesempatan itu, Komisi IV DPR RI mendukung agar dana rastra Kemensos mengakomodir penyerapan beras Bulog. Hal itu tertulis dalam kesimpulan hasil rapat. Setelah ini, Komisi IV DPR RI berencana menggelar rapat gabungan yang mengundang Kemensos.