Ekonom: Pemerintah Harus Paksa Eksportir Tukar Dolar AS ke Rupiah

Ilustrasi dana asing. (Foto: Pixabay/geralt)

Imbauan pemerintah bagi para eksportir untuk menaruh devisa hasil ekspor (DHE) di perbankan dalam negeri dinilai tdak akan efektif selama pengusaha tersebut tidak mengkonversi devisanya ke dalam bentuk rupiah.

Hingga saat ini, hanya 15-25 persen devisa yang dikonversi dalam rupiah dari jumlah DHE yang kembali ke Indonesia. Sedangkan cadangan devisa sampai akhir Juni 2018 tercatat USD 119,8 miliar, turun USD 12,18 miliar dibandingkan awal Januari 2018 sebesar USD 131,98 miliar.

"Imbauan ini menurut saya tidak akan efektif, hanya bersifat anjuran tanpa sanksi. Di tengah kondisi ketidakpastian saat ini, pilihan terbaik bagi pelaku ekonomi adalah memegang dolar AS. Jadi imbauan ini tanpa sanksi kecil kemungkinan tidak dipatuhi," ujar Direktur Penelitian Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah kepada kumparan, Senin (30/7).

Sebelumnya, pemerintah mengimbau pengusaha untuk memperkuat stabilisasi rupiah. Selain itu, juga untuk menambah cadangan devisa Bank Indonesia (BI) yang selama ini tergerus untuk intervensi valas maupun Surat Berharga Negara (SBN).

Menurut Piter, imbauan tersebut tak akan berdampak signifikan untuk stabilisasi rupiah. Sebab, DHE akan menjadi suplai riil apabila dijual atau ditukar ke dalam rupiah.

"Ditaruh di dalam negeri hanya meningkatkan suplai potensial, tetapi bukan suplai riil. Suplai potensial meningkat, tidak akan memperkuat rupiah," jelasnya.

Menurut Piter, untuk memperkuat nilai tukar rupiah melalui peningkatan DHE, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) harus sedikit memaksa para eksportir tukar dolar ke rupiah.

Konsekuensinya, cara paksaan tersebut akan menimbulkan persepsi bahwa Indonesia akan menganut capital control, sementara saat ini Indonesia masih mengantut devisa bebas.

"Kebijakan memaksa eksportir menyerahkan atau menjual hasil ekspornya ke BI atau pemerintah efektif meningkatkan cadangan devisa. Tapi perlu dipikirkan bagaimana memaksa eksportir untuk menyerahkan hasil ekspor, sekaligus tetap menerapkan kebijakan devisa bebas," jelasnya.

Presiden Joko Widodo pada Kamis pekan lalu mengumpulkan beberapa pengusaha di Istana Bogor. Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta pengusaha membawa pulang devisa hasil ekspornya ke Indonesia.

Salah satu bahan diskusi pengusaha dan pemerintah antara lain kebijakan ekspor dan hambatan investasi serta keinginan pemerintah agar taipan membawa valas mereka masuk ke Tanah Air. Hitungan pemerintah, hanya 85 persen valas milik pengusaha yang kembali ke Indonesia.