Ekonom Kritik Rini soal Rombak Direksi BUMN: Jangan Jadi Alat Politik

Menteri BUMN, Rini Sumarno saat memberikan sambutan pada walini tunnel Break throught di dekat terowongan yang baru tersambung pertama untuk kereta cepat Jakarta- Bandung. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan merombak direksi sejumlah perusahaan milik negara, termasuk sektor perbankan. Perombakan itu akan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Informasi yang diperoleh kumparan, tiga dari empat bank BUMN direksinya akan dirombak. Mereka adalah Bank Mandiri, BRI, dan BTN. Sedangkan BNI tidak termasuk. Jadwal perombakan terjadi menjelang berakhirnya kabinet pemerintah Joko Widodo jilid I.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah mengatakan, perombakan di tubuh BUMN pada dasarnya sah-sah saja asalkan didasarkan pada kinerja.

"Perombakan besar-besaran direksi BUMN selama terjadi sesuai jadwalnya, enggak masalah. Itu hak pemerintah atau rezim yang berkuasa. Tapi kalau tidak sesuai jadwal dan dilatarbelakangi kepentingan pribadi, saya kira itu bukan hal yang bagus," kata Piter saat dihubungi kumparan, Rabu (17/7).

Piter mengatakan, idealnya BUMN itu profesional, lepas dari permasalahan politik, walaupun tidak serta merta suci dari politik tetapi jangan dijadikan alat politik. Sikap profesional yang dimaksud adalah masa tugas manajemen BUMN harus sesuai kontraknya, misal 5 tahun.

Direksi BUMN boleh dihentikan di jalan jika terbukti tidak bekerja dengan baik dan tidak memenuhi target yang disepakati perusahaan dan negara. Tapi kalau perombakan dilatarbelakangi politik, Piter melihat, BUMN akan susah tumbuh sebagai perusahaan negara di level internasional.

"Dengan demikian manajemen bisa fokus bekerja. Tapi kalau ada budaya ganti di tengah jalan dengan pertimbangan yang tidak profesional, misal karena politik atau karena like and dislike, kita susah berharap BUMN tumbuh kuat ke level global," tutur Piter.

Untuk menghindari budaya pemberhentian direksi BUMN karena alasan politik, Piter mengatakan, harus ada kemauan bersama (political will) dari semua pihak dan melihat BUMN sebagai lembaga profesional. Sayangnya, menurut dia, saat ini budaya itu belum terbentuk.

Gedung Kementerian BUMN Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Rencana perombakan sejumlah direksi BUMN sebelumnya dibenarkan Deputi Kementerian BUMN Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata, Edwin Hidayat Abdullah.

"Iya (Agustus), tapi di tempat (Kedeputian) saya enggak ada (perombakan)," katanya usai mengikuti rapat antara BUMN Pelabuhan (Pelindo) dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (16/7).

Informasi yang diperoleh kumparan menyebutkan, agenda RUPSLB yang diminta kementerian adalah evaluasi kinerja semester I 2019 dan perubahan pengurus. Di antara yang diminta menggelar RUPSLB, terdapat BUMN-BUMN besar di bidang energi, perbankan, dan konstruksi.

Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rohan Hafas membenarkan adanya agenda RUPSLB di perseroan. Rohan mengaku agenda RUPSLB membahas kinerja perusahaan. Sementara terkait agenda perombakan direksi dalam RUPSLB itu, dia menyatakan tergantung pemegang saham.

"(RUPSLB) Sekitar minggu kedua bulan Agustus. Belum tahu ya. Itu tergantung pemegang saham," katanya kepada kumparan, seusai pemaparan kinerja semester I 2019 di Plaza Mandiri.