Cara OJK dan BI Agar Masyarakat Kelas Bawah Pakai Uang Digital

Papan QR Code pada PKL di belakang BRI Semanggi, Jakarta, Jumat (24/08/2018). Foto: Nurul Nur Azizah/kumparan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) berupaya agar lebih banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan layanan keuangan. Tak hanya konvensional, pemerintah juga ingin mengenalkan jasa keuangan digital.

Adapun yang disasar jasa keuangan digital itu merupakan masyarakat lapisan kelas bawah yang sebelumnya kesulitan mendapatkan layanan tersebut.

Berikut langkah yang akan diambil OJK dan BI agar target itu tercapai:

1. Pakai QR Code di Pasar Tradisional

BI akan mendorong transaksi digital di pasar tradisional menggunakan metode Quick Response (QR) Code yang diluncurkan pemerintah, yaitu Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Onny Widjanarko, transaksi di pasar tradisional disasar menggunakan QRIS bertujuan agar tingkat literasi keuangan masyarakat meningkat.

"Penjual di pasar‎ tradisional, dia akan mengisikan uangnya di situ (QRIS)," ucapnya dalam Konferensi Pers Bulan Inklusi Keuangan di Restoran Madame Delima, Jakarta, Selasa (15/10).

Dia menambahkan hingga akhir tahun, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada pedagang pasar terkait penggunaan QRIS. Selain pedagang pasar, pihaknya juga menyasar anak sekolah dan kuliah.

Menurut dia, salah satu tujuan penerbitan QRIS adalah untuk mendukung inovasi, stabilisasi, dan praktik bisnis yang sehat serta menjamin kepentingan nasional. Onny menyebut, seluruh sistem pembayaran online telah sepakat mengikuti aturan QRIS.

Dengan adanya QRIS, nantinya platform dompet digital seperti GoPay, OVO, hingga Linkaja akan menggunakan teknologi QRIS. Hal itu akan membuat seluruh merchant yang bekerja sama dengan QRIS, pembayarannya bisa melalui semua dompet digital.

2. Gunakan Palapa Ring untuk Daerah Pelosok

Infrastruktur Palapa Ring yang baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo diyakini akan meningkatkan inklusi keuangan di pelosok Indonesia. Sebab, adanya Palapa Ring membuat masyarakat pelosok lebih mudah menikmati internet.

Menurut Onny, meski belum ada rencana secara detail terkait pemanfaatan Palapa Ring itu, namun dia optimistis hal tersebut berdampak positif terhadap tingkat inklusi keuangan.

"Adanya jaringan internet berkualitas akan mendukung pengembangan infrastruktur jasa keuangan. Tapi inklusi keuangan harus menjamin masyarakat turut menikmati jasa keuangan," ucapnya.

Berdasarkan data OJK pada tahun 2016, terdapat 3 provinsi dengan tingkat inklusi keuangan terendah, yakni Kalimantan Tengah sebesar 60,36 persen, Kalimantan Selatan sebesar 59,27 persen, dan Papua Barat sebesar 58,55 persen.

Suasana PKL di belakang BRI Semanggi, Jakarta, Jumat (24/08/2018). Foto: Nurul Nur Azizah/kumparan

3. OJK Yakin Target Inklusi Keuangan 2019 Tercapai

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), target tingkat inklusi keuangan ditetapkan sebesar 75 persen hingga akhir 2019.

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi Perlindungan Konsumen, Tirta Segara, mengatakan bahwa berdasarkan data sementara hingga September 2019, target tersebut telah tercapai.

Adapun inklusi keuangan merupakan bentuk pendalaman layanan keuangan yang ditujukan kepada masyarakat untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan, misalnya seperti transfer, menabung, dan meminjam uang di bank, hingga membeli produk asuransi.

"Target cukup tinggi di 2019 sebesar 75 persen. Kami optimistis tercapai. Berdasarkan survei September sudah mencapai, sekarang data sedang difinalisasi," katanya.

Menurut dia, tingkat inklusi keuangan di tahun 2016 sebesar 67,82 persen. Perpres 82 Tahun 2016 dibuat agar masyarakat mengakses layanan keuangan semakin banyak dengan berbagai strategi yang dibuat, salah satunya kolaborasi.