Enggar: Impor Beras Tak Usah Diperdebatkan Lagi, Barangnya Sudah Masuk

Divre Stok Beras Bulog Kelapa Gading (Foto: Abdul Latif/kumparan)

Pemerintah memutuskan kembali mengimpor beras sebanyak 500.000 ton, setelah kebijakan yang sama dilakukan pada awal tahun ini. Dengan demikian, Kementerian Perdagangan telah menerbitkan izin impor 1 juta ton beras.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, impor bukan hal yang ilegal dan tidak mesti dihindari jika memang perlu dilakukan. Apalagi impor itu juga untuk menambah cadangan beras nasional hingga batas yang cukup aman.

"Sekarang enggak usah diperdebatkan lagi. Apalagi barangnya juga sudah masuk karena impornya sudah berjalan," kata Enggar di sela kunjungannya di Pasar Desa Adat Pecatu, Badung, Bali, Jumat (25/5).

Menurutnya, dari impor beras gelombang kedua sebanyak 500.000 ton itu, akan tiba secara bertahap antara Mei hingga Juli. Dari kuota tersebut, hingga saat ini sebanyak 100.000 ton sudah tiba dan tersimpan di gudang Bulog.

Sebelumnya, Dirut Perum Bulog Budi Waseso menyatakan penolakan atas kebijakan impor kembali beras sebanyak 500.000 ton tersebut. "Impor saya enggak setuju. Masa pangan harus impor. Berarti negara ini rawan. Kalau makanan pokok itu aja impor, berarti ketahanan negara ini rawan," ungkap Buwas di Gedung Bulog, Kamis (17/5) lalu.

Mendag Enggartiasto Lukita di Badung, Bali (Foto: Cisilia Agustina/kumparan)

Sikap yang sama juga dinyatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Senada dengan Buwas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga menyatakan bahwa stok beras dalam kondisi aman dan tak perlu impor.

"Stok aman. Tenang, semua aman. Semua sudah kita persiapkan sejak 2-3 bulan lalu agar harga bisa stabil dan tidak kekurangan juga. Makanya kita tidak perlu impor," tegas Amran saat ditemui di Toko Tani Indonesia, Pasar Minggu, Jakarta, Jumat (18/5).

Menanggapi hal itu, Enggar menjelaskan bahwa keputusan impor beras diambil melalui Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan, yang dipimpin Menko Perekonomian. Sehingga menurutnya, impor beras merupakan keputusan bersama, termasuk dengan Menteri Pertanian dan Dirut Perum Bulog.

“Jadi keputusan itu sudah keputusan lama, dan barang sudah ada. Jadi itu impor sudah dan persetujuan Rakrotas itu dihadiri dipimpin oleh Menko (Perekonomian), Mentan, Dirut Bulog dan dari BUMN,” ungkap Enggar di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (23/5).