Dipimpin Susi, Indonesia Hadiri Pertemuan Ekonomi Laut Berkelanjutan

Susi Pudjiastuti Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Pertemuan Kelompok Ahli Panel Tingkat Tinggi (PTT) untuk Ekonomi Laut Berkelanjutan (Sustainable Ocean Economy) digelar di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Minggu (3/3). Delegasi Indonesia yang dipimpin Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ikut hadir dalam pertemuan ini.

Pertemuan digelar di Hotel Park Hyatt. Delegasi Indonesia beranggotakan mantan Menlu Hassan Wirajuda, Kepala Badan Riset dan SDM Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Prof Dr. Sjarief Widjaja, Sekjen KKP Nilanto Perbowo, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya S. Poerwadi, dan Koordinator Staf Khusus Satgas 115 Mas Achmad Santosa.

Pembentukan PTT ini merupakan inisiatif Perdana Menteri Norwegia, yang bertujuan untuk mengarusutamakan kepentingan menjaga kesehatan laut dunia untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

PTT diketuai oleh Perdana Menteri Norwegia dan Presiden Republik Palau, dengan anggota 15 negara. Yakni Indonesia, Norwegia, Palau, Jepang, Australia, Chile, Fiji, Ghana, Guinea, Jamaika, Meksiko, Namibia, Portugal, Kanada, dan Kenya.

Apabila dijumlahkan, negara-negara tersebut mewakili lebih dari 60 persen garis pantai dunia.

Produk akhir PTT adalah summary of recommendations, scientific synthesis report, dan blue papers (BP). Ketiga produk ini akan disampaikan pada pertemuan United Nations Ocean Conference 2020.

Rekomendasi-rekomendasi yang tertuang pada produk PTT akan dihasilkan berdasarkan kajian ilmiah yang aktual. Oleh karena itu, PTT didukung oleh pakar-pakar dunia yang tergabung dalam Kelompok Ahli PTT.

Tim ahli dari Indonesia pada Pertemuan Kelompok Ahli Panel Tingkat Tinggi (PTT) untuk Ekonomi Laut Berkelanjutan (Sustainable Ocean Economy), Hassan Wirajuda (kedua dari kiri) dan Sjarief Widjaja (kiri). Foto: Dok. Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tugas dari Kelompok Ahli adalah untuk menyusun pandangan, mengidentifikasi solusi dan mengembangkan strategi untuk menerjemahkan solusi-solusi konkret.

Kelompok Ahli terdiri dari peneliti yang berpengalaman dan analis kebijakan dari seluruh dunia. Beberapa anggota Kelompok Ahli akan dilibatkan secara langsung pada penulisan BP.

Ada 15 BP yang sudah disepakati, yaitu:

1. Alternative production of protein in the ocean

2. How climate change is affecting and would affect of the ocean economy

3. Ocean energy and mineral sources

4. The ocean genome - commodifying of preserving the threatened biological diversity of the sea

5. Pollution and circular economy: plastics, industrial, agricultural, and societal waste

6. Technology, data, and new models for sustainablity managing ocean resources

7. Coeastal development - managing resilience, restoration and infrestructure of coastlines

8. National accounting of ocean natural assets - Measuring ocean recovery and productivity

9. Ocean finance, insurance and subsidies

10. Critical habitats and biodiversity - Inventory, thresholds and governance

11. The relationship between humans and their ocean planet

12. The Ocean transition - what to learn from system transitions

13. How to distribute the benefits of the ocean equitability

14. Holistic ocean management

15. IUU Fishing and select security issues of concern

Berdasarkan rilis dari KKP, teradapat dua orang anggota kelompok ahli berasal dari Indonesia yang terlibat dalam penyusunan BP ini. Yakni Hassan Wirajuda dan Sjarief Widjaja.

Indonesia akan menjadi lead author pada blue paper No. 15 mengenai IUU Fishing and Select Security Issues of Concern, dan menjadi kontributor pada penulisan blue paper No. 11 mengenai The Relationship between Humans and Their Ocean Planet dan No. 14 mengenai Holistic Ocean Management.

Co Chair pertemuan ahli PTT Sustainable Ocean Economy, Mari Elka Pangestu (tengah )berfoto dengan para ahli. Foto: Dok. Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pada BP 15, Indonesia membahas mengenai beberapa modus operandi praktek IUU fishing di wilayah ZEE maupun laut lepas, kekurangan governance yang memfasilitasi praktek IUU fishing, dan solusi untuk membenahi pengelolaan laut agar terbebas dari praktek IUU fishing.

Modus operandi tersebut termasuk alih muat di laut (transshipment at-sea) untuk mengkombinasikan tangkapan yang legal dan ilegal, penggunaan flags of convenience di laut lepas untuk menghindari pemantauan dan penegakan hukum, dan pendaratan di ports of convenience. Hal ini dilakukan untuk menghindari inspeksi yang ketat.

Selain itu, BP 15 juga akan membahas mengenai permasalahan lainnya yang mengancam keamanan maritim, seperti tindak pidana penyelundupan secara ilegal, perdagangan orang, perbudakan, dan pembajakan.

Pada pertemuan kelompok ahli ini, delegasi Indonesia menyampaikan bahwa pembenahan pengelolaan laut dunia dapat dilakukan melalui pembentukan norma dasar yang diterima secara internasional, optimalisasi peran institusi/organisasi internasional, dan pembentukan jaringan permanen dalam penanganan kasus untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antarnegara dan dengan institusi internasional yang ada.

PTT berharap rekomendasi yang akan dihasilkan berdasarkan kajian oleh Kelompok Ahli, dapat menjadi sebuah kesepakatan global. Akan tetapi, implementasi dari kesepakatan global tersebut sangat bergantung pada kebijakan masing-masing negara.

Oleh karena itu, pada PTT, Indonesia berperan aktif menyampaikan keberhasilan beberapa kebijakan Indonesia, dan catatan terhadap pelaksanaan kesepakatan global, khususnya dalam pemberantasan IUU fishing, agar dapat menjadi masukan bagi pengembangan policy global melalui rekomendasi yang akan disampaikan PTT.

Di era KKP dipimpin Susi Pudjiastuti, Indonesia sangat berperan aktif dalam pertemuan forum internasional yang membahas mengenai pembangunan kelanjutan berkelanjutan. Keberhasilan Susi dalam melakukan pemberantasan illegal fishing, penenggelaman kapal-kapal eks asing tak berizin, dan penegakan regulasi penangkapan ikan ramah lingkungan, menjadi inspirasi negara-negara lain dalam bergerak membenahi pembangunan kelautan. Penanganan laut yang berkesinambungan akan meningkatkan peningkatan ekonomi dunia.