Di Era Jokowi, Daerah Perbatasan Dianggap Halaman Depan Negara

22 Maret 2018 17:54 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw (Foto: Antara Foto/Wahyu Putro A)
zoom-in-whitePerbesar
Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw (Foto: Antara Foto/Wahyu Putro A)
ADVERTISEMENT
Daerah perbatasan Indonesia dulu dianggap sebagai daerah tertinggal. Akses jalan yang sulit serta belum tersedianya listrik menjadi identitas bagi daerah perbatasan.
ADVERTISEMENT
Namun citra itu perlahan luntur sebab Presiden Joko Widodo mulai memberikan perhatian kepada daerah perbatasan. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro, saat ini pemerintah tengah fokus memperbaiki daerah perbatasan.
“Di Indonesia masa lalu, daerah perbatasan dianggap halaman belakang. Ini yang membuat daerah perbatasan tertinggal. Mindset dari pemerintahan sekarang perbatasan adalah front yard. Karena itu juga akan berpengaruh terhadap kewibawaan dari negara kita sendiri,” ungkap Bambang di Gedung Bappenas, Jakarta, Kamis (22/3).
Jokowi meresmikan Pos Lintas Batas Papua (Foto:  Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)
zoom-in-whitePerbesar
Jokowi meresmikan Pos Lintas Batas Papua (Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)
Menurut Bambang, kesalahan pemerintah masa lampau dalam membangun daerah perbatasan adalah dengan menggunakan pendekatan demand side. Sehingga pembangunan infrastruktur baru akan dibangun ketika diperlukan. Pendekatan semacam itu tidak bisa lagi diterapkan. Sebaliknya pendekatan yang harus dilakukan adalah supply side.
ADVERTISEMENT
“Artinya memang kalau daerah perbatasannya pendekatannya harus supply side jadi harus disiapkan infrastrukturnya dulu dan kemudian daerahnya berkembang setelah ada infrastruktur,” ujar Bambang.
Dengan demikian pemerintah dapat mendorong perbatasan menjadi halaman depan sehingga akhirnya kegiatan ekonomi mulai beralih ke perbatasan Indonesia. Saat ini menurut Bambang, sudah ada beberapa daerah perbatasan yang mulai dibenahi pemerintah.
“Sudah ada dua di Kalbar, dua di Timor dan satu di Papua. Jangan sampai perbatasan terlalu timpang. Kalau pos perbatasan Indonesia aja tidak lebih dari pos hansip akan menimbulkan kesan negara miskin, bisa dilecehkan, dan membuat Indonesia minder,” tutupnya.