Kumparan Logo

Defisit APBN Melebar Jadi Rp 183,7 Triliun per Juli 2019

kumparanBISNISverified-green

comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Menteri Keuangan Sri Mulyani mendengarkan paparan tentang APBN KiTA edisi Oktober di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Foto: ANTARA FOTO/ Muhammad Adimaja
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani mendengarkan paparan tentang APBN KiTA edisi Oktober di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Foto: ANTARA FOTO/ Muhammad Adimaja

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi defisit anggaran dalam APBN hingga akhir Juli 2019 mencapai Rp 183,7 triliun atau mencapai 1,14 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Jumlah defisit tersebut melebar dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang senilai Rp 151 triliun atau 1,02 persen terhadap PDB.

"Untuk defisitnya tidak serendah yang kita prediksi sebelumnya. Defisit anggaran sampai akhir Juli Rp 183,7 triliun atau 1,14 persen dari PDB kita," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (26/8).

Realisasi defisit tersebut didapat lantaran pendapatan negara hingga bulan lalu mencapai Rp 1.052,8 triliun, tumbuh 48,6 persen dari target dalam APBN 2019 yang sebesar Rp 2.165,1 triliun.

Pendapatan negara itu tumbuh hanya 5,9 persen, melambat jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang pertumbuhannya mencapai 16,5 persen.

Penerimaan pajak dan bea cukai atau perpajakan hingga akhir Juli 2019 senilai Rp 810,7 triliun atau 45,4 persen terhadap target Rp 1.786,3 triliun. Jumlah tersebut tumbuh 3,9 persen dari periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp 780,1 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri) saat akan menggelar konferensi pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (21/6/2019). Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Sementara itu, belanja negara hingga akhir Juli 2019 mencapai Rp 1.236,5 triliun, tumbuh 50,2 persen dari target belanja APBN 2019 senilai Rp 2.461,1 triliun. Realisasi belanja bulan lalu naik 7,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Belanja kementerian dan lembaga (K/L) mencapai Rp 419,9 triliun atau 49,1 persen dari target yang mencapai Rp 855,4 triliun. Sementara itu, realisasi belanja non K/L mencapai Rp 341,6 triliun atau 43,9 persen dari target.

Sedangkan transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 475,1 triliun atau 57,5 persen dari target yang mencapai Rp 826,7 triliun. Angka ini terdiri dari transfer ke daerah yang mencapai Rp 433,2 triliun atau 57,2 persen dari target dan dana desa yang mencapai Rp 41,9 triliun atau 59,8 persen dari target.