DPR Sindir Susi soal Target PNBP Perikanan Hanya Rp 900 Miliar di 2020

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti hadiri konferensi pers tentang penanganan tumpahan minyak (Oil Spill) di perairan Karawang. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI hari ini rapat dengan pemerintah untuk membahas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam nonmigas dalam RUU APBN 2020.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dan dihadiri oleh Koordinator Panja Belanja Pemerintah Suahasil Nazara.

Dalam rapat tersebut, Banggar dan pemerintah menyepakati PNBP perikanan sebesar Rp 900,35 miliar di tahun depan. Angka ini paling kecil dibandingkan PNBP sumber daya alam nonmigas lainnya.

"Tahun 2019 outlook perikanan Rp 600 miliar, per Juli ini hanya Rp 285 miliar. Kalau kita masukkan di atas Rp 1 triliun, misalnya Rp 1,5 triliun, itu cuma bebani anggaran aja," ujar Said di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Jakarta, Rabu (4/9).

Rapat Badan Anggaran DPR RI dengan pemerintah mengenai PNBP di APBN 2020. Foto: Nicha Muslimawati/kumparan

Sementara itu, Anggota Banggar Fraksi PAN Primus Yustisio mengkritisi kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menurutnya, target PNBP perikanan seharusnya bisa lebih di atas Rp 1 triliun, mengingat anggaran belanja untuk KKP meningkat tiap tahunnya.

"Anggaran KKP selalu meningkat, tapi PNBP ini per Juli aja grafiknya hanya tercapai yang tidak menggembirakan," jelasnya.

Anggota Banggar Fraksi Gerindra Bambang Haryo bahkan menyindir kinerja Menteri Kelautan Perikanan Susi Pudjiastuti yang dinilai hanya mampu menenggelamkan kapal. Dia bilang, hal itu seharusnya bisa meningkatkan PNBP.

"Menterinya suka bakar kapal-kapal nelayan kita yang tidak dapatkan izin, sampai akhirnya dibakar, bukan terbakar. Banyak pemiliknya yang bunuh diri dan sebagainya. Rp 900 miliar itu sangat kecil, kalau produksi perikanan kita bisa ditingkatkan, ini bisa lebih tinggi," tambahnya.

Selain PNBP perikanan, Banggar dan pemerintah juga menyepakati PNBP mineral dan batu bara (minerba) Rp 44,39 triliun di tahun depan. PNBP panas bumi ditargetkan Rp 1,19 triliun, serta PNBP kehutanan sebesar Rp 4,73 triliun.