Daya Saing RI Naik, Pengusaha Minta Perizinan Online Dioptimalkan

Koordinator KerJo, Hariyadi Sukamdani. Foto: Nadia Jovita/kumparan

Para pengusaha menyambut positif kenaikan peringkat daya saing Indonesia di tahun ini. Laporan International Institute for Management Development (IMD) menunjukkan, daya saing Indonesia melesat sebelas peringkat menjadi posisi ke-32 dunia, dari tahun lalu di posisi 43.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, perbaikan kinerja pemerintahan dan hasil pembangunan infrastruktur sudah mulai terasa saat ini. Dia mencontohkan pusat logistik berikat sebagai tempat mengumpulkan stok impor bahan baku produksi yang memudahkan pelaku industri.

Kawasan berikat (KB) dan kemudahan impor untuk tujuan ekspor (KITE) merupakan fasilitas fiskal yang diberikan pemerintah kepada para pelaku usaha.

Selama 2017, tercatat 1.606 pelaku industri yang menggunakan fasilitas KB-KITE mampu menghasilkan nilai ekspor sebesar sebesar Rp 780,83 triliun atau 34,37 persen dari total ekspor nasional. Jumlah tersebut meningkat dibanding kontribusi fasilitas KB-KITE terhadap nilai ekspor sepanjang tahun 2016 yang mencapai Rp 737,7 triliun.

"Saya rasa bagus ya naik. Kalau dilihat memang sudah mulai terasa perbaikan-perbaikan di pemerintahan saat ini. Misalnya apa, ya pusat logistik berikat, itu memudahkan kita sebagai pelaku industri," ujar Hariyadi kepada kumparan, Sabtu (1/6).

Suasanan pelayanan OSS di Kantor BKPM. Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan

Namun Hariyadi menyebutkan masih ada tantangan yang patut dicermati pemerintah. Salah satunya persoalan sistem perizinan terintegrasi berbasis daring atau online single submission (OSS) yang masih dikeluhkan efisiensinya oleh pengusaha.

"OSS perlu dioptimalkan lagi. Tapi sebenarnya semangatnya sudah ada. Tinggal di beberapa daerah mungkin yang belum terhubung, jadi kitanya juga agak susah. Kan kegiatan usaha enggak hanya di pusat saja," jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki layanan OSS. Hingga akhir tahun ini, pemerintah menargetkan sebanyak 109 kabupaten/kota memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peta Digital untuk mempercepat proses transparansi perizinan, serta integrasi melalui OSS.

Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwjijono Moegiarso mengatakan, minimnya ketersediaan RDTR di kabupaten/kota menjadi salah satu penghambat percepatan proses perizinan berusaha dan berinvestasi melalui OSS.

Untuk itu, pemerintah serius berkoordinasi dengan pemerintah daerah menyusun RDTR. Tahun ini ada sebanyak 57 kabupaten/kota yang akan dipersiapkan pembuatan RDTR dan Peta Digitalnya untuk mempercepat integrasi OSS pusat dan daerah.

"Seperti yang dibilang Menko Darmin, 57 daerah yang akan dibuat RDTR-nya ini ditambah 52 daerah yang sudah punya RDTR itu mencakup sekitar 80 persen tujuan investasi Indonesia," kata Susiwjijono.