Di Ibu Kota Baru, Masih Ada Wilayah yang Belum Dilistriki PLN

Pekerja memasang jaringan kabel ke tower milik PT PLN Persero. Foto: ANTARA FOTO/Jojon

Dua kabupaten di Kalimantan Timur, yakni Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara, telah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai lokasi ibu kota baru pengganti DKI Jakarta. Infrastruktur dasar untuk ibu kota baru harus segera dipersiapkan. Salah satunya adalah kelistrikan.

Rasio elektrifikasi PLN di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara ternyata masih perlu ditingkatkan karena belum mencapai 100 persen.

Di Penajam Paser Utara, rasio elektrifikasi PLN 98,4 persen, artinya ada 1,6 persen wilayah yang belum dijangkau PLN. Kemudian di Kutai Kartanegara, rasio elektrifikasi PLN sebesar 91 persen alias masih ada 9 persen wilayah yang belum dimasuki PLN.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimra), Djoko Dwijatno, berjanji akan segera mengecek wilayah-wilayah yang belum tersentuh jaringan PLN itu. Menurutnya, sebetulnya wilayah-wilayah itu sudah berlistrik juga, tapi bukan dari PLN.

"Di pinggir-pinggir Penajam Paser Utara, PLN belum masuk. Tapi mereka sudah dapat listrik dari swadaya atau swasta. Kukar baru 91 persen. Saya belum cek, mungkin itu daerah-daerah yang jauh," kata Djoko saat ditemui di Kantor PLN UIW Kaltimra, Balikpapan, Kamis (29/8).

General Manager PLN Unit Induk Wilayah Kaltimra, Djoko Dwijatno. Foto: Michael Agustinus/kumparan

Ia menambahkan, bukan hanya 2 kabupaten itu saja, masih ada wilayah-wilayah lain di pedalaman Kaltim yang juga harus dijangkau PLN. Misalnya Kabupaten Mahakam Ulu yang bebatasan langsung dengan Serawak, Malaysia.

Melistriki Mahakam Ulu menjadi tantangan besar buat PLN karena ketiadaan jalur perhubungan darat ke sana, infrastrukturnya belum memadai.

"Bukan cuma Kukar dan Penajam Paser Utara, Kaltim kami mau (rasio elektrifikasi PLN) 100 persen. Misalnya Mahakam Ulu yang perbatasan dengan Serawak. Kita enggak punya akses ke sana. Mahakam Ulu itu susah sekali dijangkau. Ini lebih sulit dari (melistriki) Maluku. Ini tantangan kita.," ia menuturkan.

Meski banyak rintangan, Djoko optimistis pembenahan sistem kelistrikan di Kaltim, khususnya ibu kota baru, dapat diselesaikan sebelum 2024.

"PLN itu lama kalau bangun di daerah yang sudah ramai karena repot bebasin lahan. Kalau ini (di ibu kota baru) mungkin bisa lebih cepat karena lahannya sudah dikunci pemerintah," ujarnya.