Ditelepon Pengusaha, Jokowi Batalkan Relaksasi DNI Terkait UMKM

Jokowi sebelum terima gelar adat Komering di Palembang, Sumsel. (Foto: Dok. Agus Suparto - Presidential Palace)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa urusan birokrasi harus mengikuti perubahan teknologi yang berkembang pesat. Ia mencontohkan pengambilan keputusan pembatalan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) terkait UMKM.

Jokowi bercerita, pengambilan keputusan tersebut dilakukan usai dirinya berkomunikasi dengan stakeholders seperti pengusaha melalui sambungan telepon. Dia mengaku terbuka untuk berdiskusi melalui telepon.

"Karena sekarang butuh pemimpin di semua sektor yang open minded, yang bisa merespons secara cepat dan merespons perubahan yang ada. Kalau kita masih bertele-tele, kita ditinggal," ucap Jokowi saat pembukaan CEO Networking 2018 di The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Senin (3/12).

Sosok pemimpin open minded dan cepat itu menurutnya diperlukan di semua sektor. Hal itu untuk meningkatkan daya saing global.

Jokowi selanjutnya menjelaskan bahwa permasalahan ekonomi di negara ini salah satunya adalah defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD). Permasalahan itu dilatarbelakangi masih banyaknya impor.

Presiden Joko Widodo menghadiri CEO Networking di Ritz-Carlton Pacific Place Jakarta. (Foto: Jihad Akbar/kumparan)

Namun permasalahan itu menurutnya kini mulai bisa teratasi karena adanya komunikasi yang baik antara pemerintah, pengusaha dan stakeholder lainnya.

"Tahapan ini yang saya lihat semakin baik karena komunikasi antara sektor moneter fiskal pelaku usaha betul-betul komunikasi bisa berjalan," ucapnya.

Pada acara ini Jokowi tampak didampingi sejumlah menteri dan pejabat. Di antaranya Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, hingga Ketua OJK Wimboh Santoso.